Mendagri Tito Tunjuk Suhajar Diantoro Menjabat Plt Sekjen Kemendagri
Jabatan Sekjen Kemendagri saat ini kosong karena Muhammad Hudori yang sebelumnya menjabat meninggal. Mendagri Tito Karnavian menilai jabatan itu perlu segera diisi karena menjadi jantung bagi Kemendagri.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Suhajar menggantikan sementara posisi Muhammad Hudori yang meninggal pada Minggu (24/10/2021).
Upacara penyerahan surat keputusan mendagri atas jabatan tersebut dilakukan pada Selasa (26/10/2021) di Jakarta. Hadir seluruh jajaran eselon satu jabatan pimpinan tinggi madya Kemendagri, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan para staf khusus Mendagri.
Kekosongan posisi Sekretaris Jenderal Kemendagri harus segera diisi karena jabatan itu sangat penting.
Tito menjelaskan, kekosongan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri harus segera diisi karena jabatan itu sangat penting. Ia menganalogikan jabatan tersebut serupa jantung bagi Kemendagri. Keberadaan sekjen sangat dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan tugas seorang menteri. Apalagi, di Kemendagri tidak ada jabatan wakil menteri sehingga sekjen menjadi orang kedua setelah mendagri.
Posisi sekjen harus segera diisi karena kebutuhan roda organisasi serta koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia. ”Untuk itulah saya tidak mau terlalu lama juga (jabatan sekjen kosong) karena akan berat bagi saya sendirian,” kata Mendagri saat penyerahan surat keputusan Plt Sekjen Kemendagri, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Menurut Tito, Suhajar memiliki banyak pengalaman, di antaranya pernah menjadi Plt Sekretaris BNPP dan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Suhajar juga pernah menjadi Rektor IPDN.
Ia juga pernah menunjuk Suhajar sebagai Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Saat menjabat posisi tersebut, berbagai pekerjaan, seperti menyangkut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan instruksi Mendagri soal PPKM, dikerjakan Suhajar.
Tito berpesan agar Suhajar dapat melakukan rapat tiap minggu membahas belanja komponen Kemendagri. Ia meminta agar belanja komponen terus dipantau dan dilihat siapa yang paling rendah angkanya. Langkah itu dilakukan agar belanja komponen hingga akhir tahun tidak lebih rendah dari tahun 2020.
Ia berharap, dengan adanya Plt Sekjen Kemendagri, kegiatan organisasi dapat tetap berjalan. Tito juga meminta agar semua pihak bisa mendukung pekerjaan yang dilakukan Suhajar.
Sebelumnya, Suhajar menghadiri proses pemakaman Hudori di Karawang, Jawa Barat, Senin (25/10/2021). Mewakili keluarga besar Kemendagri, Suhajar mengenang dan mengapresiasi jasa-jasa Hudori selama mengabdi di Kemendagri.
”Pak Hudori adalah sosok pimpinan kami sebagai sekjen mendampingi Bapak Menteri, dan diakui langsung oleh Pak Menteri (bahwa almarhum) telah memberikan kemudahan, telah membantu Bapak Menteri untuk melaksanakan tugas yang berat sebagai Mendagri,” kata Suhajar.
Pada kesempatan tersebut, Suhajar juga menyampaikan terima kasih atas keikhlasan, ketabahan, dan jasa seluruh keluarga dalam mendampingi almarhum sepanjang kariernya mengabdi di Kemendagri hingga menduduki jabatan Sekjen Kemendagri.
Selain Suhajar, Tito juga menunjuk Staf Ahli Menteri Sugeng Haryono menjabat Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
Jabatan lain
Selain Suhajar, Tito juga menunjuk Staf Ahli Menteri Sugeng Haryono menjabat Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah menggantikan Nur Cahya Murni yang memasuki masa pensiun pada 25 Oktober 2021.
Tito berpesan kepada Sugeng untuk langsung bekerja mengingat tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam membina dan mengawasi pembangunan di daerah sangat luas. Secara khusus, Tito meminta Sugeng memberi atensi khusus dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem di daerah.
Ia menyebutkan, terdapat tujuh provinsi yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang memerlukan pendataan akurat. Hal tersebut bertujuan agar intervensi pemerintah di berbagai level berupa pemberian bantuan sosial dan program lainnya dapat dilakukan secara tepat dan akurat.
Tito meminta Sugeng bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan ke daerah lokasi kemiskinan ekstrem. Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menyampaikan, dua minggu lalu, Tito bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Maluku dan Papua.
Mereka mengadakan koordinasi dengan pemerintah provinsi di Indonesia bagian timur. Hal itu dilakukan dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah dan koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang perlu mendapat penanganan khusus sebagai dampak serangan pandemi selama satu setengah tahun ini.