Pentas Tiga Gubernur di Hadapan Kader PAN
PAN dinilai tengah mendekati tokoh-tokoh yang mempunyai magnet elektoral. Sebaliknya, tokoh-tokoh tersebut membutuhkan panggung untuk terus menggenjot elektabilitas mereka.
”Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Demikian tertulis dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Aturan mengenai pemilihan presiden (pilpres) memang berbeda dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika pilkada membuka peluang bagi calon perseorangan, pada pilpres semua pasangan kandidat harus diusulkan partai politik (parpol). Dalam UU pemilu disebut, pasangan calon presiden-calon wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang menguasai minimal 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Karena itulah meski Pilpres 2024 masih 2,5 tahun lagi, para tokoh yang berniat maju sudah mulai mendekati parpol, tak terkecuali para gubernur yang masuk daftar bakal calon presiden potensial. Para gubernur ini sadar, seberapa pun tingginya popularitas dan elektabilitas, mereka tak akan bisa mengikuti kontestasi jika tak diusung parpol atau gabungan parpol.
Setali tiga uang, parpol yang belum memiliki jagoan kuat untuk diusung dalam Pilpres 2024 juga melakukan penjajakan dengan para bakal capres potensial, termasuk sejumlah gubernur. Parpol terus membuka komunikasi dengan melakukan pertemuan-pertemuan untuk menciptakan ikatan emosi satu sama lain. Pertemuan demi pertemuan juga ditengarai dilakukan untuk melihat respons publik.
Strategi itu mulai gencar dilancarkan Partai Amanat Nasional (PAN). Seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada Mei dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Agustus lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengundang keduanya hadir dalam Workshop Nasional DPP PAN di Nusa Dua, Bali, Minggu-Rabu (3-6/10/2021). Kedua gubernur itu didaulat berbicara di hadapan ratusan kader PAN yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif di daerah hingga pusat.
Nama Anies dan Kamil selalu masuk 10 besar bakal capres potensial dalam survei sejumlah lembaga. Survei Litbang Kompas pada April lalu menempatkan Anies pada urutan ketiga capres pilihan masyarakat dengan elektabilitas 10 persen. Posisi Anies berada di bawah Joko Widodo (24 persen) dan Prabowo Subianto (16,4 persen). Sementara Kamil di urutan keenam dengan elektabilitas 3,4 persen.
Survei Charta Politica pada Maret juga menempatkan Anies pada urutan ketiga dengan elektabilitas 12,6 persen, dan Kamil di posisi kelima dengan derajat keterpilihan sebesar 8,1 persen. Bahkan, dalam survei Indikator Politik yang melakukan jajak pendapat tanpa mencantumkan nama Presiden Jokowi, Anies berada di posisi teratas dengan elektabilitas 15,2 persen dan Kamil pada urutan tiga (10,2 persen).
Baca Juga: Kans Para Gubernur di 2024, Saat "Panggung" Tak Lagi Ada
Selain Anies dan Kamil, PAN mengundang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga kerap masuk di bursa Pilpres 2024. Menteri BUMN Erick Thohir yang namanya kerap muncul dalam daftar 10 besar elektabilitas bakal capres juga didaulat memberikan materi di hadapan kader PAN.
Kedekatan
Kehadiran mereka disambut baik oleh para kader PAN. Pada saat pembukaan workshop, Zulkifli mengumumkan nama kepala daerah dan menteri yang bakal hadir menjadi pemateri untuk membekali para kader.
”Tampaknya Pak Ganjar berhalangan, yang hadir Pak Anies, Bu Khofifah, Ridwan Kamil, dan Menteri BUMN,” ujarnya. Pada Pilkada sebelumnya, ketiga gubernur itu diusung oleh PAN berkoalisi dengan parpol lainnya.
Anies yang sudah berada di Bali sebelum acara pembukaan mendapat apresiasi. Apalagi, ia rela meninggalkan tugasnya di Jakarta demi memenuhi undangan PAN. Zulkifli menyebutkan, hal itu merupakan bukti bahwa Anies menganggap acara PAN penting. Selain itu juga menunjukkan adanya kedekatan antara Anies dan PAN. Saat menyampaikan materi, Anies mengawali dengan mengucapkan terima kasih atas undangan PAN. ”Sebuah kehormatan bisa datang kembali ke acara PAN,” tuturnya.
Tak berhenti di situ, mantan Rektor Universitas Paramadhina itu pun memuji para pemimpin PAN. Ia menyebut Zulkifli, Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hatta Rajasa sebagai ”three musketeers” yang selalu membicarakan politik adiluhung, bukan elektoral. Pesan-pesan yang disampaikan selalu menyangkut demokrasi, persatuan, dan kebangsaan.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukan setelah masa jabatan berakhir, Anies menyampaikan bahwa keinginannya saat ini adalah menuntaskan pekerjaan hingga Oktober 2022. Dengan begitu, ia bisa melaporkan kepada masyarakat, kepada umat bahwa amanah sudah dituntaskan. Hal itu dilakukan agar masyarakat percaya pada proses demokrasi.
Sementara Ridwan Kamil, selain menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jabar hingga 2023, ia juga tengah mempertimbangkan untuk masuk menjadi anggota parpol. ”Saya sudah diperintah ibu saya untuk memilih partai. Dan setahun ini saya sedang istikharah, siapa tahu dengan aura positif (dalam acara PAN) mudah-mudahan ada perjodohan-perjodohan yang akan saya putuskan,” tuturnya di hadapan para kader PAN.
