Perkuat Kebinekaan, Pemda Dituntut Lindungi HAM Warga

Pemerintah daerah merupakan aktor kunci dalam pemenuhan HAM di berbagai isu seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bisnis, pencegahan intoleransi, dan penanganan dampak pandemi Covid-19.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana penandatanganan perjanjian kerja sama terkait dengan Festival Hak Asasi Manusia 2021 di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/10/2021). Kota Semarang menjadi tuan rumah festival yang digelar bersama Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development, dan Pemerintah Kota Semarang itu.

JAKARTA, KOMPAS — Usaha memperkuat kebinekaan dapat dilakukan dengan praktik baik dalam melindungi hak asasi manusia. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting untuk memenuhi HAM setiap warga negara tanpa terkecuali.

Penyuluh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Yuli Asmini, mengakui, pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indonesia. Tak hanya diskriminasi, pelanggaran HAM juga terjadi dalam bentuk intoleransi.

Karena itu, pencegahan intoleransi menjadi isu prioritas yang  diangkat oleh Komnas HAM. ”Kebinekaan, toleransi, dan inklusi itu penting terus diangkat untuk mencari praktik baik yang telah dilakukan pada tingkat lokal, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil,” kata Yuli dalam konferensi pers Festival HAM 2021 dengan tema ”Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi, dan Resiliensi”, Selasa (9/11/2021).

Ia mengungkapkan, sejak 2015 sampai 2020, pemerintah daerah (pemda) menempati posisi tertinggi ketiga lembaga yang diadukan ke Komnas HAM, setelah polisi dan korporasi. Padahal, pemda merupakan aktor kunci dalam pemenuhan HAM di berbagai isu seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bisnis, pencegahan intoleransi, dan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, praktik baik dari pemda dalam pemenuhan HAM perlu disebarluaskan agar bisa menginspirasi daerah lain. Sebagai contoh, Kota Semarang yang menjadi tuan rumah Festival HAM 2021 pada 16-19 November 2021 telah menunjukkan praktik baik tersebut.

NINO CITRA ANUGRAHANTO

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development Sugeng Bahagijo.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengungkapkan, salah satu contoh baik yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang adalah pemberian izin pembangunan gereja yang sudah 20 tahun tertunda.

Kebinekaan, toleransi, dan inklusi itu penting terus diangkat untuk mencari praktik baik yang telah dilakukan pada tingkat lokal, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Selain itu, kata Sugeng, Semarang telah mengimplementasikan mekanisme pengaduan. Hal tersebut menunjukkan sebagai ciri kota yang responsif. Praktik baik tersebut diharapkan dapat dicontoh pemda lain.

Baca juga : Paham Dinamika Warga, Pemda Garda Terdepan Pemenuhan HAM

Untuk diketahui, Festival HAM diadakan sejak tahun 2014 di Jakarta dan kini menjadi perhelatan rutin tahunan. Konferensi ini mendorong peran aktif pemda untuk turut serta bertanggung jawab atas pemenuhan HAM. Kegiatan ini menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi, bertukar praktik baik, dan inovasi dalam memajukan serta memenuhi HAM di tingkat daerah.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden Sunarman Sukamto memberikan penjelasan seusai pertemuan dengan warga asrama Wyata Guna di Bandung, Rabu (22/1`/2020).

Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Sunarman Sukamto menuturkan, pemerintah selalu mendukung kegiatan yang berkaitan dengan HAM. Sebab, KSP selalu mendorong agar HAM semua warga negara terpenuhi, termasuk bagi kelompok yang rentan seperti kaum disabilitas.

Ia mengatakan, pemerintah mempunyai modal dasar melalui peraturan presiden yang secara tegas mengamanatkan agar pemda dan pemerintah pusat melindungi HAM yang tertuang dalam aksi daerah.

Sunarman berharap ada kesepakatan bersama dari pemerintah daerah untuk memperkuat penegakan HAM kepada semua warga negara tanpa kecuali. Sebab, pemda memiliki peran yang besar dalam melindungi, menghormati, dan memperkuat HAM.