logo Kompas.id
Politik & HukumRevisi UU PPP Jangan Sebatas...
Iklan

Revisi UU PPP Jangan Sebatas untuk Memperbaiki UU Cipta Kerja

Revisi harus dijadikan jalan untuk menjamin publik dilibatkan dan aspirasi mereka didengar dalam penyusunan tiap aturan perundang-undangan. Ukuran partisipasi publik bukan hanya secara kuantitatif, melainkan kualitatif.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, RINI KUSTIASIH
· 6 menit baca

Rapat Paripurna DPR, Selasa (3/9/2019).
KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Rapat Paripurna DPR, Selasa (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak hanya untuk memuluskan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui revisi, pengaturan di dalamnya diharapkan lebih komprehensif agar ke depan pembentukan UU betul-betul menjamin adanya partisipasi publik dan memenuhi asas kepastian hukum.

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000