Jadwal Pemilu Ditetapkan, Partai Politik Gencarkan Konsolidasi
Partai-partai politik langsung menggencarkan konsolidasi internal dan komunikasi dengan kekuatan politik lain begitu pemerintah dan DPR menyetujui jadwal Pemilu 2024 usulan KPU.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepastian jadwal pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 membuat partai-partai politik semakin gencar bersiap untuk menghadapi kontestasi lima tahunan tersebut. Tak hanya melakukan konsolidasi internal, komunikasi dengan partai politik lain juga kian intens dibangun.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan, PKB semakin mantap melaksanakan berbagai agenda untuk memenangi Pemilu 2024. ”Konsolidasi organisasi PKB yang selama ini berjalan pasti akan makin ditingkatkan,” kata Luqman saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengamini usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu pada Senin (24/1/2022).
PKB menyambut baik kesepakatan mengenai hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari. Luqman menjelaskan, sebenarnya PKB sudah melakukan perekrutan calon anggota legislatif di semua tingkatan sejak tahun 2021. Pencalegan dini dipilih PKB sebagai ikhtiar, bukan saja untuk mencapai target 100 kursi DPR, melainkan juga demi memastikan mereka yang kelak menjadi legislator adalah kader-kader terbaik, penuh integritas, kompeten, amanah, dan memiliki kemampuan mumpuni memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
Dengan penetapan tanggal pemilu, lanjut Luqman, PKB tentu akan semakin intens membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain. Penjajakan untuk membentuk koalisi dilakukan karena PKB ingin mengusung Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden. Koalisi diperlukan karena PKB tak bisa mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden sendiri mengingat jumlah kursi yang dimiliki masih di bawah ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
Penjajakan koalisi akan semakin intens dilakukan, karena bagi PKB, Pemilu 2024 adalah momentum emas untuk merebut kembali kursi presiden yang pada awal reformasi diduduki KH Abdurrahman Wahid, tokoh NU sekaligus pendiri PKB.
PKB juga mulai menyusun strategi untuk menghadapi Pilkada 2024. PKB mulai mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berpotensi dicalonkan menjadi kepala daerah. Daerah prioritas yang menjadi target kemenangan juga mulai dipetakan.
Persiapan lebih matang juga dilakukan Partai Nasdem setelah ada kepastian jadwal pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, Nasdem akan fokus pada detail jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
”Nasdem siap mengikuti Pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024. Kami mempunyai target capaian yang terukur untuk dua kontestasi demokrasi 2024, baik pileg, pilpres, maupun pilkada,” kata Johnny. Ia enggan menyebutkan lebih rinci target yang hendak dicapai Nasdem karena proses menuju pemungutan suara masih panjang.
Terkait dengan rencana konvensi calon presiden yang akan dilakukan Nasdem, Johnny menyampaikan, konvensi calon presiden hanya akan dilaksanakan oleh Nasdem jika koalisi yang terbentuk dapat memenuhi syarat pencalonan presiden, yakni menguasai minimal 20 persen kursi DPR. Saat ini, komunikasi lintas partai politik terus dilakukan dan berlangsung secara dinamis.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan tiga tahapan untuk menghadapi Pemilu 2024. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, tahapan pertama adalah konsolidasi internal dari tingkat pusat sampai kelurahan sudah tuntas pada 2021. Tahapan ini menjadi modal awal bagi PKS.
Tahap kedua adalah melayani. Mardani menjelaskan, pada tahap ini, PKS melakukan berbagai pelayanan secara optimal, mulai dari vaksinasi, pemberian sembako dan hewan kurban, sampai mendirikan Rumah Keluarga Indonesia. Program utama Rumah Keluarga Indonesia adalah memberikan pendampingan masyarakat terkait persoalan ekonomi, psikologi, dan pendidikan anak.
PKS juga telah menetapkan dewan pakar yang diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, seperti budayawan, seniman, olahragawan, dan agamawan. Mereka dipilih karena memiliki kemampuan manajerial dan profesional.
Tahapan ketiga adalah pemenangan. Mardani menyebutkan, pada tahapan ini, PKS mencari kandidat untuk pemilihan presiden, legislatif, ataupun kepala daerah secara saksama. Untuk saat ini, PKS fokus pada pemilihan legislatif dan presiden.
Saat ini, PKS masih intens mencari kandidat untuk pemilu legislatif (pileg). Pada April 2022, semua formasi bakal calon anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten/kota sudah disahkan. Dari bakal calon tersebut akan disaring menjadi calon anggota dewan pada Juni-Juli 2023 sesuai dengan jumlah kursi.
Bersamaan dengan itu, PKS juga mencari kandidat untuk pemilihan presiden. Mardani menuturkan, PKS sudah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik dan tokoh. Salah satu gagasan PKS adalah membentuk koalisi awal agar ada peluang untuk kontestasi karya dan gagasan.
PKS mempunyai kriteria untuk calon presiden dan calon wakil presiden, yakni kombinasi dari kelompok nasionalis dan religius. Menurut Mardani, kombinasi itu dibutuhan agar bisa membangun jembatan, kolaborasi, dan koeksistensi bagi semua pihak.
”Ada beberapa yang kami jajaki. Namun, seperti biasa, kami ada penjaringan dahulu. Presiden PKS Ustaz Ahmad Syaikhu sudah silaturahmi ke seluruh partai. Kami sudah ke PKB, Golkar, PAN, PPP, PDI-P, Nasdem. Dari situ kami punya kesamaan kerangka kerja. Habis itu, kami pertemuan bilateral dan pendalaman. Nanti pada saatnya harapan itu Juni 2022 ini sudah mulai ada gambaran,” kata Mardani.