Tren Kasus Dunia Meningkat, Presiden Jokowi Minta Daerah Kelola Libur Natal dan Tahun Baru
Presiden Jokowi mengingatkan tren kasus positif Covid-19 di dunia sepekan ini naik 2 persen. Eropa, misalnya, naik 23 persen. Sementara libur Natal dan Tahun Baru sebelumnya juga terjadi peningkatan kasus tak sedikit.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah se-Indonesia mewaspadai lonjakan kasus sekecil apa pun. Daerah juga diminta mengelola libur Natal dan Tahun Baru dengan baik. Libur Natal dan Tahun Baru dinilai berpotensi menimbulkan peningkatan kerumunan dan mobilitas masyarakat, seperti mudik.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur Natal dan Tahun Baru menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 yang tak sedikit. Berdasarkan hasil survei, ada 19,9 juta orang yang berniat mudik pada Natal dan Tahun Baru. Menurut Presiden, jumlah yang tidak sedikit tersebut harus diantisipasi oleh semua provinsi, kabupaten, dan kota.
Hal ini diungkapkan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/10/2021). ”Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak bepergian ke mana-mana,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers tertulis pada Selasa (26/10/2021).
Menurut Presiden Jokowi, seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) memiliki peranan yang sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak diharapkan. ”Kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru,” imbuhnya.
Kepala Negara juga mengingatkan bahwa tren kasus positif Covid-19 di dunia dalam pekan ini mengalami kenaikan sekitar 2 persen. Di Eropa, misalnya, dalam minggu ini naik sampai 23 persen. Di Amerika Selatan naik 13 persen. ”Inilah yang harus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi, terjadi tren kenaikan kasus dunia,” imbuhnya.
Baca juga : Presiden Jokowi: Perlu Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kawasan ASEAN
Secara nasional, sejumlah indikator seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), positivity rate, hingga laju reproduksi efektif (Rt) telah berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perkembangan kasus harian juga telah menurun drastis. Dalam empat hari terakhir, kasus harian relatif rendah, yakni 760 kasus pada 22 Oktober, 802 kasus pada 23 Oktober, 623 kasus pada 24 Oktober, dan 460 kasus pada 25 Oktober.
Presiden Jokowi lantas mengingatkan perlunya pengawasan lapangan. Manajemen pengawasan lapangan ini sangat diperlukan sehingga lonjakan kasus yang terjadi di negara lain tidak terjadi di Indonesia. Para kepala daerah diminta berhati-hati dan mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 sekecil apapun di daerahnya.
Sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan kasus meskipun sedikit, misalnya di Maluku Utara tiga minggu yang lalu, di Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara dua minggu yang lalu, dan di Gorontalo, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Tenggara di minggu kemarin.
Merangkak naik
”Meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil. Oleh karena itu, saya minta gubernur, pangdam, kapolda mengingatkan kepada bupati, wali kota, kepada kapolres dan juga dandim, danrem agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa,” ujar Presiden Jokowi.
Saat ini, ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak memaksimalkan penggunaan platform aplikasi PeduliLindungi, utamanya di mal, di tempat-tempat wisata, dan di pasar-pasar. Presiden juga melihat masih ada tempat-tempat tersebut yang belum ada QR code PeduliLindungi tetapi tetap dibuka.
Sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan kasus meskipun sedikit, misalnya di Maluku Utara tiga minggu yang lalu, di Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara dua minggu yang lalu, dan di Gorontalo, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Tenggara di minggu kemarin.
Presiden Jokowi menyebut bahwa penyebab tren kenaikan kasus ada tiga, yaitu relaksasi yang terlalu cepat, protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi, dan pembelajaran tatap muka di sekolah.
"Hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. Tiga hal ini agar kita semuanya hati-hati," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Sumsel Percepat Vaksinasi
Menurut Presiden Jokowi, protokol kesehatan di sekolah harus dijalankan secara disiplin dan ketat terutama di sejumlah area seperti kantin dan tempat parkir. Selain itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turut mengingatkan pihak sekolah.
"Saya berharap agar pembelajaran tatap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat. Pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita," tambahnya.
Dalam konferensi pers tentang evaluasi program PC-PEN dan optimalisasi anggaran program PEN 2021 pada Selasa (26/10/2021), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sedang mengkaji tentang pemberian vaksin untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Hingga kini, sudah ada tiga perusahaan vaksin yang sudah melakukan uji klinis vaksin anak, yaitu sinovac, sinopharm, dan pfizer. “Rencananya kalau itu sudah keluar hasil uji klinisnya, mulai digunakan di awal tahun depan,” kata Budi.
Booster Vaksin
Kepala daerah juga diingatkan untuk terus mempercepat vaksinasi untuk melindungi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Menkes Budi, vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 184 juta dosis vaksinasi, yaitu 54,85 persen dosis pertama dan 33 persen dosis kedua.
"Perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 (persen) agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 (persen) di bulan November, dan bisa mencapai di atas 70 (persen) di akhir Desember, akhir tahun, karena ini penting sekali dalam kita menjaga, melindungi rakyat kita dari terpaparnya Covid-19 dan juga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," jelas Presiden.
Menurut Budi, percepatan vaksinasi juga menjadi salah satu strategi untuk mengahadapi kemungkinan kenaikan kasus pada Natal dan tahun baru. Dalam sepekan terakir, suntikan vaksinasi tiap hari sudah mencapai target di atas 2 juta suntikan per hari. Hampir semua provinsi juga telah mencapai suntikan vaksin dosis pertam di atas 70 persen. Namun masih ada sekitar 12 provinsi yang belum mencapai 70 persen.
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Jangan Ada Euforia Berlebihan
Dengan kecepatan laju vaksinasi seperti sekarang, Budi memperkirakan suntikan vaksinasi dosis pertama di akhir tahun bisa mencapai 168 juta orang atau 80 persen dari target 208 juta orang dan 123 juta orang telah mendapat dua dosis atau 59 persen dari total target populasi.
Stok vaksin saat ini ada 244 juta dosis vaksin yang 230 juta di antaranya sudah didistribusikan ke daerah-daerah. Sebanyak 180 juta dosis sudah disuntikan dan masih ada 50 juta dosis stok di provinsi dan kabupaten/kota. ”Diharapkan sampai akhir tahun bisa menerima antara 428-448 juta dosis yang cukup untuk disuntikan dua dosis kepada 208 juta rakyat,” tambahnya.
Pemerintah juga berencana akan memberikan booster dosis ketiga vaksin. Hal ini sedang dalam tahap pengkajia, untuk melihat kombinasi vaksin mana yang paling baik.
Budi menambahkan pemerintah juga berencana akan memberikan booster dosis ke tiga vaksin. Hal ini sedang dalam tahap pengkajian, untuk melihat kombinasi vaksin mana yang paling baik. ”Diharapkan akhir tahun selesai yang bisa menjadi basis data untuk mengambil kebijakan yang sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan booster dan juga sesuai dengan saran WHO akan diberikan bagi kalangan masyarakat yang beresiko tinggi,” tambahnya.
Booster vaksin ini nantinya diberikan bagi tenaga kesehatan dan warga lansia. Booster juga bisa diberikan bagi masyarakat yang mengidap HI, kanker, atau masyarakat yang masuk ke dalam kategori terganggu imunitas tubuhnya.