Untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, moderasi beragama harus terus digaungkan. Moderasi beragama menjadikan warga imun dari keinginan untuk memaksa orang lain dengan cara kekerasan.
Oleh
Dian Dewi Purnamasari
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Seluruh elemen masyarakat diminta untuk memperteguh persatuan dalam bingkai keberagaman meski kerap diuji dengan intoleransi dan pemaksaan kehendak. Untuk menjaga kebinekaan dan inklusi, salah satunya adalah dengan menyosialisasikan moderasi beragama kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinaor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara pembukaan Festival HAM 2021 dengan tema ”Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi”, Rabu (17/11/2021). Festival HAM 2021 itu digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden, dan Pemerintah Kota Semarang.
”Kekuatan kita sebagai bangsa kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjawabnya dengan satu tekad, bahwa bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme untuk kemudian bergerak bersama di dalam mencapai tujuan nasional,” ujar Mahfud.
Ia mengatakan, tema yang diangkat dalam Festival HAM 2021 sangat relevan dalam merepresentasikan optimisme terhadap tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Oleh karena itu, Mahfud mengajak semua pihak menyebarkan pesan-pesan HAM. Dia juga berharap ada ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berdialog dan bekerja sama menguatkan praktik-praktik, baik penegakan HAM di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengapresiasi pihak-pihak yang secara konsisten terus berperan aktif dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.
Orientasi pembangunan menurut dia, harus juga berakselerasi dengan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan juga harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif ataupun aspek-aspek nonekonomi berkelanjutan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang inklusif.
”Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” kata Mahfud.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia adalah bangsa yang diisi dengan keberagaman. Perbedaan pendapat adalah sebuah kontestasi yang bersifat alamiah saja. Persoalannya, apakah masyarakat mau saling menghormati perbedaan tersebut.
”Saya selalu baca di mana-mana, capek bicara HAM di mana-mana. Yang paling pokok adalah menghormati manusia lain,” ucapnya.
Menurut Damanik, berbagai persoalan yang muncul di Indonesia, seperti sengketa rumah adat, izin mendirikan rumah ibadah, dan konflik horizontal, belum dapat diselesaikan karena belum ada kemauan untuk saling menghormati. Jika kemauan untuk saling menghormati belum muncul, tidak ada pihak yang mau duduk bersama menemukan solusi.
”Contohnya, Aceh yang berkonflik selama puluhan tahun bisa duduk bersama menemukan solusi. Aceh bisa menjadi sesuatu yang nyaman dengan duduk berunding,” ujar Damanik.
Abu Rohmat dari Kementerian Agama mengatakan, Festival HAM 2021 diharapkan dapat menjadi wadah edukasi dan literasi agar HAM dapat diajarkan dengan cara yang mudah. Festival HAM diharapkan dapat menyosialisasikan HAM supaya orang semakin sadar bahwa HAM adalah kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga bagaimana agar setiap orang sadar untuk menjadi pejuang HAM.
”Misalnya soal memperjuangkan hak beragama. Kemajemukan sudah tidak perlu diceramahkan, dikhotbahkan, karena sudah tahu persis bahwa itu adalah hak yang wajib diperjuangkan dan punya peluang yang sama,” kata Abu.
Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran itu, lanjutnya, kemajemukan tidak perlu lagi diceramahkan. Masyarakat diharapkan sudah memiliki kesadaran yang tinggi soal hak-hak yang harus diperjuangkan.
Sejak 2019, Kementerian Agama juga sudah mencanangkan Gerakan Moderasi Beragama. Moderasi beragama adalah program literasi yang diharapkan menjadi vaksin supaya masyarakat imun dari pengaruh-pengaruh yang ekstrem. Moderasi beragama juga diharapkan semakin mengeratkan kebersamaan sebagai bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
”Program moderasi beragama diharapkan menjadikan warga imun dari keinginan untuk memaksa orang lain dengan cara kekerasan. Konsep HAM concern pada penghormatan kepada HAM untuk mewujudkan Indonesia yang toleran. Ini harus dijaga untuk merawat NKRI,” papar Abu.