logo Kompas.id
Politik & HukumJangan Ada Barter Penguatan DPD dengan Usulan PPHN dalam Amendemen Konstitusi

Jangan Ada Barter Penguatan DPD dengan Usulan PPHN dalam Amendemen Konstitusi

Usulan penguatan fungsi dan kewenangan DPD melalui amendemen konstitusi sejak tahun 2004 silam selalu kandas. Wacana itu kembali muncul saat MPR mengupayakan perubahan UUD 1945 untuk mengatur Pokok-pokok Haluan Negara.

Oleh
RINI KUSTIASIH
· 1 menit baca
Memuat data...
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 dan Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT Ke-76 Kemerdekaan RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Upaya menguatkan peran kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah merupakan isu lama yang dibahas dalam sistem ketatanegaraan di Tanah Air. Amendemen konstitusi menjadi satu-satunya cara untuk memperkuat lembaga perwakilan daerah tersebut. Namun, upaya untuk mendorong penguatan kelembagaan itu sebaiknya tidak menumpangi wacana amendemen untuk mengadakan Pokok-pokok Haluan Negara. Sebab, publik bisa jadi menangkap kesan barter antara dua kepentingan politik tersebut.

DPD merupakan amanah dari amendemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disahkan pada 1 November 2021. Namun, DPD yang hadir untuk ”menggantikan” fraksi utusan daerah baru dipilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Sebanyak 128 anggota DPD hasil pemilu dilantik pada 1 Oktober 2004, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir DPD.

Editor:
Anita Yossihara
Bagikan