Rasionalisasi Sejumlah Komponen Belanja Daerah untuk Budaya Kerja Baru

Anggaran untuk perjalanan dinas yang bisa mencapai triliunan rupiah, misalnya, diminta Kemendagri untuk dirasionalisasikan guna menopang budaya kerja baru sebagai imbas pandemi Covid-19.

DOKUMENTASI KEMENDAGRI

Persentase anggaran belanja perjalanan dinas terhadap anggaran belanja ABPD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2021. Kementerian Dalam Negeri mencatat, pada tahun 2021 total APBD provinsi yang dialokasikan untuk perjalanan dinas sebesar Rp 9,4 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan anggarannya untuk kebutuhan teknologi informasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan merasionalisasi anggaran perjalanan dinas untuk infrastruktur teknologi informasi seperti membangun base transceiver station atau BTS demi mengatasi kendala jaringan internet di daerahnya.

Melalui Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD tahun anggaran (TA) 2022, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta pemerintah daerah (pemda) mengubah budaya kerja baru dengan memanfaatkan teknologi digital dalam bekerja.

Selain itu, pemda juga diharapkan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor serta belanja aparatur. Anggaran belanja tersebut dapat dialihkan untuk belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengajarkan budaya kerja baru. Dengan bekerja dari rumah, maka menjadi akrab menggunakan teknologi informasi dalam bekerja.

Baca juga: Covid-19 Masih Dapat Perhatian Khusus dalam Penyusunan APBD 2022

KOMPAS/kompas-photographer-name

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian.

”Kita bisa lebih efisien terhadap belanja alat tulis kantor, makan minum rapat, bahkan perjalanan dinas,” kata Ardian saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Kemendagri mencatat, pada 2021 total APBD provinsi yang dialokasikan untuk perjalanan dinas Rp 9,4 triliun, sedangkan kabupaten/kota Rp 28,7 triliun. Anggaran alat tulis, salah satunya belanja kertas, pada 2021 sebesar Rp 811,33 miliar untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Begitu juga dengan belanja toner yang nilainya Rp 567,69 miliar.

Menurut Ardian, jumlah tersebut sangat besar. Jika menerapkan budaya kerja baru dengan memaksimalkan teknologi informasi, anggaran tersebut pasti akan berkurang. Melalui rapat virtual, tidak dibutuhkan lagi biaya untuk makan dan minum. Koordinasi dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi sehingga perjalanan dinas hanya dibutuhkan untuk melihat kondisi faktual lapangan seperti pengerjaan konstruksi.

Ia mengatakan, anggaran seperti perjalanan dinas  dapat dirasionalisasikan untuk membangun BTS untuk mengatasi kendala jaringan internet di daerahnya. Pemda juga dapat bekerja sama dengan perbankan di wilayah tersebut untuk membangun BTS. Sebab, mereka juga membutuhkan jaringan internet.

DOKUMENTASI KEMENDAGRI

Persentase anggaran belanja perjalanan dinas terhadap anggaran belanja ABPD kabupaten/kota se-Indonesia tahun anggaran 2021. Kementerian Dalam Negeri mencatat, pada tahun 2021 total APBD kabupaten/kota yang dialokasikan untuk perjalanan dinas sebesar Rp 28,7 triliun.

”Masalah jaringan (internet) sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekarang. Orang sekolah pakai jaringan. Pendidikan (merupakan) pelayanan dasar. Jadi, mau tidak mau pemerintah daerah harus menyiapkan fasilitas dalam menunjang pelayanan dasar,” kata Ardian.

Ia mengatakan, dengan adanya sekolah melalui virtual, pemerintah daerah harus menyiapkan akses jaringannya. Apalagi, pemerintah pusat sudah menyiapkan subsidi kuota internet. Ardian berharap, pemda juga bisa mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelayanan publik di daerah.

Ardian mengungkapkan, penggunaan teknologi informasi sangat efisien dan efektif. Kemendagri sudah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bisa mengurangi penggunaan jumlah kertas. Dari pengujian yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan sistem tersebut,  waktu dan personel yang dilibatkan bisa diringkas.

”Itulah intervensi teknologi yang mau tidak mau sekarang harus kita hadapi. Itu maksud Pak Menteri (Tito Karnavian) pemda harus sudah menyesuaikan dengan budaya kerja yang baru,” kata Ardian.

BPMI SETWAPRES

Suasana saat Wapres Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang digelar secara virtual yang dihadiri para menteri dan kepala lembaga pemerintahan terkait, Rabu (25/8/2021).

Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Nikson Nababan, yang juga Bupati Tapanuli Utara, mengatakan, dirinya sudah menerapkan rasionalisasi anggaran sebelum ada pandemi Covid-19.

Belanja yang berpotensi mengakibatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dikurangi besarannya pada tahun anggaran berikutnya. Nikson pun mengalihkan anggaran tersebut pada satu bidang, yakni infrastruktur jalan dan jembatan.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Momentum Akselerasi Reformasi Birokrasi

Ia juga sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam bekerja. Dari sisi waktu, penggunaan teknologi informasi dalam berkoordinasi menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, penting memperhatikan dari sisi psikologis peserta rapat. Karena itu, perlu juga rapat koordinasi melalui tatap muka.

Nikson juga masih mengalami kendala dalam menggunakan teknologi informasi. Sebab, masih banyak daerah di Tapanuli Utara yang tidak tersentuh jaringan internet. Ia berharap, Telkom bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus menyelesaikan persoalan jaringan internet ini. Sebab, banyak daerah seperti di Tapanuli Utara yang anggarannya terbatas karena masih fokus pada infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.