”Kode-kode” Menjelang 8 November...
Pergantian Panglima TNI di tengah dan pasca-peringatan HUT Ke-76 TNI di Istana Merdeka mendapatkan momentum. Apakah bercandaan Presiden Jokowi dan kesalahan ucap Wapres Amin pun sebuah ”kode-kode” penunjukan?
Pergantian Panglima TNI di tengah dan pasca-peringatan HUT Ke-76 TNI mendapatkan momentumnya. Bercandaan Presiden Joko Widodo dan kesalahan ucap Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun dinilai menjadi ”kode-kode”.
Jalur Jalan Merdeka Utara, persis di depan Istana Merdeka, Jakarta, untuk pertama kalinya menjadi tempat pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista Tentara Nasional Indonesia. Sekitar 100 alutsista ditampilkan. Pameran ini menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 TNI, yang juga diperingati di halaman Istana Merdeka, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi TNI.
Sebanyak 2 unit kendaraan taktis ringan Sherpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis Anoa, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) Armoured Personel Carrier, dan 2 unit Rantis Bushmaster berjajar dari Jalan Merdeka Utara hingga sebagian Merdeka Barat.
Selain itu, masih ada peluncur roket dan rudal bertengger gagah. Mulai dari 19 unit P6 ATAV, 18 unit rudal Mistral, 2 unit Mistral MPCV, 4 unit radar MCP, 2 unit BTR 4, 1 unit Aligator, 2 unit APC Turangga, 4 unit MLRS RM 70 Vampire beserta unit Rantis Tatrapan, 2 unit Orlikon Skyshield, 4 unit MLRS Astros, hingga 6 unit Armed Caesar 155 MM. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono berharap, pameran alutsista ini akan lebih mendekatkan TNI kepada masyarakat.
Seusai menjadi instruktur upacara HUT Ke-76 TNI, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, didampingi Nyonya Iriana dan Nyonya Wuri, mengamati alutsista tersebut. Sambil meninjau, Presiden dan Wapres berdiskusi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, juga para kepala staf. Ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.
Saat Hadi menjelaskan pengadaan alutsista berasal dari rencana strategis hingga 2019, Presiden Jokowi bertanya. ”Berarti ini semua baru-baru, ya?” kata Presiden, seperti ditayangkan lewat akun Sekretariat Presiden di kanal Youtube. Andika, yang ada di dekat Panglima TNI, ikut menjawab, ”Kami punya 56 (unit) yang ini.” Ia merujuk MLRS Astros yang diamati Presiden.
Baca Juga: Pergantian Panglima Menuju TNI yang Semakin Profesional
Presiden Jokowi yang sempat terkesan dengan kendaraan tempur alutsista TNI ini sempat menggoda Ibu Negara, ”Mau naik (kendaraan tempur), gimana? Biar yang nyetir Pak Andika.” Respons Ibu Negara dengan canda Presiden tersebut tak jelas. Namun, canda Presiden di tengah isu pergantian Panglima TNI pun jadi dihubung-hubungkan. Jangan-jangan itu kode-kode untuk pergantian Panglima TNI.
”Mau naik (kendaraan tempur), gimana? Biar yang nyetir Pak Andika.”
Salah ucap Wapres
Kode-kode pergantian Panglima TNI pun dihubung-hubungkan juga ketika Wapres Ma’ruf Amin slip of the tongue pada pertengahan September lalu di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Banten. Wapres, waktu itu, menyebut KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Salah ucap itu pun langsung ditanggapi beragam.
Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi pun segera meminta keseleo lidah tersebut tak ditanggapi serius. Peringatan 76 tahun TNI kali ini memang bukan hanya berlangsung di tengah pandemi Covid-19, melainkan juga disertai spekulasi penentuan sosok Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto. Tak pelak, setelah Andika, nama lain adalah Yudo Margono yang disebut-sebut sebagai Panglima baru pasca-Hadi purnabakti pada 8 November mendatang.
Meski Hadi akan segera pensiun 8 November 2021, Presiden Jokowi belum juga mengirimkan nama calon Panglima TNI berikutnya kepada DPR. Tak mengherankan jika bercandaan Presiden atau salah ucap Wapres seolah seperti kode-kode terkait Panglima TNI baru.
Presiden Jokowi belum juga mengirimkan nama calon Panglima TNI berikutnya kepada DPR. Tak mengherankan jika bercandaan Presiden atau salah ucap Wapres seolah seperti kode-kode terkait Panglima TNI baru.
Hingga kini, Presiden Joko Widodo belum menentukan nama pengganti Hadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas di lingkungan Istana, Presiden memang belum menentukan pengganti Panglima sebelum Hari TNI. Sebab, penyelenggaraan Hari Jadi itu disebut sebagai warisan bagi setiap komandan tertinggi angkatan bersenjata. Padahal, sejak jauh hari DPR berharap nama calon Panglima TNI segera dikirim. Pasalnya, lembaga legislatif ini akan memasuki masa reses pada 7 Oktober-7 November 2021 atau sehari sebelum masa bakti Hadi habis (Kompas, 29/9/2021).
