Digitalisasi Dorong Transparansi di Layanan Publik

Transparansi di sektor layanan publik akan mengurangi tingkat korupsi. Selain itu, meningkatkan keyakinan publik bahwa Indonesia akan menuju tatanan yang lebih baik.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengakses sistem database pemasyarakatan (SDP) untuk mengecek hak-hak mereka, seperti remisi dan lamanya masa tahanan, Jumat (3/12/2021). Sistem digitalisasi ini adalah bentuk modernisasi pelayanan publik yang coba dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

JAKARTA, KOMPAS — Selain untuk kegiatan ekonomi, pemanfaatan teknologi digital di bidang layanan publik saat ini juga cukup meningkat. Kondisi ini dinilai positif karena dapat mendorong adanya transparansi, mengurangi tingkat korupsi, dan meningkatkan keyakinan publik bahwa Indonesia akan menuju tatanan yang lebih baik.

”Kita tahu sekarang ini pembayaran pajak lewat berbagai platform fintech itu luar biasa, (seperti) untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), retribusi, dan sebagainya,” kata pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, dalam acara CORE Media Discussion bertajuk ”Refleksi Ekonomi Akhir Tahun 2021”, Rabu (29/12/2021).

Terkait digitalisasi bantuan sosial (bansos), Hendri berpendapat perlu ada percepatan implementasinya karena Indonesia memerlukan big data (mahadata) pada saat bansos tersebut disalurkan secara digital. Perkembangan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang sekarang ini pesat pun dinilai akan menyumbang mahadata.

Baca juga: Digitalisasi Efektifkan Pelayanan Publik

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Transaksi menggunakan sistem pembayaran nontunai melalui kode pindai cepat berstandar Indonesia atau QRIS pada salah satu stan dalam Jakarta Clothing Expo (JakCloth) Year End Sale di Hall A Jakarta Covention Center, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

”Catatan yang ingin kami sampaikan, bagaimana big data tadi bisa diolah oleh satu lembaga, pertanyaannya adalah siapa yang akan mengolah data tadi, (kemudian) bisa di-share (dibagi), bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku, dan juga bisa dimanfaatkan agar membantu percepatan pembangunan ekonomi,” kata Hendri.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (15/12/2021), Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar digital yang sangat besar dan terus berkembang cepat.

Potensi pasarnya ini besar, jangan yang mengambil nanti orang lain. Kita sekarang ini memiliki 2.319 startup. Kita memiliki 1 decacorn, kita memiliki 7 unicorn, dan banyak sekali soonicorn yang nanti terus didorong agar naik menjadi unicorn dan decacorn.

”Potensi pasarnya ini besar, jangan yang mengambil nanti orang lain. Kita sekarang ini memiliki 2.319 startup, makin hari makin tambah, tambah, tambah terus. Kita memiliki 1 decacorn, kita memiliki 7 unicorn, dan banyak sekali soonicorn yang nanti terus didorong agar naik menjadi unicorn dan decacorn,” kata Presiden Jokowi.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Dari kanan ke kiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim; pendiri Narasi Najwa Shihab; Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir; serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Foto diambil saat peresmian gerakan Akselerasi Generasi Digital di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Kepala Negara menuturkan, ekonomi digital akan bertumbuh jika ekosistem masyarakat digital sudah terbentuk. Ekosistem digital harus didukung kesiapan infrastruktur, talenta digital, pemerintahan digital, dan regulasi digital. Indonesia harus menyiapkan strategi untuk dapat mengejar negara-negara lain, salah satunya dengan menciptakan talenta digital.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Harus Ada di Seluruh Daerah

”Saya meminta semua perusahaan teknologi, semua perusahaan besar agar mau ditempati untuk magang mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita, agar secepatnya semuanya berubah. Mindset (pola pikir) digital ada, skill (kemampuan) digital ada, sehingga terbentuk sebuah kultur digital di negara kita,” kata Presiden Jokowi.

Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi pada konferensi pers bertajuk ”SDM Digital untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi”, Rabu, menuturkan, masyarakat digital yang cakap dan berdaya menentukan kemampuan bangsa dalam mengoptimalkan dan menuai manfaat dari agenda akselerasi transformasi digital nasional.

