Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Tahap Satu
Pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu 2022-2024 fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN, termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan Presiden ke KIPP.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·5 menit baca
Kantor Staf Kepresidenan
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur IKN bersama Bappenas, PUPR, ATR/BPN, dan sejumlah lembaga terkait, Rabu (2/2/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan ibu kota negara atau IKN tahap satu di Kalimantan Timur yang dimulai pada 2022-2024. Percepatan tersebut antara lain mulai dari penyusunan aturan turunan, kesiapan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Dorongan untuk percepatan pembangunan IKN ini antara lain diungkapkan Kantor Staf Kepresidenan. Hal ini juga mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB 9) tentang Pemindahan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Nusantara yang menghadirkan tiga pembicara, yaitu Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, dan Mohammad Roudo, Pelaksana Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rabu (2/2/2022).
”Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN, untuk mendapat gambaran siapa kerjakan apa dan bertanggung jawab apa, serta bagaimana strategi persiapan percepatannya,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam keterangan tertulis seusai memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur pembangunan IKN di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Dari sisi kesiapan aturan turunan, kata Febry, Bappenas sudah menyiapkan peraturan pelaksanaan prioritas, yang terdiri dari 2 peraturan pemerintah (PP), 3 peraturan presiden (perpres), dan 3 peraturan menteri/lembaga. Febry merinci dua PP mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah khusus ibu kota negara, serta pendanaan dan anggaran.
Sementara tiga perpres berisi soal otorita IKN, perincian rencana induk IKN, dan kawasan strategis nasional IKN. Adapun, tiga peraturan menteri/lembaga masing-masing adalah Permen PPN/Bappenas tentang KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) khusus IKN, Permen Keuangan tentang KPBU khusus IKN, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa khusus IKN.
”Bappenas bersama PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), dan sejumlah lembaga akan membahas lebih detail delapan peraturan pelaksanaan prioritas itu di Balikpapan besok Kamis (3/2). Dan hasilnya akan didiskusikan lagi bersama KSP pada 16 Februari 2022,” ujar Febry.
GUNAWAN KARTAPRANATA
Infografik Halaman 1 Zonasi Ibu Kota Negara (IKN) Sebaran Sektor Ekonomi di Ibu Kota Negara Baru
Terkait dengan kesiapan lahan, tutur Febry, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah mencadangkan 42.000 hektar lahan untuk pembangunan IKN. Lahan yang berupa hutan produksi tersebut sudah diadendum menjadi hutan produksi konversi (HPK) dan siap dilepaskan. ”Pengajuan pelepasan lahan nantinya akan dilakukan pemerintah daerah khusus IKN atau otorita IKN,” kata Febry.
Febry juga menggambarkan soal rencana pembangunan infrastruktur. PUPR yang membawahkan satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN telah melakukan identifikasi lapangan, mulai dari akses jalan menuju pusat IKN, kavling-kavling untuk pembangunan istana presiden, perkantoran, hunian ASN, hingga fasilitas lainnya.
”Grand desain sudah disiapkan dan tinggal menunggu aturan turunan untuk pelaksanaan di lapangan. Prinsipnya satgas harus bisa bekerja dengan nyaman dan maksimal jika ada payung hukumnya,” sambungnya.
Tahap pertama
Pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu 2022-2024 fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan Presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebelum 16 Agustus 2024. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang IKN menjadi Undang-Undang.
tangkapan layar
Gambaran IKN yang ditampilkan dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB 9) tentang Pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang menghadirkan tiga pembicara, yaitu Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, dan Mohammad Roudo, Plt Direktur Regional II Bappenas, pada Rabu (2/2/2022).
Menurut Imam Santoso Ernawi, urban design IKN sudah mulai disiapkan Kementerian PUPR sejak akhir 2019 ketika Presiden memerintahkan tiga menteri menangani desain IKN. Menteri PUPR bertugas menyiapkan desain urban pararel dengan Bappenas yang menyiapkan master plan-nya dan Kementerian ATR/BPN menyiapkan ketersediaan lahan. ”Kami melakukan kegiatan mulai dari akhir Desember 2019,” tambahnya.
Dalam rangka desain urban kawasan inti dari IKN, PUPR telah menggali gagasan melalui sayembara desain. Pemenang sayembara desain ini jadi bagian dari tim kolaborasi untuk desain lebih lanjut yang telah selesai pada pertengahan tahun 2021. “Pararel dengan itu kita juga menyiapkan mengantisipasi kalau mulai segera pelaksanaan fisik,” kata Imam.
tangkapan layar
Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB 9) tentang Pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang juga menghadirkan dua pembicara lain, yaitu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, dan Mohammad Roudo, Plt Direktur Regional II Bappenas, pada Rabu (2/2/2022).
PUPR telah menyiapkan beberapa basic design untuk beberapa bangunan utama superprioritas dan bangunan yang monumental, termasuk Istana Kepresidenan dan Kantor Kementerian. ”Kami sudah siap dengan beberapa basic design yang ada, termasuk untuk infrastruktur pemukiman,” tambahnya.
Pembangunan fisik tahap I ini ditargetkan sudah akan mulai pada awal semester II. Pembangunan fisik ini akan dilakukan setelah ada ketersediaan alokasi anggaran dan kejelasan tentang skema pengadaan barang dan jasa. Pekerjaan pelelangan, misalnya, lebih kurang membutuhkan waktu dua bulan dari awal semester II.
Menurut Made Arya Wijaya, urgensi yang pertama dari pemindahan IKN adalah sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Pertimbangan lainnya adalah karena Kalimantan relatif tangguh bencana dari segi geografis.
“Bagaimana dukungan anggaran yang nanti harus disediakan oleh Kementerian Keuangan tergantung bagaimana master plan yang disusun untuk tahap pertama,” kata Made.
Penanganan Pandemi
tangkapan layar
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB 9) tentang Pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang juga menghadirkan dua pembicara lain, yaitu Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi dan Mohammad Roudo, Plt Direktur Regional II Bappenas, Rabu (2/2/2022).
Dukungan dana APBN untuk IKN terutama akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar. Pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN, menurut rencana, dilakukan melalui berbagai skema, seperti APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, pemberdayaan pihak swasta, serta BUMN.
”Khusus 2022, sikap kami dari Kementerian Kementerian: UU IKN terbitnya setelah APBN 2022 ditetapkan. Di Kementerian Keuangan, kami berkomitmen kebutuhan keuangan 2022 fokus mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN dengan melihat keterkaitan dengan kementerian yang terkait dengan IKN,” tambahnya.
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga agar penanganan pandemi Covid-19 bisa terjamin dan pemulihan ekonomi bisa membaik sehingga di dalam melakukan realokasi ataupun refocusing bisa mendapatkan ruang yang bisa dioptimalkan untuk mendanai IKN 2022, kebutuhannya sangat tergantung rencana induk yang disusun untuk tahap pertama, khususnya di 2022, kata Made.
Mohammad Roudo, Plt Direktur Regional II Bappenas dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB 9) tentang Pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang juga menghadirkan dua pembicara lain, yaitu, Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya , pada Rabu (2/2/2022).
Mohammad Roudo menegaskan bahwa kajian, penelitian, dan konsultasi publik tentang pemindahan IKN sudah melalui proses lama dalam tiga tahun terakhir. Pemindahan IKN disebut sebagai bagian dari transformasi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerintah akan meningkatkan pemerataan dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan baru.
Menurut Roudo, pemindahan IKN juga menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. ”Dengan membuat transformasi ekonomi dan rencananya itu akan dibuat 6 kluster industri di sana dan 2 kluster pendukung, harapannya ketika itu bisa bergerak tentu memberikan multiplayer effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya,” ujarnya.
