Pandemi Covid-19 Menggeser Makna Kepahlawanan

Pahlawan bukan lagi mereka yang melakukan perjuangan fisik untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, tetapi sosok yang mengupayakan kemandirian dan kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas Eka Yuana membersihkan lingkungan Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/3/2021). WR Soepratman merupakan pencipta lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”. Hari kelahirannya pada 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 turut menggeser makna sekaligus nilai kepahlawanan di tengah masyarakat. Dalam memaknai Hari Pahlawan, masyarakat tak lagi melihat semangat dan sosok besar yang identik dengan perjuangan fisik, tetapi justru orang-orang terdekat dengan peran-peran kecil yang krusial dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan kebangsaan, termasuk pandemi Covid-19.

Jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-23 Oktober 2021 menunjukkan, mayoritas (42,3 persen) dari 510 responden berusia minimal 17 tahun yang ada di 34 provinsi merasakan nilai-nilai kepahlawanan di lingkungan sekitarnya semakin kuat dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Nilai kepahlawanan yang paling mereka rasakan adalah solidaritas sosial (46,6 persen), contohnya saling membantu sesama yang semakin kuat.

Sikap saling membantu tetangga atau keluarga sekitar yang mengalami persoalan ekonomi dan kesehatan merupakan nilai kepahlawanan yang menurut sebagian besar responden (49,8 persen) paling dibutuhkan di tengah kondisi saat ini. Oleh karena itu, sosok yang dianggap sebagai pahlawan di tengah pandemi Covid-19 adalah tenaga kesehatan (39,5 persen), keluarga (33,1 persen), pemerintah (17,1 persen), TNI/Polri (4 persen), masyarakat (3 persen), dan lainnya (1,9 persen).

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mengambil hidangan makan siang di Rumah Makan Gratis Bunda Ermi di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Rumah makan tersebut memberi makan siang gratis sebanyak 150 porsi untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, tantangan utama Indonesia selama satu tahun mendatang yang membutuhkan nilai kepahlawanan adalah sektor penegakan hukum yang adil (42,5 persen) dan pemulihan dampak pandemi (33,4 persen). Sektor lain yang dipandang membutuhkan nilai kepahlawanan adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi (20,5 persen).

Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan, pemaknaan kepahlawanan yang diperlukan di tengah masyarakat saat ini memang telah bergeser. Dari yang bersifat maskulin yang identik dengan patriotisme negatif defensif seperti sikap melawan, menjebol, menjadi kepahlawanan feminin yang lekat dengan patriotisme positif progresif, yang mewujud dalam sikap membangun, merawat, mengolah, dan menata bangsa.

Kepahlawanan feminin menekankan sikap welas asih, memakmurkan, dan peduli pada sesama, alam, dan semesta. Watak ini yang dibutuhkan untuk membangun negara di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai persoalan lainnya. ”Karakter kepahlawanan yang diperlukan harus bisa mengurangi watak maskulinitas kependekaran, digantikan oleh jiwa kepahlawanan yang lebih feminin,” kata Yudi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/11/2021).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Yudi Latif

Mengutip filsuf Johann Gottfried Herder, Yudi menambahkan, untuk menumbuhkan karakter tersebut, diperlukan upaya membangun keadilan universal, rasa kemanusiaan, dan nalar aktif dengan menumbuhkan jiwa damai dan mengutamakan kepentingan orang lain. Pahlawan feminin juga harus terus mengingatkan bahaya dari salah urus negara dan adanya pembangkangan terhadap otoritas politik yang kerap menyulut pertikaian demi kepentingan pribadi. ”Untuk itu, perlu ditumbuhkan semangat kewargaan yang aktif dan kritis,” ujarnya.

Selama ini, menurut Yudi, kekeliruan dalam proses pembelajaran politik di Indonesia adalah menempatkan pahlawan sebagai sosok yang ada di luar diri warga. Pahlawan tidak dihadirkan dalam konteks kekinian, yang berada di dalam diri setiap orang. ”Saatnya kita jadikan kepahlawanan sebagai sesuatu yang hidup di dalam diri sekarang dan di sini, dengan terus mentransformasikan diri menjadi pribadi dan bangsa yang unggul,” katanya.

Baca juga : Menjadi Pahlawan di Tengah Wabah

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra sepakat, nilai kepahlawanan di tengah masyarakat saat ini memang telah berubah. Pada era pra-kemerdekaan, pahlawan adalah mereka yang mampu melakukan perjuangan fisik untuk membebaskan bangsa dari penjajahan.

