logo Kompas.id
Politik & HukumLibatkan Peran Masyarakat, Pelayanan Publik Dilengkapi Pengaduan

Libatkan Peran Masyarakat, Pelayanan Publik Dilengkapi Pengaduan

UU Pelayanan Publik merupakan langkah awal mendorong kinerja lembaga negara lebih berorientasi pada pelayanan. Untuk meningkatkan peran masyarakat, pelayanan itu dilengkapi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Penandatanganan Nota Kesepahaman Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Tahun 2021-2026 secara daring, Kamis (9/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan peran masyarakat, salah satunya melalui pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Aduan dari masyarakat diharapkan ditangani untuk meningkat kepercayaan kepada negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai tujuan pembentukan, salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Editor:
Madina Nusrat
Bagikan