Kiat Wapres Amin Mengawal Kerja Pemda dari Ujung Timur Jawa
Beragam inovasi dibuat Pemprov Jatim beserta Pemkab Banyuwangi untuk masyarakat Banyuwangi. Beragam inovasi tersebut diharapkan Wapres Ma’ruf Amin ditiru oleh pemerintah daerah lainnya.
Dalam kunjungan kerja singkat selama setengah hari ke kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengebut mengunjungi tiga lokasi berbeda sekaligus. Kunjungan singkat dan padat ini bagian dari upaya untuk memastikan pelayanan publik hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berjalan baik.
Meskipun kunjungan tak berlangsung lama, Wapres Amin intensif berdialog dengan masyarakat maupun petugas yang memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Lounge Pelayanan Publik Banyuwangi, dan Rumah Kreatif Banyuwangi.
Ketika singgah di Rumah Kreatif, Wapres Amin menyaksikan kelas pelatihan bisnis bagi mantan pekerja migran. Wapres segera menyapa beberapa ibu yang dulu bekerja sebagai buruh migran.
Mantan buruh migran ini tak lagi bekerja sebagai buruh migran dan sedang membina beragam jenis usaha sendiri. Pada papan presentasi di depan kelas, tampak pelatih sedang memberikan panduan tentang cara membuat foto produk yang menarik dan menjual. Para ibu juga sedang dilatih membuat kemasan yang baik untuk aneka produk penganan.
”Dulu kerja di mana?” ujar Wapres membuka perbincangan dalam kunjungan kerja, Kamis (21/10/2021).
Seorang ibu segera menjawab bahwa sebelumnya ia bekerja di Arab Saudi. Ibu di sebelahnya juga menyebut pernah bekerja di Arab Saudi. Wapres lantas bertanya apakah mereka mau kembali bekerja sebagai buruh migran. Seorang ibu lantas menjawab, ”Alhamdulillah tidak mau kembali lagi ke Arab Saudi.” Wapres pun meneruskan pertanyaan: ”Semua juga gitu ya enggak mau lagi?” Pertanyaan itu langsung berbalas koor balasan dari belasan ibu, ”Enggak mau lagi, Pak!”
Baca juga : Jurus Wapres Amin Perangi Lingkaran Kemiskinan Ekstrem
Selain dengan mantan pekerja migran, Wapres Amin menyaksikan pelatihan bagi anak-anak muda difabel di Rumah Kreatif. ”Seperti mantan pekerja migran tadi saya tanya setelah memperoleh pelatihan, awalnya yang bekerja di Arab Saudi, sudah tidak kembali lagi ke sana. Ini artinya bisa mengubah mindset dan masa depannya,” kata Wapres Amin yang didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.
Wapres Amin pun lantas memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam program pemberdayaan melalui Rumah Kreatif. Wapres menilai langkah pemberdayaan ini memberikan dampak nyata bagi individu untuk terus berkembang dan memiliki masa depan yang baik. ”Sudah berapa UMKM yang dibantu dan dampaknya apa dari jemput bola perizinan UMKM?” tanya Wapres kepada Bupati Ipuk.
”Selama beberapa waktu jemput bola di desa, terdapat hampir 7.000 UMKM yang dibantu pengurusan perizinannya. Selain kepastian akan usahanya, dampaknya dengan memiliki perizinan yang lengkap akan memudahkan UMKM mendapat bantuan modal pemerintah, mengakses program pemberdayaan, dan bisa mengakses perbankan,” jawab Ipuk.
Rumah Kreatif berdiri sejak 2016 yang merupakan kantor khusus untuk memfasilitasi dan mendampingi UMKM. Mereka dapat belajar meningkatkan kualitas desain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis untuk mengakselerasi bisnisnya. Program pemulihan ekonomi tersebut antara lain Warung Naik Kelas, Hari Belanja UMKM dan Pasar Rakyat, Jagoan Tani, dan Jagoan Bisnis.
”Ada transaksi Rp 800 juta yang beredar setiap hari dari Hari Belanja. Di Banyuwangi, semua terdampak. Teman UMKM bisa bertahan dengan upaya keras dengan pendampingan kabupaten dan pemerintah provinsi,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Nanin Oktaviantie.
Mal Pelayanan Publik
Di Rumah Kreatif, Wapres Amin pun berinteraksi dengan peserta Jagoan Bisnis dan Jagoan Tani, yakni program kompetisi kewirausahaan anak muda dengan pendekatan digital. ”Apa yang kalian dapat dengan ikut Jagoan Bisnis? Apakah berdampak pada usaha?” tanya Wapres.
Peserta program Jagoan Bisnis, Urifah Fahma, yang memproduksi sirup Saritoga dengan lebih dari 20 varian rasa, mengaku sedang berusaha mengembangkan sirup dengan aneka rasa rempah-rempah, seperti sereh, cengkeh, dan kayu manis. ”Kami dilatih selama tiga bulan oleh mentor, baik lokal maupun nasional, yang expert di bidangnya. Dari mereka, kami mendapat ilmu, relasi, dan pasar. Produksi kami meningkat dan pasar kami lebih luas,” tuturnya.
