Pencucian Uang Narkoba Tiga Bandar Capai Rp 338,8 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk memiskinkan para bandar narkoba. Penerapan pasal itu pun berfungsi untuk menciptakan efek jera.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

(Dari kiri) Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono, Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Krisno H Siregar, dan Plt Deputi Pemberantasan PPATK Aris Prianto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap pencucian uang oleh tiga bandar narkotika dan obat-obatan terlarang. Hasil perdagangan ilegal narkotika itu disamarkan dalam bentuk tabungan dan pembelian aset yang nilainya mencapai Rp 338,8 miliar.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Krisno H Siregar menjelaskan saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/12/2021), pencucian uang yang mencapai ratusan miliar itu terungkap dari tiga kasus narkoba yang dilakukan oleh jejaring berbeda.

Kasus pertama melibatkan bandar berinisial ARW (58) yang saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah. Bandar narkotika yang pernah ditangkap Polda Bali pada 2002 itu kembali ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 2017 karena menjual ekstasi di salah satu tempat hiburan malam di Bali.

Penyidik mengembangkan kasus tersebut dengan pidana pencucian uang dari hasil transaksi narkotika yang dilakukan ARW sepanjang 2002-2017. Polisi menemukan bukti uang yang disimpan dalam tabungan dan deposito senilai Rp 3,6 miliar serta ada pula bukti dalam bentuk aset sejumlah bangunan dan tanah di Bali, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, yang nilainya mencapai Rp 294 miliar. ”Saat ini kasus pencucian uang masih berproses dan akan segera P21 (dilimpahkan ke kejaksaan),” kata Krisno.

Baca juga : Indonesia Jadi Pasar Tiga Sindikat Narkotika Internasional

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono, Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Krisno H Siregar, Plt Deputi Pemberantasan PPATK Aris Prianto, dan jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menunjukkan sejumlah bukti pencucian uang kasus narkotika dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Kasus lain yang dikembangkan dengan pidana pencucian uang adalah kasus yang melibatkan HS (39). HS ditangkap pada September 2021 berkat interogasi dua kurir yang lebih dulu ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, karena membawa 29 kilogram sabu. HS disebut telah menjadi bandar narkotika di wilayah Aceh sejak 2015. Bukti pencucian yang yang didapatkan darinya adalah tujuh bidang tanah dan bangunan di Sumatera Utara dan Aceh serta dua mobil mewah, yang total nilainya setara dengan Rp 9,8 miliar.

Adapun kasus terakhir, kata Krisno, terkait dengan produksi dan peredaran gelap obat keras di Yogyakarta. Terdapat lima tersangka yang mendapatkan keuntungan paling besar dari transaksi tersebut, yaitu SD, DSR, EP alias Y, LFS alias C, dan FT.

Dari kelima tersangka, didapatkan bukti pencucian uang dalam bentuk uang tunai dan tabungan yang nilai totalnya mencapai Rp 26,4 miliar. Sebanyak Rp 21 miliar di antaranya berbentuk pecahan dollar Singapura. Selain itu, polisi juga menyita satu bidang tanah dan bangunan bernilai Rp 4 miliar dan mobil seharga Rp 100 juta.

Krisno menambahkan, para tersangka dari tiga kasus tersebut dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Selain itu mereka disangkakan Pasal 4 UU No 8/2010 dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

ISTIMEWA/BID HUMAS POLDA BALI

Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Putu Jayan Danu Putra (kiri) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ade Sutiawarman (kanan) dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika di Polda Bali, Kota Denpasar, Rabu (17/11/2021).

Pemiskinan

Krisno menjelaskan, penerapan pasal TPPU terhadap kasus narkotika telah dicetuskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1988. Negara-negara di dunia sepakat, hal ini perlu dilakukan untuk memiskinkan pelaku kejahatan luar biasa tersebut. Namun, tidak semua bagian dari peredaran narkotika akan dikenakan pasal TPPU.

”Kami hanya menerapkan TPPU pada pelaku yang berperan sebagai bandar atau pengendali. Untuk kurir dan lainnya akan dilihat dari peran masing-masing,” ujarnya.

Baca juga : RUU Perampasan Aset Diupayakan Secepatnya Masuk Prolegnas

Pelaksana Tugas Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Aris Prianto mendukung penuh upaya kepolisian mengungkap indikasi TPPU. Pengungkapan pencucian uang merupakan salah satu tugas pokok PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional, agar tidak dimanfaatkan untuk kejahatan.

Dalam pengungkapan pencucian uang pada tiga kasus ini, PPATK mendampingi Polri mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan analisis transaksi keuangan untuk mengetahui jejaring para pelaku kejahatan. Informasi penelusuran aset yang dibutuhkan untuk pemulihan aset negara juga diberikan. ”Pengungkapan TPPU ini diharapkan bisa memberi efek jera bagi para pelaku. Dengan TPPU, semua hasil tindak kejahatan bisa dirampas kembali semaksimal mungkin,” ujarnya.