HAM dan Demokrasi Indonesia Dinilai Masih Stagnan, Perlu Komitmen dan Terobosan Baru
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan HAM hanya bisa berkembang dengan sistem demokratis. HAM dan demokrasi hingga kini belum tunjukkan perkembangan dan perlu langkah-langkah terobosan.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kondisi hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi di Indonesia dinilai stagnan. Hal tersebut terjadi akibat sistem politik dan pemilu yang belum seimbang. Karena itu, perlu komitmen dan terobosan baru.
Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengatakan, HAM hanya bisa berkembang dengan adanya sistem yang demokratis. Ia melihat situasi HAM dan demokrasi di Indonesia belum menunjukkan perkembangan. Contohnya, di antaranya pelanggaran HAM masih terus terjadi, dan penyelesaiannya pun belum bisa dilakukan secara tuntas.
”Kalau demokrasinya stagnan, maka hak asasi manusia juga akan stagnan,” kata Amiruddin dalam diskusi publik bertajuk ”Masa Depan HAM dan Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan Komnas HAM, Senin (6/9/2021).
Hadir juga sebagai pembicara Peneliti Senior Litbang Kompas Bambang Setiawan; anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini; serta pengajar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.
Kalau demokrasinya stagnan, maka hak asasi manusianya juga akan stagnan. (Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab)
Menurut Amiruddin, infrastruktur demokrasi di Indonesia lebih dari cukup, mulai dari lembaga hingga banyak organisasi kemasyarakatan yang ikut berjuang. Namun, sayangnya gerakan HAM selama ini tidak memiliki terobosan dan tidak ada yang baru untuk membawa mutu demokrasi ke arah yang lebih baik. Penegakan hukumnya lemah serta pemahaman dan penghormatan atas HAM oleh aparat juga sebagian masih minim.
Ia menegaskan, gerakan HAM dalam waktu yang panjang telah memberi inspirasi kepada banyak pihak, seperti kaum akademisi, tokoh agama, dan elite politik. HAM membawa inspirasi kemajuan dan mengubah sistem politik yang otoriter.
”Pengalaman di banyak negara, HAM untuk memperbaiki kondisi politik. HAM memberi jaminan bagi tiap-tiap individu. Jaminan bagi penghargaan akan martabat manusia. Martabat manusia dijamin dengan baik pada sistem demokratis. Kebebasan individu untuk menyatakan pendapat, takut, dan ancaman akan datang tiba-tiba jika demokrasi tidak baik,” kata Amiruddin.
Bambang Setiawan mengatakan, dalam sejarah Indonesia, persoalan HAM dan demokrasi sangat erat kaitannya dengan politik dalam memainkan peranannya. Jika koalisi besar digalang untuk mempertahankan kekuasaan, HAM dan demokrasi menjadi melemah. Politik menjadi stabil pada level elite.
Jika koalisi besar digalang untuk mendukung kekuatan visi nasionalis, HAM dan demokrasi dapat dipertahankan, tetapi tergantung pada sosok kepemimpinan nasional. Menurut Bambang, ketiadaan tokoh kuat dapat menciptakan instabilitas politik.
”Sejauh ini tidak ada tokoh nasional dengan popularitas tinggi yang punya kekuatan komitmen pada HAM dan demokrasi,” kata Bambang.
Kecurangan dan politik uang
Apabila demokrasi tidak tumbuh, maka kekuatan oligarki yang tumbuh. (Pengajar Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin)
Ujang Komarudin mengatakan, tantangan demokrasi ada pada maraknya kecurangan dan politik uang. Hal tersebut telah menjadi fakta sosialis. Karena itu, pendekatan hukum, pendidikan, dan pendapatan masyarakat harus baik.
Menurut Ujang, apabila demokrasi tidak tumbuh, kekuatan oligarki yang tumbuh. Ia menegaskan, ujung dari demokrasi adalah kesejahteraan. HAM dan demokrasi harus seiring dan sejalan.
Titi Anggraini menuturkan, sistem politik dan pemilu di Indonesia belum menyeimbangkan. Problem pendanaan terjadi pada partai politik. Partai politik tergantung pada elite atau figur tertentu yang melahirkan pragmatisme partai. Hal tersebut memengaruhi partai di parlemen dan dampak lainnya, seperti produk legislasi yang berjarak dengan orang banyak.
Lemahnya fungsi kontrol terjadi akibat akumulasi dampak permasalahan yang dikendalikan segelintir orang yang berpengaruh pada situasi HAM. Titi mengingatkan, HAM adalah salah satu komponen utama dari demokrasi.