Terkait Ibu Kota Negara, Gus Yahya: Nusantara Itu NU, Santri, Pemerintah, dan Rakyat

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta izin untuk mendahului membangun kantor pusat di ibu kota negara Nusantara.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hadir dalam acara doa bersama (istigasah) dan pencanganan kantor PBNU di ibu kota baru negara, Minggu (30/1/2022). Acara digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Balikpapan, Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Sebelum pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dalam lembaran negara, PB NU sudah lebih dulu mencanangkan kantor di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi pengganti DKI Jakarta. Selain kantor, PBNU juga akan membangun rumah sakit, perguruan tinggi, dan pesantren di ibu kota baru negara yang telah ditetapkan bernama Nusantara tersebut.

Pencanangan kantor PBNU digelar bersamaan dengan istigasah yang digelar di Pondok Pesantren Syaikhona Cholil, Balikpapan, Kaltim, Minggu (30/1/2022). Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor dan Pelaksana Tugas Bupati Penajam Paser Utara Muhammad Samsul Hadi itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta izin mendahului untuk menempati ibu kota negara baru. ”PBNU memohon izin mendahului menempati ibu kota negara Nusantara,” kata pria yang dikenal dengan sebutan Gus Yahya tersebut.

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara baru telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Januari. Draf UU itu pun sudah diserahkan kepada pemerintah untuk ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam lembaran negara.

PBNU memohon izin mendahului menempati ibu kota negara Nusantara.

Gus Yahya menceritakan, saat ada gagasan dari pemerintah untuk membangun ibu kota baru negara, banyak daerah mengajukan diri. Namun, pemerintah akhirnya menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi ibu kota negara yang diberi nama Nusantara.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hadir dalam acara doa bersama (istigasah) dan pencanganan kantor PBNU di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (30/1/2022).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pernah menjelaskan bahwa terdapat 80 usulan nama untuk ibu kota baru negara, seperti Kertanegara, Cakrawalapura, dan Pertiwipura. Nusantara dipilih dengan alasan istilah itu sudah dikenal sejak dahulu dan menunjukkan kenusantaraan Indonesia.

Namun, bagi PBNU, Nusantara memiliki arti sendiri. ”Nusantara itu adalah NU, santri, pemerintah, dan rakyat,” ujar Yahya.

Baca juga : Ibu Kota Baru untuk Siapa?

Kendati sudah mencanangkan pembangunan kantor baru di ibu kota negara Nusantara, sampai saat ini lokasi untuk membangun gedung PBNU belum ditetapkan. Yahya beralasan, penancangan dilakukan lebih dulu agar saat ibu kota negara resmi pindah ke Nusantara, PBNU sudah memiliki kantor di pusat pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Yahya juga mengajak masyarakat dan Nahdliyin untuk berpikiran baik (khusnuzon) bahwa keadaan bangsa dan negara akan membaik di masa depan. Pembangunan ibu kota baru negara juga diharapkan menjadi tonggak sejarah yang mengembangkan kehidupan bangsa.

Sementara itu, Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU Kalimantan Timur KH Ali Kholil menyampaikan bahwa Nahdliyin di Kaltim sangat berbahagia dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara. Sebab, semua memahami bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan wujud dari komitmen pemerintah bahwa pembangunan tidak Jawa sentris.

Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Masyarakat Kaltim berharap pembangunan ibu kota negara dapat pula membangun peradaban manusia. Apalagi, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa tujuan pembangunan ibu kota baru negara adalah agar orang tidak bertumpuk di Jakarta dan pembangunan menyebar di seluruh Indonesia. ”Masyarakat Kaltim harus siap ketika ditantang oleh Presiden Jokowi untuk menyediakan lahan 50.000 hektar. Tantangan dijawab asalkan pembangunan infrastruktur jalan juga dibiayai oleh negara, bukan daerah,” kata Ali.

Wapres hadiri pelantikan

Selain penancanangan pembangunan kantor baru, PBNU juga akan menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus hasil Muktamar Ke-34 Lampung di Balikpapan pada Senin (31/1/2021). Wakil Presiden Ma’ruf Amin direncanakan hadir dalam pengukuhan PBNU masa khidmat 2022-2027.

Wapres Amin bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, menuju Balikpapan pada Minggu pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, ketika diminta pandangan terkait kepengurusan NU masa khidmat 2022–2027, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi menyebut bahwa Wapres Amin paham tentang alasan mengapa kepengurusan NU lebih gemuk dengan hampir 200 pengurus.

Hal ini terutama untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan rekonsiliatif. ”Itu, kan, artinya yang kemarin bertarung di muktamar itu supaya bisa menyatu saya kira gagasan Gus Yahya bagus karena supaya menjalin program tidak ada apa-apa lagi, dan walaupun sebenarnya muktamar kali ini adalah muktamar yang relatif smooth dan bagus secara demokratis,” kata Masduki.

HENDRA A SETYAWAN

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar (kanan) bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (tengah) saat mengumunkan kepengurusan PBNU periode 2022-2027 di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Warna dari kepengurusan saat ini juga dinilai sangat bagus karena mengadopsi keluarga para pendiri NU. “Jadi mulai dari Tebu Ireng, Tambak Beras, Gus Dur, dan banyak ulama-ulama putra- putrinya itu adalah anak-anak muda yang cerdas dan bagus dan itu direkrut sebagai PBNU, sehingga dengan demikian representasi putra-putra para pendiri dan para ulama besar tergambar dari kepengurusan ini,” tambahnya.

Untuk pertama kalinya kepengurusan kali ini juga mengakomodasi kaum perempuan. “Karena itu memang cukup bisa diterima alasan yang dikemukakan Rois Aam maupun Gus Yahya itu saya kira sangat rasional dam dangat wajar kalau melibatkan perempuan di kepengurusan PBNU,” tuturnya.

Oleh karena itu, Wapres menilai bahwa wajar kalau kepengurusan kali ini lebih gemuk dibanding kepengurusan sebelumnya. “Ini jadi tren juga di semua ormas rata-rata seperti itu, karena untuk menghindari berbagai gesekan mendingan ini bersatu bergerak bersama-sama,” ujar Masduki.

Tidak kalah penting, saat ini adalah masa di mana NU menjelang usia 100 tahun. “Bahkan, akan masuk abad kedua sehingga kerjanya banyak, ada regional daerah, ada kerja nasional, dan kerja internasional, jadi tiga divisi ini saya kira butuh banyak orang maka itu saya kira cukup masuk akal,” tuturnya.

Kompas

Profil Nahdlatul Ulama Infografik

Soal keterlibatan beberapa politisi di NU, menurut Masduki, Wapres tidak mempermasalahkan. “Asalkan masing-masing bisa mentaati terhadap visi misi NU, saya kira enggak masalah karena visi misinya NU jelas, yang kedua program-program saya kira sangat jelas, dan yang ketiga bagaimana taat pada prinsip pada AD/ART terkait dengan rangkap jabatan, saya kira mereka sudah pengurus baru sudah punya ancang-ancang untuk mengatur itu,” tambahnya.

Baca juga : Untuk Pertama Kali, Perempuan Masuk Jajaran PBNU

Ketika ditanya tentang kekhawatir jika NU bakal dikendalikan oleh parpol, Masduki menyebut bahwa Gus Yahya akan mampu mengendalikannya. ”Kalau soal dikendalikan atau tidak dikendalikan itu di luar pun bisa mengendalikan jadi apakah di luar atau di dalam pun itu sangat tergantung dari konsolidasi yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini dan saya kira Gus Yahya adalah orang yang secara leadership bisa mengendalikan itu,” kata Masduki.

Perempuan dan anak

Sekretaris Panitia Acara Ishfah Abidal Azis saat dihubungi, Minggu, menuturkan, acara pelantikan akan dihadiri oleh sekitar 500 undangan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Acara akan dimulai sekitar pukul 09.00 serta akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

”Kami berfokus pada khusyu’ dan khikmatnya acara pelantikan, bukan ramainya. Krena situasi sedang seperti ini,” kata Ishfah.

Menurut Ishfah, acara akan diawali dengan doa bersama (istigsah), kemudian akan ada sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sebagai tuan rumah acara. Selain itu, juga akan ada penandatanganan nota kesepahaman atau kerja sama antara PBNU dan kementerian.

kompas-photographer-name

Ahmad Royani (26), salah satu admin Santri Online, membantu menyablon di markas Santri Online di Depok, Jawa Barat, Kamis (28/3). Usaha sablon yang dipasarkan secara daring menjadi salah satu sumber pendanaan aktivitas generasi muda Nahdlatul Ulama ini di media sosial.

Ishfah menerangkan, salah satu isu yang akan juga disoroti dalam pelantikan pengurus PBNU kali ini adalah persoalan perempuan dan anak. Menurut dia, PBNU mendukung gerakan perlindungan perempuan dan anak karena hal itu merupakan isu dan persoalan di masa depan. Apalagi, dalam kepengurusan kali ini, NU juga mengafirmasi keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusannya.

”PBNU memiliki konsep keluarga maslahat. Keluarga adalah agen perubahan yang dituntut untuk mencukupi kebutuhan pendidikan, ekonomi, dan proteksi pada aspek budaya. Keluarga sejahtera bukanlah keluarga yang kaya atau pintar, melainkan mampu melindungi anggota keluarga dari potensi ancaman,” ucap Ishfah.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk pertama kalinya, perempuan masuk dalam jajaran struktural Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Hadirnya perempuan ini merupakan kebutuhan organisasi dalam merespons situasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang mengumumkan jajaran PBNU itu, Rabu (12/1/2022), di Jakarta, mengatakan, peran dan pemikiran perempuan kian diperlukan di PBNU. Tokoh ulama perempuan senior yang masuk jajaran pengurus, antara lain, Nyai Hajjah Nafisah Sahal Mahfudz, Nyai Hajjah Sinta Nuriyah, dan Nyai Hajjah Mahfudah Ali Ubeid. Ketiganya duduk di jajaran mustasyar (tokoh alim NU) bersama-sama dengan ulama lain, seperti KH Ma’ruf Amin, KH Mustofa Bisri, dan KH Said Aqil Siroj, (Kompas.id, 12 Januari 2022).