Pemimpin Negara Perlu Duduk Bersama Cari Jalan Keluar Krisis di Papua

Rentetan kekerasan yang terus terjadi di Papua dan Papua Barat ditengarai bukan kekerasan biasa. Komnas HAM mendorong semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk mencari jalan keluar.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Tampak helikopter yang membawa 10 korban serangan kelompok kriminal bersenjata Lamek Taplo di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, tiba di lapangan Makodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Jumat (17/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia prihatin atas terus jatuhnya korban jiwa akibat tindak kekerasan di Papua dan Papua Barat. Komnas HAM berharap agar para pimpinan di negara duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang damai terhadap krisis yang terjadi di tanah Papua.

Terakhir, 11 tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB). Penyerangan dan tindak kekerasan oleh KKB pada awal pekan lalu menyebabkan seorang perawat, Gabriella Meilani, meninggal. Sebelumnya, empat anggota TNI AD gugur dalam serangan KKB di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, ketika dihubungi, Minggu (19/9/2021), menyatakan keprihatinannya atas rentetan kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Komnas HAM berharap agar para korban segera mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.

”Komnas HAM mengucapkan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban dari pihak mana pun. Bahkan, satu korban jatuh itu sudah terlalu banyak. Kami melihat apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat bukan hal biasa. Ini merupakan krisis kenegaraan,” kata Amiruddin.

Kompas

Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab

Menurut Amiruddin, peristiwa kekerasan yang telah terjadi, termasuk di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, bertentangan dengan kemanusiaan dan tergolong tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, krisis tersebut harus dihentikan agar tidak ada lagi korban jiwa.

Kami melihat apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat bukan hal biasa. Ini merupakan krisis kenegaraan.

Untuk itu, lanjut Amiruddin, Komnas HAM berharap pimpinan tinggi negara duduk bersama mencari jalan keluar atas kekerasan yang kian marak terjadi di Papua dan Papua Barat, akhir-akhir ini. Sebab, Komnas HAM melihat kasus kekerasan yang terjadi di Papua bukan semata gangguan keamanan, melainkan krisis kenegaraan. Karena itu, penyelesaian kekerasan di Papua tidak cukup dibebankan kepada aparat keamanan, tetapi para pemimpin negara.

”Ini bukan insiden lagi karena kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi. Maka mari duduk bersama, mencari jalan keluar dengan tujuan mencegah siapa pun menjadi korban. Bentuk jalan keluarnya seperti apa itulah yang mesti dicari bersama oleh para pemimpin negara ini,” ujarnya.

Baca juga : Pengabdian Kemanusiaan di Pedalaman Papua yang Terusik Teror KKB

Menurut Amiruddin, sistem demokrasi telah menyediakan kemungkinan-kemungkinan jalan keluar tersebut. Terlebih, Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan situasi konflik di Aceh. Meski akar dan situasi yang terjadi antara di Aceh dan Papua berbeda, pendekatan dialog atau duduk bersama mencari jalan keluar tetap dapat digunakan.

POLRES PEGUNUNGAN BINTANG

Ratusan tenaga kesehatan berjalan kaki mengelilingi Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (16/9/2021). Aksi ini sebagai ungkapan dukacita dan penghormatan bagi Gabriella Meilani, seorang tenaga kesehatan yang menjadi korban dalam aksi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kiwirok.

”Tentu dibutuhkan langkah-langkah tersendiri karena situasi di lapangannya berbeda. Langkah itulah yang harus dipikirkan pemimpin negara ini, tentu dengan melibatkan semua unsur pimpinan, baik dari DPR, DPD, maupun para kepala daerah,” kata Amirudin.

Utamakan keselamatan rakyat

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengecam keras serangan kepada warga sipil yang dilakukan KKB. Politikus Partai Golkar itu menyebut penyerangan Puskesmas Kiwirok yang diikuti pelecehan hingga mengakibatkan meninggalnya satu tenaga kesehatan merupakan tindakan biadab teroris.

”Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat, jangan lagi ada korban dari rakyat yang bersalah. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh,” katanya.

Mantan Ketua DPR itu pun meminta pemerintah pusat dengan bantuan TNI-Polri serta pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota se-Papua bisa menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan. Jangan sampai penyerangan serupa kembali terulang.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar dari akun Youtube Sekretariat Presiden saat Ketua MPR Bambang Soesatyo membacakan teks Pancasila pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6/2021).

Menurut dia, gangguan terhadap keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan merupakan tanda bahaya bagi kemanusiaan. ”Terlebih di tengah suasana pandemi Covid-19, kehadiran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia,” katanya.

Baca juga : Pasca-aksi KKB, 300 Tenaga Kesehatan di Pegunungan Bintang Dievakuasi

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengecam terjadinya peristiwa kekerasan yang terus berulang yang terakhir terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Peristiwa kekerasan tersebut telah mencederai rasa kemanusiaan serta melanggar ketentuan-ketentuan internasional dan nasional terkait perlindungan tenaga kesehatan.

”PGI tak henti-hentinya mendorong semua pihak menghentikan penggunaan kekerasan dan mengedepankan dialog yang berbudaya dan bermartabat dalam penyelesaian berbagai masalah sosial-politik di Papua,” kata Philip Situmorang dari Bagian Humas PGI.