Kamil juga menyampaikan kesediaan jika PAN akan mengusungnya dalam Pilpres 2024. Menanggapi pertanyaan itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soemarno mengatakan, kader PAN siap jika diminta untuk mendampingi Kamil mengikuti Pilpres 2024.
Seusai menjadi pembicara, Kamil mengatakan, sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah parpol. Selain PAN, ia mengaku telah menjalin komunikasi parpol lain, di antaranya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Semua pertemuan itu membicarakan kerja sama membangun Indonesia.
”Tapi selanjutnya apakah periode kedua gubernur lagi atau ada tawaran ke nasional, itu saya sudah istikharah-kan. Tentu akan berlabuh di salah satu partai yang masih saya pikirkan baik-baik, salah satunya mungkin PAN,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan tidak akan menolak dukungan dari parpol selama dukungannya baik dan saling menguatkan. Namun, ia tidak bisa menerka partai mana yang akan ”berjodoh” pada Pilpres 2024 karena biasanya akan ditentukan di detik-detik akhir. Namun, ia berharap parpol yang mendukungnya merupakan parpol yang berjiwa Pancasilais.
”Saya belum melakukan banyak hal yang secara khusus menaikkan elektabilitas. Saya kerja saja mengurusi Covid-19. Dapat 5 besar elektabilitas mungkin ada faktor kepemimpinan selama mengurusi Covid-19,” katanya.
Magnet elektoral
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, lokakarya dengan mengundang sejumlah pejabat publik itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan momentum politik dengan cara mengundang tokoh-tokoh kunci dan sentral yang dinilai memiliki potensi maju dalam Pilpres 2024. Sebab, dalam berbagai survei pilpres, nama mereka selalu muncul. Sekalipun ada yang elektabilitasnya masih rendah, mereka memiliki popularitas dan sudah dikenal publik.
”Momentum itu yang ingin diciptakan oleh PAN bahwa PAN sedang ingin mendekati orang-orang yang mempunyai magnet elektoral,” katanya.
Langkah itu sekaligus bertujuan untuk mengajak tokoh-tokoh tersebut untuk bergabung dengan PAN, menjadi anggota dan pengurus. Jika pun tidak, minimal PAN memiliki tokoh yang bisa diusung dalam Pilpres 2024 karena bisa memberikan efek insentif elektoral, terutama dalam pileg dan pilpres. Sementara ketiadaan Ganjar dalam acara itu diperkirakan karena Ganjar merupakan bagian dari PDI-P.
”Artinya PAN ingin menjadi pemain utama dan tidak mau hanya mendukung calon yang sebenarnya sudah dipoles oleh partai lain. Kalau nama-nama yang kemarin hadir di Bali itu diundang kemudian didukung oleh PAN, tentu PAN akan dinilai memiliki jagoan sendiri,” ucapnya.
Pertemuan-pertemuan semacam ini, menurut Adi, menunjukkan bahwa parpol butuh figur yang sudah populer, punya magnet elektoral, dan memberikan nilai positif untuk partai. Begitu pun bagi figur kepala daerah atau menteri yang membutuhkan dukungan partai jika ingin maju dalam Pilpres 2024.
Bagi para pejabat publik itu, undangan untuk hadir di hadapan ribuan kader PAN di Bali adalah panggung besar yang diberikan oleh PAN. Begitu pula bagi PAN bisa menjadi lebih dekat dan akrab dengan para gubernur dan menteri. Dalam jangka pendek pun, ada keuntungan karena pembicaraan publik tentang Anies, Kamil, Khofifah atau Erick akan dikaitkan dengan PAN yang kemungkinan akan mendukung mereka.
Selain Kamil yang terang-terangan tengah mencari partai politik, bisa jadi para pejabat lainnya tersebut, juga sedang melakukan hal yang sama. Mereka, kata Adi, bisa saja sedang mencari partai yang mau membukakan pintu selebar-lebarnya supaya popularitas dan elektabilitas bisa bermanfaat untuk karier politiknya. Popularitas dan elektabilitas yang tinggi dinilai tidak akan bermanfaat jika tidak ada satu pun partai yang mau membukakan pintu sebagai kendaraan politik menuju 2024 karena pencalonan presiden harus diusung oleh parpol, tidak bisa perseorangan seperti dalam pilkada.
”Ini semacam mutual understanding antarpartai, antar tokoh-tokoh yang saling memanfaatkan, saling mendukung, dan saling membutuhkan,” katanya.
Baca Juga: PDI-P Kembali Keluarkan Larangan bagi Kader
PAN memang tak bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri pada Pemilu 2024. Ini karena PAN hanya menguasai 6,84 persen atau 44 kursi DPR. Padahal syarat untuk mengusung capres-cawapres adalah memiliki minimal 20 persen kursi DPR.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada nama yang diunggulkan untuk diusung dalam Pemilu 2024. ”Masih sekadar guyonan saja, ’Anies capres’, ’Ridwan Kamil capres’, atau ’Khofifah capres’,” tuturnya.
Undangan untuk tiga gubernur itu pun disebut tak berkaitan dengan pilpres. Para gubernur hanya diminta memaparkan pengalaman, hambatan, tantangan, dan keberhasilan dalam memimpin provinsi masing-masing.
Selain itu, sesuai hasil Rapat Kerja Nasional II PAN, 30 Agustus lalu, keputusan untuk menentukan capres-cawapres menjadi kewenangan penuh ketua umum. Para anggota legislatif dan pengurus daerah diberikan keleluasaan untuk mengusulkan nama capres-cawapres, tetapi keputusan tetap di tangan ketua umum.