Wapres juga bertemu dengan barista kopi yang difabel, Bagus, yang punya bisnis kafe kopi di Pantai Marina Boom Banyuwangi. Salah satu kopi andalannya adalah kopi osing asli produksi Banyuwangi. Wapres juga menyapa salah satu penerima manfaat Warung Naik Kelas yang menjual makanan enak sehari-hari di belakang Rumah Kreatif.
Selain mengapresiasi program pemberdayaan UMKM yang dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan, Wapres Amin mengajak wilayah lain di Indonesia mengikuti contoh pelayanan publik yang digelar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi, antara lain, menjadi pelopor dalam penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam kunjungan di MPP, Wapres Amin tampak berbincang dengan beberapa warga yang sedang mengurus berbagai dokumen. ”Ini (MPP) Banyuwangi merupakan yang pertama di Indonesia. Sekarang menurut laporan, sudah ada 45 mal pelayanan publik dan di Jawa Timur sudah ada 14 kabupaten,” ujar Wapres Amin.
Di MPP Banyuwangi, terdapat 24 entitas yang tergabung untuk melayani 237 layanan sehingga mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi. Layanan tersebut seperti asistensi layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), administrasi kependudukan, paspor, layanan Kementerian Agama, kepolisian, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin juga menanyakan Pasar Pelayanan Publik yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo tahun lalu. ”Kalau Pasar Pelayanan Publik itu bagaimana?” tanya Wapres. Bupati Ipuk mengatakan, Pasar Pelayanan Publik merupakan pengembangan dari MPP untuk semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Saat ini, Pasar Pelayanan Publik terletak di Pasar Rogojampi dan Pasar Genteng. ”Sekaligus ini bagian dari menyemarakkan pasar tradisional karena lokasinya memang jadi satu dengan pasar tradisional. Warga bisa mengurus dokumen sambil berbelanja,” tutur Ipuk.
Wadah terpadu seperti Mal Pelayanan Publik dinilai dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen hingga perizinan. ”Jadi, ini mempercepat, memperpendek, mempermudah, dan juga menghindarkan adanya pungutan liar. Kalau diperpendek, ini kemudian menjadi lebih efisien. Ini saya pikir sebagai upaya yang kita lakukan sesuai instruksi Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dalam proses reformasi birokrasi dan juga digitalisasi,” ujar Wapres.
Kabupaten pelopor
Melalui MPP yang beroperasi sejak 6 Oktober 2017, masyarakat dapat melakukan beragam pengurusan dokumen di satu tempat terpadu. Oleh karena itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia diimbau mengaplikasikan model ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
”Bagaimana supaya pelayanan publik tidak berbelit-belit, cepat, murah, dan saya kira tuntutan pelayanan masyarakat. Dan ternyata Banyuwangi sudah menjadi pelopor dalam hal ini. Bahkan, saya lihat dan saya dengar tadi sudah ada pasar pelayanan publik di pasar-pasar dan juga di kampung nelayan,” tambah Wapres Amin.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, MPP juga melakukan upaya pemutakhiran data agar Indonesia dapat menuju satu data terpadu. ”Hal yang saya temukan juga yang menjadi masalah kita, yaitu mengenai satu data. Data dari misalnya data UMKM, data orang miskin, data siapa yang harus memperoleh bansos,” ujar Wapres Amin.
Ternyata, data tersebut, antara lain, sudah disajikan di Lounge Pemkab Banyuwangi. Selain meninjau MPP, Wapres melihat langsung Lounge yang merupakan inovasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Di Lounge ini, Wapres disuguhi data kependudukan dan sistem pengawasan yang semuanya terintegrasi secara digital.
Sebagai contoh, Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan yang berisi data warga miskin lengkap dengan jenis program bantuan sosial yang telah mereka peroleh secara real time. ”Pelayanan publik itu datanya sudah (ada). Jadi, kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data,” ucapnya.
Baca juga : Jalan Berliku Mengakses Pelayanan Publik Berbasis Digital
Wapres juga melihat program e-Village Budgeting dan e-Monitoring System. Dua program tersebut merupakan sistem penganggaran desa yang terintegrasi secara daring untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Lewat sistem ini, pengawasan program dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan.
”Ini suatu langkah yang menurut saya sangat baik dan kita harapkan seperti ini di seluruh Indonesia. Semua kabupaten/kota punya model mal pelayanan publik, punya lounge pelayanan publik, bahkan pasar pelayanan publik dan juga pusat-pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program,” ujar Wapres Amin.
Dari Banyuwangi, Wapres Amin berharap pelayanan publik yang berkualitas bisa ditularkan ke daerah lain di Tanah Air.