logo Kompas.id
Politik & HukumAgar Tak Melenceng, Rencana Induk Ibu Kota Negara Mesti Diatur Detail di Undang-Undang

Agar Tak Melenceng, Rencana Induk Ibu Kota Negara Mesti Diatur Detail di Undang-Undang

Jika rencana induk hanya diatur di dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah lainnya, dikhawatirkan rencana induk akan mudah diubah dan diganti oleh presiden atau pemerintahan yang baru.

Oleh
Rini Kustiasih
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas

Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan pemerintah dan DPD, Kamis (13/1/2022) di Jakarta. Hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mewakili pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS — Pembentuk undang-undang diharapkan mengatur secara detail rencana induk atau (master plan) pembangunan ibu kota negara di dalam draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Sebab, menggantungkan pengaturan rencana induk sepenuhnya di dalam peraturan presiden atau peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah akan memunculkan risiko perubahan dan melenceng dari konsepsi awal.

Peneliti bidang Otonomi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Triatmoko mengatakan, rencana induk seharusnya terintegrasi di dalam UU. Apalagi ini adalah rencana induk ibu kota negara baru, yang pengaturannya harus jelas dan tegas di dalam UU.

Editor:
Antonius Ponco Anggoro
Bagikan