Protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan saat pembelajaran tatap muka terbatas, karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Sekolah mesti mencegah timbulnya kluster baru penularan Covid-19.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kendati tidak ditemukan kasus penularan Covid-19 selama sepuluh hari pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah diminta untuk tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, sekolah juga diminta untuk mengevaluasi pembelajaran tatap muka terbatas secara berkala.
”Mengingat ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir, saya minta semua warga sekolah untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar PTM (pembelajaran tatap muka) terbatas ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kluster penyebaran Covid-19,” ujar Wakil Presiden Ma\'ruf Amin saat meninjau pelaksaan PTM terbatas di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu (8/9/2021).
Didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Wapres Amin meninjau pelaksanaan PTM di SD Tarakanita 5 Jakarta Timur, SPK SMAK Penabur Jakarta Utara, dan SMKN 19 Jakarta Pusat. ”Saya berharap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas ini dapat melakukan evaluasi setiap minggu, terutama mengenai protokol kesehatan dan keamanan dari seluruh warga sekolah,” tambahnya.
Gubernur Anies menambahkan bahwa DKI Jakarta sudah sempat melakukan uji coba PTM terbatas pada April hingga Juni lalu. Pada periode tersebut, sebanyak 81 sekolah telah melewati dua kali asesmen dan dinyatakan bisa menjalani uji coba PTM terbatas. ”Tidak ditemukan kasus penularan. Ini pengalaman selama April, Mei, Juni. Dan sekarang baru menjalani sepuluh hari, sejauh ini Alhamdullilah tidak ada kasus penularan yang terjadi,” tambah Anies.
Jika terdapat kasus terkonfirmasi positif atau potensi yang dapat menyebabkan timbulnya klaster baru, Wapres Amin meminta agar segera diambil tindakan tegas demi keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak. Sebab, pelaksanaan PTM terbatas dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 di setiap wilayah. Ketentuan dan aturan teknis tentang pembukaan sekolah diserahkan ke masing-masing daerah.
Apabila situasi terus membaik dengan menurunnya level PPKM, PTM terbatas akan ditingkatkan secara bertahap. Namun, jika memburuk, PTM terbatas akan dihentikan. Menurut Wapres Amin, pemerintah tetap lebih memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, para guru, serta warga sekolah.
Mengingat ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir, saya minta semua warga sekolah untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kluster penyebaran Covid-19.
Di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan PTM terbatas sejak 30 Agustus 2021 dan akan dievaluasi secara berkala. Dari 10.000 sekolah di DKI Jakarta, saat ini terdapat 610 lembaga pendidikan yang tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten di wilayah DKI Jakarta yang mulai menyelenggarakan PTM terbatas dari tingkat PAUD sampai SMA/SMK.
Suasana gembira
Selama peninjauan, Wapres merasakan kegembiraan para siswa. ”Saya melihat bahwa dari kunjungan saya, kesan pertama saya, anak-anak gembira sekali. Alasannya kenapa? Karena bisa belajar langsung. Kendala-kendala internet daring itu tidak lagi kena langsung. Bisa ketemu teman. Bagi siswa, semuanya menginginkan tatap muka. Belajar lebih optimal. Dan saya melihat bahwa persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan supaya tetap aman,” ujar Wapres Amin.
Wapres juga menyebut bahwa 610 sekolah di Jakarta telah lolos seleksi asesmen, yang antara lain menilai kesiapan dari pihak sekolah, kesiapan guru, serta kesiapan infrastruktur yang diperlukan. Seluruh siswa dan guru juga diharapkan sudah divaksinasi dua kali suntikan. Mereka juga disyaratkan sebagai bukan kontak erat pasien Covid-19. ”Yang menentukan adalah izin dari orangtua. Hal ini yang harus saya kira hati-hati,” tambah Wapres Amin.
Gubernur Anies menyebutkan pihaknya akan terus memantau kondisi sekolah yang melakukan PTM terbatas. Pihak sekolah juga diminta untuk terus memantau peserta didik apabila menjadi kontak erat dari keluarga yang positif covid-19. ”Bila ada anak dua hari berturut-turut tidak masuk sekolah harus cari tahu. Jika tidak ada kasus boleh masuk,” kata Anies.
Dengan pembatasan hanya 50 persen dari jumlah siswa yang diperbolehkan masuk sekolah, Anies berharap sekolah lebih mudah memantau kondisi anak didiknya. ”Di Jakarta 10.000 sekolah yang mulai (PTM terbatas) 610, dengan cara begitu, secara bertahap seluruh sistemnya, untuk mengendalikan penularan,” tambahnya.
Wapres Amin menambahkan bahwa pelaksanaan PTM terbatas ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19, yakni di antaranya anak tidak dapat menyerap mata pelajaran dengan baik sehingga dikhawatirkan kemampuan intelektualnya menurun. Di samping itu, hubungan siswa dan guru menjadi ”asing” karena tidak pernah bertatap muka terutama bagi siswa di tingkat awal, banyaknya anak putus sekolah, dan sebagainya.
Menurut Wapres, pendidikan vokasi menjadi paling terdampak pandemi Covid-19 karena peserta didik di SMK tidak dapat mengikuti praktik kerja/magang di perusahaan secara optimal. Padahal, praktik kerja/magang merupakan faktor yang paling penting bagi pendidikan vokasi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan ahli di bidangnya.
Selain Gubernur Anies, Wapres juga didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri, dan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati.