Presiden Jokowi Ingin Pastikan Soliditas Seluruh Parpol Koalisi

Seusai tujuh pemimpin parpol koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin,Presiden Jokowi juga mengundang pemimpin lima parpol nonparlemen koalisi pendukung pemerintah. Inilah langkah soliditas Presiden.

SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan para pemimpin  partai politik koalisi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Seusai mengundang tujuh pemimpin partai politik koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pekan lalu, Presiden Jokowi mengundang pemimpin lima parpol nonparlemen koalisi pendukung pemerintah. Pertemuan dengan parpol-parpol koalisi pemerintah diyakini sebagai upaya Presiden untuk memastikan soliditas dan dukungan penuh dari parpol pendukungnya agar penanganan pandemi Covid-19 efektif.

Para ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) nonparlemen pendukung pemerintah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, selama dua jam sejak pukul 13.30-15.30, Rabu (1/9/2021), di Istana Merdeka, Jakarta. Pemimpin  dari tujuh parpol itu yang hadir langsung adalah Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Sekjen Ahmad Rofiq; Pelaksana Tugas Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha didampingi Sekjen Dea Tunggaesti.

Kemudian Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang didampingi Sekjen Gede Pasek Suardika, Ketum Partai Keadilan dan Persatuan Yusuf Solihin didampingi Sekjen Said Salahudin, serta Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Afriansyah Noor. Adapun Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra berhalangan hadir.

ISTIMEWA

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (paling kanan) hadir saat pertemuan rutin yang digelar Presiden Joko Widodo bersama ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin yang digelar di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Pertemuan ini merupakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah yang kedua dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, Rabu (28/8/2021), Presiden mengundang pimpinan tujuh parpol koalisi pendukung pemerintah. Partai yang hadir adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); Partai Golkar Airlangga Hartarto; Partai Gerindra; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Nasdem; Partai Persatuan Pembangunan; dan Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno. Pertemuan tertutup itu dimulai pukul 15.00 hingga pukul 17.53.

Baca Juga: Pimpinan Parpol Koalisi Kompak Puji Kepemimpinan Presiden Jokowi

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari PSI, PBB, dan Perindo, Presiden memaparkan sejumlah hal, seperti saat pertemuan dengan pimpinan tujuh parpol koalisi pemerintah pekan lalu. Hal-hal yang dipaparkan antara lain mengenai penanganan pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi nasional, dan pemindahan ibu kota baru.

Kebijakan ini akhirnya kita juga semua merasakan dampaknya sangat positif. Ekonomi tetap tumbuh dan Covid-19 sangat terkendali.

Rofiq mengatakan, Perindo mengapresiasi dan sangat mendukung langkah yang sudah dilakukan Presiden terkait dengan upaya penanganan pandemi. Pilihan Presiden untuk tidak melakukan karantina (lockdown) diapresiasi karena memahami pandemi agar tidak menjadi bencana kesehatan dan bencana ekonomi.

”Kebijakan ini akhirnya kita juga semua merasakan dampaknya sangat positif. Ekonomi tetap tumbuh dan Covid-19 sangat terkendali,” katanya.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Perindo di Jakarta International Expo Kemayoran pada Selasa (19/3/2019) malam.

Terkait pemindahan ibu kota negara, Perindo memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Sebab hal ini sudah menjadi kebutuhan agar terjadi keseimbangan pembangunan dan kemajuan di Indonesia.

Sedangkan menurut PBB, kata Ferry, pihaknya mengingatkan agar jadwal pemindahan ibu kota negara dikaji ulang agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah. ”PBB sepakat karena Jakarta sudah sesak,” katanya.

Terkait penanganan pandemi, PBB mengingatkan agar aparat di lapangan tidak bertindak arogan. Kemudian soal wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra siap memberikan pendapat dan masukan. Namun Presiden Jokowi menegaskan tidak akan mengajukan usulan amandemen konstitusi karena itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

”Kalau dikumpulkan suara parpol nonparlemen sekitar sembilan persen bisa memberikan kontribusi yang baik untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kami pun punya jaringan di provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

KOMPAS/SOELASTRI SOEKIRNO

Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha

Sementara PSI melalui keterangan tertulis mengatakan, PSI menyampaikan aspirasi dari para pengusaha, terutama pengusaha kecil, yang berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diambil pemerintah bisa membantu mendorong agar dunia usaha bisa pulih dan bangkit kembali. Ia mencontohkan kondisi di Bali yang sepi dan ekonomi melambat.

”Sepi, kosong seperti kota hantu. Dalam kesempatan ini saya membawa aspirasi dari warga Bali agar semoga karantina dari penerbangan internasional dilakukan di Bali, bukan di Jakarta. Agar occupancy dari puluhan ribu kamar hotel di sana dapat mulai terisi oleh turis-turis yang dikarantina,” ujar Giring.

Kepercayaan publik

Presiden ingin memastikan parpol koalisi pendukung pemerintah yang ada di parlemen dan nonparlemen untuk total mendukung kebijakan.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menduga pertemuan Presiden Jokowi dengan 12 parpol koalisi pendukung pemerintah dalam sepekan terakhir merupakan upaya untuk memastikan soliditas dan dukungan penuh dari parpol koalisi. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi fluktuatif, bahkan cenderung menurun.

Baca juga: Parpol Kian Intens Lakukan Konsolidasi

SUCIPTO UNTUK KOMPAS

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, di ruang tunggu Kompas TV, Minggu (5/8/2018) malam.

Di tengah kritik publik terhadap pemerintah, Presiden ingin memastikan parpol koalisi pendukung pemerintah yang ada di parlemen dan nonparlemen untuk total mendukung kebijakan. Parpol diharapkan tidak mengkritik, apalagi meninggalkan koalisi. Jika ada ketidakpuasan, disampaikan langsung ke Presiden, bukan berbicara di depan publik.

”Secara psikologi politik Presiden tidak nyaman kalau ada partai koalisi ikut mengkritisi kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah, lanjut Adi, sekaligus membuat kesan Presiden didukung penuh oleh parpol yang mempunyai basis konstituen yang jelas. Sebab parpol tersebut memiliki suara yang bisa diukur sehingga bisa diklaim persentase dukungannya terhadap pemerintah.