Mantan Seskab Andi Widjajanto Jabat Gubernur Lemhannas
Setelah sempat dicopot dari jabatan Sekretaris Kabinet pada tahun 2015, Andi Widjajanto kembali ke lingkaran Istana. Tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 itu kini diangkat menjadi Gubernur Lemhannas.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU, MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto resmi menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas menggantikan Agus Widjojo yang ditugaskan menjadi Duta Besar RI untuk Filipina. Akademisi yang pernah menjadi Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla pasca-Pilpres 2014 itu ditantang untuk melakukan penguatan transformasi Lemhannas agar sesuai dengan tantangan geopolitik abad ke-21.
Andi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2/2022), bersama dengan Arief Prasetyo Adi yang diangkat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Pengambilan sumpah jabatan kedua pimpinan lembaga itu disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat, seperti Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Utama Lemhannas Komisaris Jenderal Purwadi Arianto.
”Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin pembacaan sumpah jabatan.
Andi dilantik menjadi Gubernur Lemhannas ke-17 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/P Tahun 2022. Pria kelahiran 3 September 1971 itu diangkat untuk menggantikan Agus Widjojo yang telah lebih dulu dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Filipina.
Putra politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (almarhum) Mayor Jenderal (Purn) Theo Syafei itu terlibat dalam tim sukses Jokowi saat bertarung di Pilpres 2014 bersama dengan Jusuf Kalla. Setelah pilpres, Andi dipercaya menjadi Deputi Tim Transisi Jokowi-Kalla bersama Rini Soemarno, Hasto Kristyanto (Sekjen PDI-P), Akbar Faizal (politikus Partai Hanura), dan Anies R Baswedan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tim transisi itu diseleksi dan dipilih langsung oleh Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Andi kemudian didapuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam pemerintahan Jokowi-Kalla. Namun, ia didepak dari kabinet pada reshuffle pertama yang dilakukan Jokowi-Kalla pada Agustus 2015. Posisi Andi di Seskab kemudian digantikan politikus senior PDI-P Pramono Anung Wibowo.
Dalam keterangan selepas pelantikan, Andi mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan agar Lemhannas melakukan penguatan transformasi guna menyesuaikan tantangan geopolitik abad ke-21. Tak hanya menjadi lembaga pendidikan kepemimpinan nasional, Lemhannas akan memperkuat fungsinya sebagai dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global.
”Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Andi.
Selain Presiden Jokowi, sebelum pelantikan, Andi juga mendapat arahan dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDI-P itu meminta Andi agar menjalankan amanat sebagai Gubernur Lemhannas dengan tetap berpegang pada ideologi pancasila.
”Lalu berusaha untuk menampung gagasan-gagasan Bung Karno bersama dengan pemikiran strategis tokoh-tokoh bangsa sebagai pijakan Lemhannas untuk bergerak ke depan dan akhirnya merancang proyeksi geopolitik di Indonesia raya menuju Indonesia 2045 yang disegani di tataran regional dan global,” tuturnya.
Kerja kolaboratif
Dengan perangkat yang dimiliki Lemhannas, Andi bertekad berusaha secepat-cepatnya agar capaian dari tugas-tugas sebagai Gubernur Lemhannas bisa segera teralisasi. ”Hal yang terpenting melakukan aktualisasi sehingga Lemhannas sebagai lembaga kajian strategis mampu semakin relevan dengan perkembangan terkini sebagai lembaga kajian strategis juga semakin relevan untuk menyerap kaidah-kaidah metodologi keilmuan baru,” katanya.
Tantangan yang dihadapi Lemhannas antara lain adalah pengembangan metodologi big data. ”Itu juga akan menjadi salah satu tantangan ke depan untuk di kembangkan di lembaga kajian strategis seperti Lemhannas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional yang juga baru dilantik, Arief Prasetyo Adi, mengatakan akan membangun sinergi dengan dengan seluruh kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan pangan, dan asosiasi, baik peternak, nelayan, maupun petani. ”Kami akan sinergikan bersama-sama. Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai, keputusan Presiden Joko Widodo memilih Andi Widjajanto merupakan langkah cermat. Lemhannas membutuhkan pemimpin muda untuk merumuskan pemikiran dan analisis yang jauh ke depan sehingga dapat menjawab masalah ketahanan negara kekinian.
”Harapannya, lembaga ini betul-betul dapat memberikan masukan dan diserap oleh Presiden sehingga keberadaan dan fungsi lembaga ini menjadi jelas dan tidak mubazir,” katanya. Apalagi, Andi merupakan sosok yang dekat dan mampu berkomunikasi secara baik dengan Presiden.
Berbeda dari Gubernur Lemhannas sebelum-sebelumnya yang berlatar belakang militer, kata Meutya, keberadaan Andi akan menjadi kekuatan tersendiri. Gagasan-gagasannya akan memperkuat analisis sipil untuk keluar dari pakem ketahanan tradisional yang memandang bahwa urusan ketahanan hanya berdimensi militeristik.
Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Andi Widjajanto merupakan langkah cermat. Lemhannas membutuhkan pemimpin muda untuk merumuskan pemikiran dan analisis yang jauh ke depan sehingga dapat menjawab masalah ketahanan negara kekinian.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, sepakat, keputusan Jokowi menunjukkan tidak ada lagi dikotomi sipil dan militer dalam kepemimpinan Lemhannas. Meski bukan sipil pertama yang memimpin lembaga tersebut, ia dinilai mampu membuat konsep strategis untuk dikaji dan diterapkan dalam pendidikan di Lemhannas. Mulai dari materi ancaman dan tantangan global hingga dinamika nasional untuk menjaga keutuhan NKRI agar tidak terprovokasi isu perpecahan dari sudut pandang keadilan sosial, ekonomi, dan antiradikalisme.
Ia juga berharap ke depan Lemhannas tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. ”Semoga tidak banyak berpolemik seperti wacana Polri di bawah Kemendagri, atau narasi TNI bersama rakyat yang keliru,” kata Bobby.