Arah pembinaan
Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah surpres terkait nama usulan Panglima TNI diterima dari Presiden. Penantian sosok Panglima TNI yang dipilih Presiden menjadi penting. Peneliti senior Imparsial Al Araf mengatakan, posisi ini sangat strategis dan menentukan arah pembinaan dan pembangunan TNI di masa mendatang.
”Apalagi dinamika ancaman yang berkembang pada masa datang semakin kompleks khususnya konflik Laut China Selatan. Tentu sosok pimpinan yang diperlukan adalah yang outward looking, bukan sekadar inward looking,” tutur Araf.
Sosok Panglima TNI ke depan juga diharap mampu mendukung agenda penyelesaian reformasi dan transformasi di tubuh TNI. Presiden Jokowi dalam amanatnya di HUT ke-76 TNI mengingatkan agar TNI melanjutkan transformasi. Sebab, ancaman yang dihadapi akan semakin banyak dan luas.
Selain itu, menurut pengamat militer Kusnanto Anggoro, Panglima TNI yang dipilih harus mempunyai kecocokan dengan Presiden. ”Panglima, ya, harus mempunyai chemistry dengan Presiden ataupun Kemhan, terutama pada tataran kebijakan dan strategis,” katanya.
”Apalagi dinamika ancaman yang berkembang di masa datang semakin kompleks khususnya konflik Laut China Selatan. Tentu sosok pimpinan yang diperlukan adalah yang outward looking, bukan sekadar inward looking.”
Panglima TNI juga harus bisa berperan sebagai bapak sekaligus pemimpin yang mengayomi serta membimbing prajurit. Namun, menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang kerap kali tak terduga, pengalaman sebagai panglima komando gabungan mungkin merupakan salah satu pertimbangan strategis yang penting bagi presiden memilih.
Kusnanto menambahkan, akan lebih ideal bila calon memiliki waktu jabatan setidaknya dua tahun sebelum pensiun. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan terutama di masa-masa persiapan Pilpres 2024.
Sementara itu, Peneliti Lab 45 Andi Widjajanto menilai, penentuan nama Panglima TNI sebenarnya bukan hal sulit bagi Presiden. Namun, pergantian itu juga akan diikuti oleh pergerakan gerbong mutasi di organisasi TNI yang harus disiapkan secara matang.
”Misalnya, KSAD menjadi Panglima, Pangkostrad menjadi KSAD, salah satu Pangdam menjadi Pangkostrad. Kasum TNI juga diganti karena Panglimanya dari TNI AD, Kasum diganti oleh Danjen Akademi TNI dari TNI AU lichting 89 yang sudah bintang tiga, dan seterusnya,” ujar Andi.
Adapun pengamat militer dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jerry Indrawan, menilai, masa tugas panglima yang lebih dari satu tahun juga akan sangat penting. Apalagi, tuntutan utama bagi Panglima TNI saat ini terutama menghadapi ancaman nontradisional yang salah satunya melawan pandemi Covid-19.
Sejauh ini, jika melihat Kepala Staf dari ketiga matra yang ada, Andika Perkasa akan pensiun 31 Desember 2022, dan Yudo Margono akan pensiun bulan November 2023.
”Semuanya itu tergantung pada Presiden Jokowi dan bisa saja dinamis sesuai kondisi politik dan keamanan meski nama sudah ada di kantong sementara ini.”
Sejak reformasi, Panglima TNI dipegang secara bergiliran oleh Kepala Staf ketiga matra. Namun, jika mengacu Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pergiliran bukan kewajiban. Penentuan siapa Panglima TNI sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
Baca Juga: Politik Pergantian Panglima TNI
Di kantong Presiden
Lalu, benarkah ”kode-kode” menyopiri Presiden dan Ibu Negara serta kesalahan ucap Wapres terkait penunjukan seseorang sebagai Panglima TNI baru? Seorang pejabat di Istana pun menampik. Tentu saja tidak. ”Semuanya itu tergantung pada Presiden Jokowi dan bisa saja dinamis sesuai kondisi politik dan keamanan meski nama sudah ada di kantong sementara ini,” ungkapnya.
Terkait menyopiri Presiden dan Ibu Negara, Andika, yang pada 22 Oktober 2014, diangkat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden oleh Presiden Joko Widodo hingga dua tahun kemudian, memang sering menyopiri mobil Boogie (mobil golf) Presiden dan Ibu Negara di Kompleks Istana Kepresidenan. ”Jadi, wajar jika Presiden bercanda Pak Andika yang diminta menyopiri saat melihat pameran alutsista,” ungkapnya.