Pemberantasan Korupsi di Titik Nadir

Putusan MA yang menghapus syarat harus menjadi ”justice collaborator” bagi napi korupsi untuk mendapatkan remisi inkonsisten dengan putusan sebelumnya. Sejumlah alasan yang mendasari putusan pun dinilai tidak tepat.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Jambi mengantre untuk dapat memilih dalam pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Agung yang menghapus syarat harus menjadi justice collaborator bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi dinilai tidak pro pemberantasan korupsi. Dengan adanya putusan tersebut, pemberantasan korupsi kini berada di titik nadir.

”Dari sini, masyarakat dapat melihat bahwa lembaga kekuasaan kehakiman tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pada masa mendatang, akibat putusan MA ini, narapidana korupsi akan semakin mudah untuk mendapatkan pengurangan hukuman,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, Sabtu (30/10/2021).

ICW bersama Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada dan Bung Hatta Anti Corruption Award, kemarin, menerbitkan siaran pers menanggapi putusan MA terkait pemberian remisi.

MA, melalui putusan majelis hakim yang diketuai Supandi, membatalkan sejumlah pasal di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Narapidana. Pasal-pasal yang dibatalkan adalah terkait kewajiban harus berstatus justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum membongkar kejahatannya untuk napi tindak pidana khusus (korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, dan lainnya) jika ingin mendapatkan remisi. Status JC itu dinyatakan tertulis dan ditetapkan oleh penegak hukum.

Baca juga : MA Hapus Kewajiban Jadi ”Justice Collaborator” untuk Peroleh Remisi

Kompas

Sejumlah pegiat antikorupsi melakukan aksi ”Tolak remisi bagi koruptor” di Bundaran Gladak, Solo, Jawa Tengah, Minggu (26/8/2021). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah untuk tidak memberikan remisi kepada koruptor guna memberikan efek jera.

Menurut MA, pasal-pasal di PP No 99/2012 tersebut bertentangan dengan UU Pemasyarakatan. Pertimbangannya, pengetatan syarat pemberian remisi tidak sejalan dengan model pemidanaan restorative justice, regulasi tersebut diskriminatif, dan mempertimbangkan situasi lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan yang overcrowded.

Putusan tersebut, menurut Kurnia, inkonsisten dengan putusan MA sebelumnya, yaitu putusan No 51 P/HUM/2013 dan No 63 P/HUM/2015 yang juga terkait dengan pengujian PP No 99/2012. Dalam putusan itu, MA secara tegas menyatakan bahwa perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan karakter jenis kejahatan, sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terpidana.

Putusan MA sebelumnya juga menyebutkan bahwa perbedaan syarat pemberian remisi dalam konteks pembatasan hak diperolehkan oleh UUD 1945. Konsep pembatasan hak tertera di dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945 yang menentukan pembatasan hak melalui UU. MA secara eksplisit dalam putusannya tahun 2013 menyebutkan, PP No 99/2012 mencerminkan spirit extraordinary crime.

Kompas

MA pernah menolak pelonggaran syarat pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Terkait pertimbangan MA bahwa pengetatan syarat pemberian remisi tidak sejalan dengan model keadilan restoratif, Kurnia menilainya sebagai sebuah hal yang keliru. MA perlu menggeser pandangan dengan memaknai keadilan restoratif dalam kasus tersebut terletak pada pemberian remisi.

Seperti diketahui, pemberian remisi untuk narapidana sudah dijamin di dalam UU Pemasyarakatan. Mengenai pengetatan syarat pemberian remisi, hal itu dilakukan sebagai detern effect untuk terpidana jenis kejahatan khusus. Dengan menghapus syarat menjadi JC untuk memperoleh remisi, MA seakan menyamakan korupsi dengan tindak pidana umum lainnya.

Selain itu, MA juga keliru dengan menganggap bahwa persoalan overcrowded di lapas dan rutan terkait dengan pengetatan syarat pemberian remisi. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, jumlah terpidana korupsi pada Maret 2020 adalah 1.906 orang atau hanya 0,7 persen dari total 270.445 orang penghuni lapas/rutan. Permasalahan overcrowded di penjara sangat terkait dengan UU Narkotika dan penerapannya.

Bisa digugat ke PTUN

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan, pihaknya menghormati putusan MA. Menurut dia, pengetatan syarat pemberian remisi sejak awal merupakan sebuah kebijakan yang dilematis. Meski efektif untuk mencegah obral pemotongan hukuman/remisi,  UU Pemasyarakatan secara tegas mengatur bahwa remisi adalah hak semua narapidana.

Kompas

Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berunjuk rasa menolak permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan terpidana korupsi di depan Kantor Kemenkumham Jakarta, Senin (22/9/2014).

”Karena apa pun di undang-undang disebutkan bahwa semua napi berhak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, bebas bersyarat, atau pengurangan-pengurangan lainnya, termasuk grasi. Dari sisi ini, kalau memang niatnya sebagai bentuk pembatasan hak napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba, itu harus diatur di dalam undang-undang. Jadi harus diputuskan oleh pemerintah dan DPR sebagai produk undang-undang. Bukan di peraturan pemerintah,” tutur Boyamin.

Atau, lanjutnya, pencabutan hak remisi itu dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. ”Maka, kita dorong hakim untuk memberikan putusan mencabut hak selain memutus penjara. Selama ini, kan, hak politik yang dicabut, maka berikutnya adalah hak untuk mendapatkan remisi juga perlu dicabut untuk terdakwa atau pelaku korupsi,” ujarnya.

Baca juga : PP No 99/2012 yang Tak Diinginkan sejak Lahir

Namun, pembatasan hak memperoleh remisi melalui undang-undang dan putusan hakim belum dapat dilakukan, masyarakat tak perlu berkecil hati. Menurut Boyamin, masyarakat dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika pemberian remisi dinilai tidak layak dilakukan.

Ada beberapa contoh putusan PTUN yang membatalkan pemberian remisi. MA pernah memerintahkan pencabutan remisi enam bulan untuk dr Rudy Sutadi pada 2013. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian remisi umum untuk dr Rudy dibatalkan. Pembatalan itu dilakukan atas gugatan dr Lucky Aziza Bawazier yang merupakan mantan istri dari dr Rudy. Dr Lucky mendalilkan bahwa mantan suaminya itu berkelakuan buruk selama menjalani masa pidana sehingga tidak layak mendapatkan remisi.

Dr Rudy merupakan terpidana dalam kasus penganiayaan, pemalsuan surat, penggelapan, serta pencemaran nama baik.