logo Kompas.id
Politik & HukumJuri Ardiantoro Diminta Lepaskan Hak Suara dalam Proses Seleksi KPU-Bawaslu

Juri Ardiantoro Diminta Lepaskan Hak Suara dalam Proses Seleksi KPU-Bawaslu

Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro dinilai memiliki rekam jejak teruji dalam kepemiluan. Namun, penunjukkannya dikritik masyarakat sipil karena ia mantan anggota tim sukses Jokowi-Amin pada Pemilu 2019.

Oleh IQBAL BASYARI
· 1 menit baca
Memuat data...
PUSPEN KEMENDAGRI

Mendagri Tito Karnavian (kiri) didampingi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar saat mengumumkan nama-nama yang masuk dalam tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS - Publik perlu mengawal kerja Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu agar dapat memilih penyelenggara pemilu periode 2022-2027 yang kompeten, independen, profesional, serta berintegritas. Seluruh anggota tim seleksi perlu menandatangani pakta integritas untuk mengurangi potensi konflik kepentingan. Ketua Tim Seleksi, Juri Ardiantoro juga diminta untuk melepas hak suara karena pernah terlibat dalam politik praktis saat Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Selasa (12/10/2021) mengatakan, usai mendapatkan Surat Keputusan sebagai anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, 11 anggota tim seleksi perlu menandatangani pakta integritas guna mengurangi potensi konflik kepentingan selama proses seleksi. Apalagi, sebagian dari mereka memiliki afiliasi dengan kelompok politik atau organisasi tertentu yang memungkinkan ada orang dekat atau dikenal yang ikut mendaftar sebagai penyelenggara pemilu.

Editor: Antony Lee
Bagikan