Ketua DPR Meminta Usut Tuntas Insiden di Papua Barat
Ketua DPR Puan Maharani mememinta pengusutan insiden di Papua mencakup identifikasi persoalan dan pencegahan agar kejadian serupa tak terulang. Apalagi sebentar lagi ada hajatan PON XX Papua 2021.
Oleh
RINI KUSTIASIH
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengusut tuntas insiden penyerangan di Pos Koramil Kisor, Maybrat, Papua Barat, yang menewaskan empat prajurit TNI. Puan menilai keamanan di Papua ataupun Papua Barat harus menjadi prioritas pemerintah, terutama karena dalam waktu dekat Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XX.
Menanggapi peristiwa penyerangan Pos Koramil Kisor di Kampung Kisor, Distrik Aifat, Puan menyatakan belasungkawa mendalam kepada keluarga empat anggota TNI yang gugur dalam tugas mereka. ”Ini duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya ikut berbelasungkawa mendalam untuk keluarga para prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Distrik Aifat,” kata Puan, Jumat (3/9/2021).
Empat prajurit yang gugur di Distrik Aifat pada Selasa (2/9/2021) adalah Komandan Pos Koramil Kisor Letnan Satu CHB Dirman, Sersan Dua Ambrosius Yudiman, Praka Mohammad Dirhamsyah, dan Pratu Zul Ansari Anwar. Selain empat prajurit TNI yang gugur, dua prajurit lain juga mengalami luka berat dalam serangan tersebut. Mereka yang luka berat ini adalah Sersan Satu Juliano dan Prajurit Satu Ikbal.
”Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan segera mengusut tuntas dan menangani insiden ini,” kata Puan.
Puan meminta pengusutan dan penanganan insiden tersebut mencakup pula identifikasi persoalan dan pencegahan yang menyeluruh agar kejadian serupa tak terulang apalagi meluas. Menurut dia, keamanan dan stabilitas di Papua dan Papua Barat harus terus menjadi prioritas, apalagi sebentar lagi ada hajatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021. Tanpa hajatan itu sekalipun, pembangunan yang merata hanya akan bisa terwujud dan dinikmati manfaatnya oleh rakyat bila stabilitas dan keamanan lebih dulu terjadi.
”Jangan sampai rakyat dan prajurit-prajurit kita terus menjadi korban sehingga istri dan anak-anak mereka harus kehilangan suami dan ayah,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu berharap aparat keamanan dan aparatur pemerintahan mampu merangkul rakyat, dan dekat dengan rakyat, sehingga bisa bersama-sama menciptakan keamanan dan kedamaian di Papua ataupun Papua Barat.
Jangan sampai rakyat dan prajurit-prajurit kita terus menjadi korban sehingga istri dan anak-anak mereka harus kehilangan suami dan ayah. (Puan Maharani)
Pastikan keamanan
Secara terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma, mengatakan, penyelenggaraan PON XX di Papua adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi warga di Papua. Hal itu pun dipandang sebagai sebagai sejarah besar karena Papua dipercaya menjadi tuan rumah bagi suatu kegiatan olahraga terbesar tingkat nasional. Ratusan atlet dan delegasi dari berbagai daerah di Tanah Air akan datang ke Papua untuk turut serta dalam ajang olahraga tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan PON XX ini mesti dipastikan keamanannya oleh Kepala Polri ataupun Panglima TNI.
”Jangan sampai ada gangguan keamanan ketika PON ini berlangsung. Sebab, aspek politis dari penyelenggaraan PON ini yang selama ini mengemuka, yakni untuk menunjukkan Papua sebagai wilayah yang aman dan damai. Karena itu, harus dipastikan betul keamanannya bagi semua atlet dan delegasi yang akan hadir,” ucap Filep.
Filep berharap aspek politis itu tidak mengabaikan juga sisi keamanan di Papua. Demikian pula dengan risiko pandemi Covid-19 yang mesti diantisipasi oleh penyelenggara. Hal lainnya ialah penyelesaian masalah teknis di lapangan dalam penyiapan PON XX, seperti pembebasan lahan untuk venue PON.
Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta Panglima TNI untuk tidak bereaksi cepat dengan melakukan operasi militer di daerah Maybrat, Provinsi Papua Barat. GMKI berharap pelaku penyerangan ditemukan dan diproses secara hukum.
”Pengurus Pusat GMKI menyayangkan terjadi penyerangan anggota TNI menjelang diselenggarakannya PON XX di tanah Papua. GMKI berharap penyerangan ini tidak mengganggu jalannya persiapan penyelenggaraan PON XX di tanah Papua,” ucap Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom.
Melalui PON, GMKI berharap masyarakat Papua dapat memperoleh banyak keuntungan dari perhelatan tersebut, misalnya untuk mengenalkan budaya, wisata yang indah, dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
