logo Kompas.id
Politik & HukumMasuk Prolegnas 2022, Materi RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR Belum Jelas

Masuk Prolegnas 2022, Materi RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR Belum Jelas

Meski sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, sejumlah anggota Badan Legislasi DPR justru mengaku tidak mengetahui masuknya RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR dalam Prolegnas Prioritas 2022.

Oleh
Rini Kustiasih
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RIZA FATHONI

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) beserta para wakil DPR meninggalkan ruang rapat paripurna seusai pembukaan masa sidang IV tahun 2020-2021 DPR yang dibuka seusai reses di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Rapat paripurna dihadiri Ketua DPR Puan Maharani serta para wakil DPR yaitu Azis Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel beserta 86 anggota DPR secara fisik dan 260 virtual.

JAKARTA, KOMPAS — Materi Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR belum jelas arahnya. Sejumlah anggota Badan Legislasi juga baru mengetahui masuknya RUU tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional 2022. RUU itu pun sebelumnya tidak masuk dalam daftar Prolegnas 2020-2024.

Dari 254 RUU dalam daftar Prolegnas jangka panjang 2020-2024, tidak ditemukan RUU Hak dan Kewajiban DPR. Tak hanya itu berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, RUU tersebut juga tak ditemukan dalam daftar 89 RUU yang awalnya akan diusulkan masuk Prolegnas tahun 2022.

Editor:
Anita Yossihara
Bagikan