ABK

Azyumardi Azra

Saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi perang secara fisik, tetapi persaingan dalam ranah ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, mereka yang relevan sebagai pahlawan adalah sosok-sosok yang berjuang untuk kemandirian ekonomi dan sosial, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, serta membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mengenai minimnya sosok kepahlawanan di bidang penegakan hukum, menurut Azyumardi, para penegak hukum harus mulai membangunnya dengan menunjukkan intgritas, penegakan hukum tanpa kompromi, serta berkeadilan. Selain itu, pejabat publik juga perlu menampilkan diri sebagai sosok yang patuh pada hukum. Dengan keteladanan, warga juga akan terbiasa mematuhi ketentuan hukum dan menjadikannya sebagai gaya hidup dan tradisi.

Modal sosial

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengunjung dibatasi maksimal 15 orang dalam sekali waktu untuk menyantap hidangan di dalam Rumah Makan Gratis Bunda Ermi di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Rumah makan tersebut memberi makan siang gratis sebanyak 150 porsi untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Azyumardi menambahkan, menonjolnya peran tenaga kesehatan dan keluarga sebagai sosok pahlawan terjadi karena saat ini mereka adalah pihak yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi keberlangsungan hidup orang lain. Hal ini juga menandakan bahwa solidaritas sosial masih bertahan dan justru menguat di tengah masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan di berbagai lini kehidupan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

”Solidaritas yang masih kuat ini adalah modal sosial yang seyogianya dapat dikapitalisasi pemerintah untuk meningkatkan kemajuan maslahat publik,” kata Azyumardi.

Kapitalisasi modal sosial masyarakat, menurut dia, penting untuk dilakukan. Sebab, dapat membantu memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah, mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta memperkuat kesatuan bangsa.

Empat pahlawan nasional

Sementara itu, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, Presiden Joko Widodo akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh bangsa yang telah berpulang. Anugerah gelar pahlawan nasional akan disampaikan kepada pihak keluarga dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2021 yang bertema ”Pahlawanku Inspirasiku” di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/11).

IPPHOS

Ibu Usmar Ismail (keempat dari kanan) sedang menyaksikan maket gedung pusat perfilman H Usmar Ismail, yang peletakan batu pertamanya telah dilaksanakan pada hari Rabu (28/8) di GOR Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan. Tampak pula dalam peninjauan itu Gubernur DKI Surjadi Soedirdja (paling kanan).

Salah satu tokoh yang akan mendapat gelar pahlawan nasional adalah bapak film nasional yang juga pernah menjadi wartawan, yaitu H Usmar Ismail. Pascaproklamasi, Usmar Ismail pernah mendirikan surat kabar Rakyat bersama dua sahabatnya, Syamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi. Selain itu, di Yogyakarta, ia juga pernah mendirikan harian Patriot dan bulanan Arena.

Wartawan kantor berita Antara kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, itu pun mempunyai peran besar di dunia perfilman. Tak kurang 30 judul film pernah dibuat sepanjang kariernya. Salah satunya Darah dan Doa (1950), film pertama yang secara resmi diproduksi Indonesia sebagai negara berdaulat. Hari pertama pengambilan video untuk film tersebut, yakni 30 Maret, kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.

Baca juga : Besok, Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional bagi Tokoh Empat Provinsi

Tokoh lain yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional adalah Tombo Lututu dari Sulawesi Tengah; Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur; dan Raden Arya Wangsakara, tokoh asal Banten. Mereka adalah para pemimpin kerajaan/kesultanan di sejumlah wilayah Nusantara yang memimpin perjuangan melawan penjajah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, gelar tersebut diberikan karena para tokoh itu telah menginspirasi dalam membangun serta memajukan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan pers bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (26/7/2021).

Secara terpisah, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pemerintah sangat terbuka terhadap perubahan orientasi pemberian gelar pahlawan, termasuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kini, pahlawan tidak harus pernah berperang, tetapi mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Setiap warga negara bisa berjuang sesuai dengan profesi masing-masing.

”Maka, ke depan, kemungkinan gelar pahlawan bisa diberikan kepada berbagai profesi, sesuai zaman dan situasinya,” ujarnya.

Kondisi ini akan terus diperkuat dengan melakukan komunikasi antarpihak agar solidaritas bisa lebih berdampak. Kementerian Sosial juga berupaya menguatkan kebersamaan dan gotong royong dalam segala hal melalui komunitas, semisal dengan membentuk koperasi atau kelompok di lingkungan terdekat. Melalui kehadirannya, maka dalam setiap ada persoalan di komunitas itu mereka akan saling berbagi dan menguatkan.