Pimpinan PKB dan PKS Soroti Perbaikan Sosial Ekonomi pada 2022

Tahun 2022 dinilai menjadi masa pemulihan dan bangkit setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini dua tahun terakhir. Optimisme dan kepercayaan diri yang tinggi harus pula diperkuat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Tukang sayur keliling mendorong gerobak melewati Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (15/12/2021). Menurunnya jumlah penularan Covid-19 dan akselerasi vaksinasi yang diharapkan mencapai 70 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun ini menumbuhkan optimisme pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pemimpin partai politik menyoroti perbaikan ekonomi pada 2022. Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan pemerintah soal pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera menilai perlu ada komitmen kuat untuk memprioritaskan program-program kesejahteraan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis, Senin (4/1/2022), mengatakan, tahun 2022 menjadi masa pemulihan dan bangkit setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini dua tahun terakhir. Optimisme dan kepercayaan diri yang tinggi harus diperkuat karena Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membuat perubahan-perubahan besar menuju Indonesia maju.

Menurut dia, sikap optimistis dan percaya diri bukan berarti boleh berpuas diri dan bersantai. Sebab, pemulihan dari pandemi bukan hanya soal pemulihan ekonomi atau naiknya angka-angka produk domestik bruto (PDB). Sebab, masih banyak keluarga yang tidak memiliki pendapatan layak dan masih banyak orang muda menganggur.

”Karena itu, pengertian pemulihan haruslah mencakup pemulihan sosial ekonomi, bukan hanya pemulihan ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Memasuki 2022, Partai Politik Pun Mulai Bersiap Menyambut Gempita Tahun Politik

Pemulihan sosial ekonomi, lanjut Muhaimin, harus memuat minimal tiga tujuan penting. Pertama, menurunnya angka pengangguran yang kini masih di angka 9 persen. Semakin banyak warga yang bekerja, semakin kuat pula daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, ia mendesak perluasan dukungan pemerintah untuk orang muda dan warga pencari kerja.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar

Kedua, beban utang pemerintah harus menurun. Ia menuturkan, meskipun rasio utang dinilai masih aman, beban bunga utang saat ini sudah sangat besar sehingga menelan biaya sangat tinggi. Dalam APBN 2022 direncanakan pembayaran utang pemerintah sekitar Rp 405 triliun, terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 393 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 12 triliun.

”Utang BUMN akan menjadi beban utang pemerintah karena pemerintah de facto dan de jure adalah pemilik dan pemegang saham utama BUMN-BUMN tersebut,” katanya.

Terakhir, kata Muhaimin, menurunnya jumlah keluarga dan warga miskin ekstrem atau kelompok warga negara yang betul-betul tidak memiliki pendapatan dan daya beli untuk bertahan hidup harus diperhatikan.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Dengan Tempaan di 2021, Songsong 2022 dengan Semangat Baru

”Pemerintah Presiden Jokowi telah menyadari soal ini dan meletakkannya sebagai prioritas dan ukuran keberhasilan pembangunan tahun 2022, yaitu menekan tingkat pengangguran menjadi 5,5 persen hingga 6,3 persen,” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, memasuki tahun 2022 harus memberi harapan baru agar perekonomian nasional lebih fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana tujuan nasional ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

”Hal itu seharusnya menjadi tujuan setiap pengambilan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang dilakukan eksekutif ataupun legislatif. Melihat kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2021 yang masih fluktuatif dalam menghadapi pandemi Covid-19, perlu komitmen kuat untuk prioritas program kesejahteraan,” katanya.

HUMAS PKS

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri

Salim menilai, tantangan yang akan dihadapi pada 2022 jauh lebih kompleks, antara lain masuknya varian Omicron ke Indonesia. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional kembali turun Triwulan III-2021 sebesar 3,51 persen (year-on-year) setelah sempat meningkat pada Triwulan II-2021 sebesar 7,07 persen. Dengan kondisi ini, ancaman terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi masih mungkin terjadi jika penanganan varian Omicron tidak maksimal.

Kedua, rapuhnya fundamental ekonomi nasional semakin terlihat saat penyebaran Covid-19 berlangsung selama 22 bulan atau hampir 2 tahun yang menyebabkan perekonomian sempat mengalami resesi. Ketiga, beban fiskal yang semakin berat akibat besarnya belanja Covid-19 yang telah dikeluarkan dalam dua tahun terakhir.

Meskipun demikian, Salim mengingatkan agar tidak pesimistis melihat besarnya tantangan yang dihadapi pada 2022. Bangsa Indonesia masih punya potensi untuk bangkit dengan modal sosial dan potensi ekonomi yang besar. Namun, itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah fokus pada program kesejahteraan dan menghindari proyek mercusuar seperti pembangunan ibu kota negara yang baru.

”Selain itu, jangan terjebak kepentingan politik jangka pendek yang akan mendorong perilaku koruptif,” tuturnya.