Mengatasi tekanan disrupsi digital, platform digital raksasa asing, dan pandemi Covid-19, industri pers juga perlu bertransformasi. Namun, jurnalisme yang sekadar mengejar klik dan viral tak bisa dipertahankan.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
BPMI Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/2/2022).
BOGOR, KOMPAS — Tekanan luar biasa akibat pandemi Covid-19, disrupsi digital, ataupun persaingan berbagai platform digital raksasa asing perlu diatasi industri media arus utama Indonesia. Untuk itu, transformasi dan inovasi tak bisa dielakkan sembari tetap menjaga integritas dan independensi.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022, Rabu (9/2/2022), mengakui, dua tahun ini, tekanan luar biasa besar dialami industri pers Indonesia. Bukan hanya pandemi Covid-19, melainkan juga disrupsi digital dan tekanan berbagai platform digital raksasa asing menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama.
Lanskap persaingan media berubah drastis. Akibatnya, sumber-sumber informasi alternatif menumbuhkan tren informasi yang semata mengejar jumlah klik, membanjirnya konten yang sekadar mengejar viral, serta masifnya informasi yang menyesatkan dan mengadu domba.
”Dalam kondisi penuh tekanan ini, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat,” kata Presiden Joko Widodo yang hadir secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat.
Dengan demikian, media arus utama bisa membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan, serta mengisi konten-konten berkualitas.
Puncak peringatan acara Hari Pers Nasional 2022 diselenggarakan secara luring dan daring. Dalam acara yang dilangsungkan secara luring di Kendari, Sulawesi Tenggara, hadir secara langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, serta Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.
Secara daring, hadir pula Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate.
Integritas
Kepercayaan dan integritas adalah modal untuk merebut peluang yang ada. Mempercepat transformasi digital sembari menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas secara lebih cepat, tetap akurat, dan tidak terjebak sikap pragmatisme. Karena itu, lanjut Presiden, pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sembari melanjutkan agenda-agenda besar bangsa.
Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengakui, salah satu persoalan yang dihadapi dunia pers saat ini adalah gempuran digital. Namun, diharap tidak terjadi feodalisme digital. Untuk itu, diperlukan penataan melalui regulasi berupa publisher rights.
BPMI Sekretariat Presiden
Mohammad Nuh Ketua Dewan Pers
Draft regulasi tersebut, menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, sudah disiapkan dan diserahkan kepada pemerintah. Karena itu, diharapkan Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk segera memproses aturan ini.
Presiden Joko Widodo juga menyepakati ekosistem industri pers maupun iklim kompetisi yang lebih seimbang harus diciptakan. Selain itu, platform asing perlu ditata.
Untuk itu, Presiden memberikan beberapa opsi, baik mendorong undang-undang baru, merevisi undang-undang yang sudah ada, atau menerbitkan peraturan pemerintah. ”Saya akan dorong terus setelah pilihan ditentukan, apakah UU baru, revisi UU, atau PP, sehingga industri pers semakin sehat dan kuat,” tambah Presiden Jokowi.
Diakui, kedaulatan informasi harus diwujudkan bersama. Untuk itu, ekosistem industri pers nasional yang sehat harus diperkuat, demikian juga platform industri periklanan. Platform video nasional juga perlu disiapkan. Dengan demikian, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada platform-platform video asing. Selain itu, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi platform digital global.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Kamera wartawan televisi yang disiapkan di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Dengan demikian, Indonesia harus secepatnya membangun dan mengembangkan platform teknologi inovatif yang membantu arakat mendapatkan informasi berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pers Indonesia yang disebut sebagai lokomotif kemajuan bangsa, inspirasi lompatan kemajuan, serta simpul perubahan di semua sektor kehidupan diharap juga mendukung pemerintah mewujudkan transformasi struktural. Diakui, transformasi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.
Oleh karena itu, kata Presiden Joko Widodo, pemerintah selalu terbuka pada kritik dan masukan dari pers. Harapannya, kekurangan bisa diperbaiki, kelambanan bisa dipercepat, dan yang sudah berjalan baik diapresiasi.
M Nuh menambahkan, pers adalah saudara kandung eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam keluarga NKRI. ”Karena itu, kami yakin kebersamaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan insan pers menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara ini,” tuturnya.
Selain itu, menurut Atal Depari, komunitas pers nasional juga perlu mawas diri dan berbenah diri. Arus jurnalisme yang mengejar klik (clickbait) khususnya pada jurnalisme daring perlu dikendalikan. Selain menjaga kualitas pemberitaan, pers juga harus menghindari pemberitaan yang bias, provokatif, dan bombastis.
Selain itu, lanjutnya, hal terpenting adalah menjaga independensi media serta kekompakan antara media besar dan kecil dalam mendorong publisher rights. Sebab, publisher rights akan melindungi media, baik yang kecil maupun besar.
