Kepala BNPT Ingatkan Ancaman Serangan Teroris di PON Papua

Jaringan terorisme lokal disebut masih aktif bergerak, baik melakukan perekrutan maupun perencanaan aksi. Gelaran PON 2020 Papua yang digelar pada 2-15 Oktober juga tak lepas dari ancaman teror.

Kompas/Hendra A Setyawan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar (berpeci) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Agenda rapat adalah evaluasi kinerja, penindakan dan pengungkapan kasus, serta kebijakan, strategi, dan program BNPT.

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Badan Nasional  Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan adanya ancaman teror saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua pada 2-15 Oktober mendatang. Ancaman tersebut bisa datang dari mereka yang terafiliasi dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS ataupun kelompok kriminal bersenjata.

Hal itu disampaikan Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan BNPT di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Dalam paparannya, Boy mengatakan, pada kegiatan PON di Papua tersebut, BNPT telah memberikan masukan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

”Karena serangan terorisme dalam PON itu adalah sebuah keniscayaan. Kami tidak ingin dipermalukan aksi-aksi itu,” kata Boy.

Menurut Boy, ancaman aksi teror tersebut pertama dapat datang dari kelompok yang berkaitan dengan NIIS. Sebab, pada Mei lalu, sebanyak 11 terduga teroris telah ditangkap Detasemen Khusus 88 Polri di Merauke. Mereka merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan NIIS.

Kompas

Tampilan layar basis data geospasial tindak pidana terorisme Indonesia yang dibuat oleh Center for Detention Studies (CDS).

Ancaman teror lainnya, lanjut Boy Rafli, datang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kelompok tersebut diperkirakan tidak hanya akan beraksi di kawasan pegunungan, seperti selama ini terjadi. Terkait dengan ancaman tersebut, lanjut Boy Rafli, pihaknya masih akan membahas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Baca juga : Menko Polhukam: Lakukan Tindakan Cepat, Tegas, dan Terukur kepada KKB di Papua

Sebelumnya, menurut pihak kepolisian, ke-11 orang yang ditangkap tersebut akan melakukan aksinya di sejumlah tempat ibadah di Merauke. Diduga, aksi tersebut sengaja dilakukan untuk memicu konflik di antara warga di Papua (kompas.id, 30/5/2021).

Serangan terorisme dalam PON itu adalah sebuah keniscayaan. Kami tidak ingin dipermalukan aksi-aksi itu.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan tersebut, sebanyak 6.000 personel aparat gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk pengamanan PON 2020 Papua. Aparat disebar di empat kluster penyelenggara PON di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika (kompas.id, 2/9/2021).

Menurut Boy Rafli, dalam lingkup nasional, masih terjadi upaya perekrutan anggota baru dari kelompok yang sudah lama dilarang di Indonesia, yaitu Jamaah Islamiyah. Mereka tampil dengan menggunakan nama organisasi yang berbeda dan melakukan pengumpulan dana melalui kotak-kotak amal yang diletakkan di tempat publik. Hal yang sama dilakukan jaringan JAD.

SATGAS PAMTAS YONIF 403/WP

Kelompok kriminal bersenjata membakar sejumlah fasilitas publik di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin (13/9/2021). Fasilitas publik yang dibakar adalah sekolah, puskesmas, pasar, dan kantor Bank Papua.

”Menjelang Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kami sudah memberi masukan kepada aparat penegak hukum untuk mengaktifkan langkah-langkah untuk mencegahnya. Dan, kita melihat cukup banyak tokoh-tokoh JAD yang diamankan pada saat kegiatan-kegiatan yang sifatnya perencanaan," kata Boy Rafli.

Tak terpancing

Terkait dengan isu Taliban di Afghanistan, lanjut Boy Rafli, dalam sejarah, Taliban pernah tercatat sebagai organisasi terlarang sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Taliban menjadi organisasi terlarang bersama Al Qaeda dan NIIS (ISIS). BNPT memandang Taliban sebagai entitas yang melakukan aksi kekerasan, seperti bom bunuh diri, karena hal itulah yang ditunjukkan oleh mereka.

Oleh karena itu, Boy Rafli menimbau masyarakat tidak terpancing dan tetap setia pada jati diri bangsa Indonesia. Jati diri itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia diingatkan agar jangan sampai salah memilih jalan perjuangan dengan kekerasan sebagaimana dilakukan Taliban.

Baca juga : Era Taliban dan Ancaman Terorisme

”Sebagai negara yang cinta pada terwujudnya perdamaian dunia, kita berharap bahwa krisis kekerasan, bahkan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, bisa segera diakhiri di Afghanistan. Kami pro pada upaya-upaya untuk mewujudkan Afghanistan menjadi negara yang damai,” ujar Boy Rafli.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menunjukkan salah satu senjata yang diamankan dari anggota kelompok kriminal bersenjata di Jayapura, Papua, Rabu (8/9/2021). Pihak kelompok kriminal bersenjata mendapatkan senjata ini dari Papua Niugini yang berbatasan dengan satu kota dan empat kabupaten di Papua.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengingatkan peringatan Pemerintah Jepang tentang adanya potensi serangan teroris di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Peringatan serupa datang dari Amerika Serikat dan Jerman. Secara khusus, terkait dengan penyelenggaraan PON 2020 di Papua, Arteria minta agar dilakukan evaluasi untuk mencegah terjadi ganggunaan pada kegiatan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, Komisi III DPR meminta agar BNPT memperkuat fungsi intelijen atau deteksi dini untuk mencegah terjadi aksi teror. BNPT juga diminta menelusuri aliran dana yang diduga digunakan untuk kegiatan terorisme dengan melibatkan penyedia jasa keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, untuk menjaga keamanan di Papua, Mabes Polri akan mengirimkan tambahan personel aparat keamanan. Penambahan kekuatan tersebut sekaligus dalam rangka pelaksanaan PON 2020 Papua.

”Namun, maaf, untuk jumlah personel tambahan, saya tidak bisa mengatakan persisnya berapa. Mohon dimaklumi,” kata Rusdi.