Talenta digital

Indonesia memiliki potensi SDM atau talenta digital 212,35 juta pengguna internet atau setara dengan 76,8 persen total populasi. ”Pada kondisi wajar atau tanpa intervensi kebijakan strategis, potensi talenta digital Indonesia yang masif diproyeksikan dapat berkontribusi Rp 1.965 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030,” kata Dedy.

Namun, apabila potensi tersebut didorong melalui akselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas talenta digital secara komprehensif, kontribusinya diprediksikan dapat meningkat menjadi Rp 4.434 triliun atau 2,2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kondisi wajar atau tanpa intervensi kebijakan strategis.

Baca juga: Pemerintah Berupaya Jaga Ketersediaan Talenta Digital

Oleh karena itu, Dedy menuturkan, Kementerian Kominfo menjalankan program pengembangan SDM atau talenta bidang digital yang dilakukan melalui pendekatan komprehensif guna mencakup tiga tingkat kecakapan; baik tingkat dasar, menengah, maupun lanjutan. ”(Hal ini) untuk memenuhi kebutuhan setidaknya 9 juta talenta digital dalam 15 tahun,” ujarnya.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Suasana Retrospekt! Job Fair. Anak muda mencari peluang karier di bidang digital. Banyak perusahaan butuh talenta digital. Foto diambil 16 Maret 2019.

Gerakan Nasional Literasi Digital Kementerian Kominfo memberikan beragam pelatihan kecakapan digital tingkat dasar bagi masyarakat umum. Kurikulum program ini didasarkan pada empat pilar utama, yakni kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.

”Melalui program ini masyarakat diharapkan memiliki kemampuan memadai agar dapat makin bijak dalam berinteraksi dan beraktivitas di ruang digital, sekaligus menavigasikan diri dengan baik di tengah disrupsi informasi,” kata Dedy.

Baca juga: Digitalisasi Harus Dibarengi Penguatan Sistem Keamanan

Menjelang akhir 2021, program ini menjangkau 12.307.498 peserta dan diselenggarakan di 514 kabupaten/kota serta 34 provinsi di Indonesia. Pada 2022, Gerakan Nasional Literasi Digital akan menyasar setidaknya 5,5 juta orang terliterasi digital dengan peserta dari kelompok masyarakat yang lebih spesifik sehingga target grupnya bisa diidentifikasi lebih baik.

Di tingkat menengah ada program penyediaan beasiswa pelatihan kecakapan digital tingkat teknis guna menyiapkan angkatan kerja nasional dengan tata kemampuan digital relevan di lanskap dunia pekerjaan yang turut bertransformasi secara digital. Pelatihan dilaksanakan melalui tujuh akademi yang memiliki berbagai tema pelatihan, seperti terkait keamanan siber, kecerdasan buatan, komputasi awan, analisis mahadata, dan pemasaran digital.

Tahun 2021 program ini menjangkau 131.204 orang atau melebihi target awal sebanyak 100.000 orang. ”Bekerja sama dengan total 197 mitra yang terdiri dari perusahaan teknologi global, universitas, dan politeknik dari dalam maupun luar negeri, pemerintah daerah, BUMN, dan startup nasional. Program ini akan terus memberikan pelatihan kecakapan digital teknis dan menyasar setidaknya 200.000 orang pada tahun 2022,” ujar Dedy.

Baca juga: 3.000 Mahasiswa Mengikuti Pelatihan Teknologi Program ”Bangkit”

Di tingkat lanjutan, ada program pelatihan kecakapan digital di c-level, pimpinan, dan pengambil kebijakan. Pada 2021 program ini telah melatih 306 pimpinan lembaga swasta dan pemerintah. Program ini bekerja sama dengan empat universitas, yakni Harvard Kennedy School, Oxford University, National University of Singapore, dan Tsinghua University.

Program ini akan kembali memberikan pelatihan kecakapan digital kepada pimpinan lembaga serta para pembuat kebijakan di level publik dan privat dengan target 400 orang pada tahun 2022. ”Dan, menargetkan tambahan empat mitra universitas, yakni Cornell University, MIT, University of Cambridge, dan Imperial College London,” kata Dedy.

Dedy menuturkan, sektor digital nasional perlu terus didorong optimalisasinya dari hulu hingga hilir, mengingat besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Valuasi ekonomi digital Indonesia pada 2021 diestimasi 70 miliar dollar AS atau setara lebih dari Rp 1.000 triliun. Valuasi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 146 miliar dollar AS pada 2025.