logo Kompas.id
Politik & HukumHindari Salah Tafsir Putusan MK, Pemerintah dan DPR Mesti Perbaiki UU Cipta Kerja

Hindari Salah Tafsir Putusan MK, Pemerintah dan DPR Mesti Perbaiki UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan tidak salah menafsirkan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh
IQBAL BASYARI/DIAN DEWI PURNAMASARI
· 1 menit baca
Memuat data...
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LUKAS

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mesti cermat dan tepat dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kesalahan dalam memperbaiki undang-undang sesuai perintah MK berpotensi mengakibatkan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional, bahkan digugat kembali ke MK.

Dalam putusannya, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil. MK menilai, pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai aturan pembentukan perundang-undangan, termasuk asas kejelasan rumusan dan tujuan, serta asas keterbukaan. MK kemudian memerintahkan pemerintah bersama DPR memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dua tahun.

Editor:
Anita Yossihara
Bagikan