Diduga Rugikan Negara Rp 127,7 Miliar, Perwira Tinggi TNI Jadi Tersangka

Jaksa pada Jampidmil Kejagung menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi tabungan wajib perumahan TNI AD 2013-2020. Adanya Jampidmil Kejagung membuat tindak pidana di militer yang selama ini tertutup, jadi lebih terbuka.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Tangkapan layar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer, dalam konferensi pers daring dari Kejaksaan Negeri Badung, Bali, Jumat (10/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung tengah menyidik perkara koneksitas dugaan korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat atau TWP AD tahun 2013-2020, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 127,7 miliar. Penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut, yakni Brigadir Jenderal TNI YAK, dan NPP.

Informasi tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer, dalam konferensi pers daring dari Kejaksaan Negeri Badung, Bali, Jumat (10/12/2021). Leonard mengatakan, penetapan kedua tersangka merupakan hasil pendalaman tim Jampidmil Kejagung, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta. Tersangka Brigjen TNI YAK menjabat sebagai Direktur Keuangan  TWP AD sejak Maret 2019, adapun NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta.

Adapun peran tersangka Brigjen TNI YAK adalah mengeluarkan uang sejumlah Rp 127,7 miliar dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi.

"Terkait adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP, yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis antara NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama, Kolonel CZI (Purn) CW dan saudara KGS dan MMS dari PT Artha Mulia Adiniaga,” terang Leonard.

Adapun peran tersangka Brigjen TNI YAK adalah mengeluarkan uang sejumlah Rp 127,7 miliar dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi. Uang tersebut kemudian dia gunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: Militer Indonesia dalam Pusaran Korupsi

PUSPENKUM KEJAGUNG

Tersangka NPP, Direktur Utama PT Griya Sari Harta, yang ditetapkan sebagai tersangka perkara koneksitas dugaan korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat atau TWP AD tahun 2013-2020.

Kemudian, YAK menstransfer uang tersebut ke rekening NPP dengan dalih pengadaan kapling perumahan bagi prajurit TNI. Sementara NPP menerima uang dari Brigjen TNI YAK yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya, yaitu PT Griya Sari Harta.

Dana TWP AD yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Sebab, dana TWP AD bersumber dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebet dari gaji prajurit.

”Sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit. Akibat perbuatan tersangka, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,7 miliar berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” terang Leonard.

Sejak 22 Juli lalu, tersangka Brigjen TNI YAK telah ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD. Sementara NPP baru ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat (10/12) ini dan langsung ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Baca Juga: Operasional TNI Berisiko Tinggi Korupsi

NINO CITRA ANUGRAHANTO UNTUK KOMPAS

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar

Pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, berpandangan, dengan adanya Jampidmil Kejagung, oditur militer menjadi diintegrasikan ke kejaksaan. Salah satu akibatnya, tindak pidana yang dilakukan kalangan militer yang selama ini seolah tertutup dan hanya ditangani pihak militer, kini semakin terbuka bagi publik.

Transparansi dalam proses penegakan hukum bagi kalangan militer mesti didorong terus oleh publik.

”Ini sesuatu yang positif, yakni mulai ada keterbukaan. Karena selama ini sulit melihat proses penegakan hukum yang dilakukan kalangan militer. Menurut saya, keterbukaan ini harus didorong terus. Sebab, perkara pidana yang murni militer, seperti terkait perkara perang, itu, kan, jarang sekali terjadi sekarang. Jadi, untuk saat ini relatif sama,” kata Fickar.

Menurut Fickar, transparansi dalam proses penegakan hukum bagi kalangan militer mesti didorong terus oleh publik. Jika saat ini yang dibuka ke publik adalah dugaan perkara korupsi, bukan tidak mungkin ke depan akan ada perkara pidana lain yang terjadi.