Digitalisasi Harus Dibarengi Penguatan Sistem Keamanan

Pihak BSSN mengakui potensi peretasan tinggi pada instansi pemerintahan karena selama ini yang digenjot hanya soal pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sedangkan sistem keamanan diabaikan.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Supriyanto

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah era digital, instansi pemerintahan terus menggenjot pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Sayangnya, pembangunan tersebut tidak dibarengi dengan sistem keamanan siber yang kuat. Alhasil, peretasan masih marak terjadi dan data publik pun rawan menjadi korbannya.

Pakar keamanan siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSRe) Pratama Persadha saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/10/2021), mengatakan, di era perang data seperti saat ini, pelaku serangan siber semakin banyak. Oleh sebab itu, negara perlu waspada terhadap serangan yang menyasar lembaga negara yang menghimpun data masyarakat, seperti Komisi Pemilihan Umum, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kesehatan.

”Karena semua sektor saat ini dituntut untuk melakukan digitalisasi dengan cepat, dikhawatirkan hampir seluruh lembaga negara akan mengabaikan masalah keamanan sehingga berisiko tinggi tidak mampu menahan serangan siber,” ujar Pratama.

Baca juga: Ancaman Peretasan Belum Berakhir

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ahli telik sandi Pratama D Persadha (kedua dari kanan) menjadi salah satu pembicara dalam diskusi ”Kehadiran Negara dalam Menanggulangi Terorisme Berdasarkan Pancasila” di kantor harian Kompas Perwakilan DI Yogyakarta, Kotabaru, Yogyakarta, Senin (4/6/2018).

Menurut Pratama, salah satu celah yang banyak ditemukan di situs-situs pemerintahan berawal dari masalah perawatan yang tidak diperbarui. Pemeliharaan situs pemerintahan dan kementerian cenderung dilakukan dalam jangka pendek. Padahal, pemeliharaan sistem mestinya bersifat jangka panjang karena celah keamanan baru biasanya akan selalu ditemukan. Untuk itu, celah yang ditemukan harus selalu ditambal secara rutin.

Pratama menuturkan, ada berbagai bentuk peretasan situs pemerintah, bergantung pada sistem keamanan yang diretas. Jika sistem keamanan lemah, kemungkinan besar peretasan berupa mengubah halaman muka (defacement), mencuri data, memodifikasi, hingga merusak sistem atau menghapus data. Peretas juga bisa masuk ke dalam server sehingga bisa mengacak-acak server, bahkan membuat portal rahasia (backdoor).

Jika melihat banyaknya kasus peretasan dan kebocoran data yang dialami berbagai instansi pemerintah, ini menandakan pemerintah abai terhadap penguatan sistem keamanan siber di instansinya.

Kebocoran data

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya sependapat dengan Pratama. Jika melihat banyaknya kasus peretasan dan kebocoran data yang dialami berbagai instansi pemerintah, ini menandakan pemerintah abai terhadap penguatan sistem keamanan siber di instansinya. Bagi Alfons, situasi tersebut tentu sangat ironis karena penguatan sistem keamanan atau pengamanan data merupakan hal terpenting dalam pengelolaan data itu sendiri.

”Terkadang pengelolaan dan pengamanan data dalam lembaga pemerintahan seperti menghadapi jalan terjal, antara maju ingin digitalisasi, tetapi kesadaran akan keamanan sibernya rendah,” tutur Alfons.

Baca juga: Situs BSSN Diretas, DPR Minta Evaluasi yang Serius

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Tangkapan layar situs komunitas peretas zone-h.org. Penelusuran di situs tersebut menunjukkan, pada periode 1 Desember 2020-4 Agustus 2021 telah terjadi 33.748 kali peretasan yang pernah dilakukan pada situs berdomain .go.id.

Ia menilai, jika pengamanan data tidak dilakukan dengan baik, pemilik data yang akan menjadi korban. Hal ini sudah terjadi pada data kependudukan telah mengalami kebocoran. Akibatnya, sering kali terungkap ada data yang digunakan untuk membuat kartu tanda penduduk palsu dan penyalahgunaan lain, seperti untuk mendaftar kartu surat izin mengemudi, membuat rekening bank bodong untuk kejahatan, atau untuk mengajukan pinjaman.

”Harusnya pemerintah menyadari hal ini dan harus sangat serius membenahi kebocoran data kependudukan dan melakukan mitigasi yang tepat,” ucap Alfons.

Untuk itu, ia berharap, dalam penguatan sistem keamanan, pemerintah juga tidak melupakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di instansinya yang memegang bagian teknologi informasi, atau mengisi jabatan itu dengan generasi milenial.

”Sebaiknya, generasi baby boomers diganti generasi milenial, sekaligus digitalisasi. Kita butuh SDM yang siap, cepat belajar, dan berkualitas,” kata Alfons.

Sikap acuh tak acuh

Sementara itu, Direktur Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN Ferdinand Mahulette menyadari, potensi peretasan tinggi pada instansi pemerintahan karena selama ini yang digenjot hanya soal pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sedangkan sistem keamanan diabaikan.

”Jadi, mengebut dulu yang penting sudah maju teknologinya, punya sistem ini, punya aplikasi ini, tetapi tidak memahami masalah keamanan. Itu ibarat dua sisi mata uang, yang satu ada nilai keuntungan, yang satu ada kekurangan di baliknya,” ujar Ferdinand.

Baca juga: Peretasan Data Mencemaskan, Apa yang Harus Dilakukan?

Kompas

Direktur Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN Ferdinand Mahulette.

Ia pun menyayangkan sikap kementerian dan lembaga yang masih acuh tak acuh saat diperingatkan oleh BSSN bahwa telah terjadi serangan siber di instansi tersebut. Instansi biasanya merasa jaringannya tetap aman.

”Mereka ngakunya, ’kita baik-baik saja’. Lho, gimana baik-baik? Orang mencuri data itu, bukan saya curi handphone kamu, lalu hilang. Tetapi, kalau saya curi data kamu, itu enggak hilang datanya. Tetapi, itu kayak saya sudah copy (salin) datanya. Jadi sudah diambil. Jadi, jangan bilang, ’saya baik-baik saja’,” tutur Ferdinand.

Direktur Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN Ferdinand Mahulette pun menyadari, potensi peretasan tinggi bagi instansi pemerintahan karena selama ini yang digenjot hanya soal pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sedangkan sistem keamanan diabaikan.

Namun, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, berpendapat, peretasan di lembaga pemerintahan tinggi karena BSSN sebagai lembaga penjaga keamanan siber nasional belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Padahal, seharusnya, BSSN mampu membuat standar yang kuat dan kemudian diterapkan oleh lembaga-lembaga lain. Sayangnya, nyatanya, BSSN  telah diserang oleh peretas.

”Hampir semua kebobolan, kan, sekarang ini. Kalau BSSN sebagai lembaga yang di atas enggak kuat, bawah pasti enggak kuat, roboh nanti. Apalagi, kita sedang digitalisasi, pasti akan diserang-serang terus,” kata Syaifullah.

Baca juga: Investigasi Dugaan Peretasan di 10 Lembaga Negara

TANGKAPAN LAYAR LAMAN PUSMANAS

Hasil tangkapan layar yang diterima Kompas pada Senin (25/10/2021) menunjukkan situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/, mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka (defacement).

Ia menambahkan, jika situasi terus seperti ini, kebocoran data sangat mungkin terjadi. Untuk itu, BSSN ke depan harus mampu menangkal segala serangan siber dengan terlebih dahulu memperbaiki manajemen internal dan mengubah strategi keamanan siber menjadi lebih terukur.