Seusai Gabung Koalisi, PAN Tancap Gas Menatap Pemilu 2024

Rakernas PAN tidak akan membahas langkah politik PAN yang bergabung dalam partai koalisi pemerintah. Pilihan itu sudah dikomunikasikan dengan jajaran pengurus di semua tingkatan wilayah dan tidak ada yang keberatan.

YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan tanggapan dalam pertemuan rutin yang digelar Presiden Joko Widodo bersama ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Amanat Nasional akan menggelar rapat kerja nasional II tahun 2021, Selasa (31/8/2021). Rakernas yang diselenggarakan sepekan seusai PAN dikabarkan bergabung dalam partai koalisi pemerintahan itu membawa agenda utama pemenangan Pemilu dan Pilkada 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, dihubungi dari Jakarta, Senin (30/8/2021), mengatakan, rapat kerja nasional II tahun 2021 awalnya dijadwalkan pada Mei lalu. Dewan Pimpinan Pusat PAN menginginkan rakernas dilaksanakan secara fisik di Bali.

Rakernas yang diselenggarakan sepekan seusai PAN dikabarkan bergabung dalam partai koalisi pemerintahan itu membawa agenda utama pemenangan Pemilu dan Pilkada 2024.

Namun, rencana itu ditunda karena pemerintah memberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Penundaan dilakukan dengan asumsi kasus Covid-19 menurun sehingga pemerintah kembali memperbolehkan pertemuan fisik yang diikuti oleh banyak orang. Situasi yang tidak kunjung membaik akhirnya membuat pelaksanaan rakernas dipilih secara virtual dan diputuskan saat peringatan HUT Ke-23 PAN pekan lalu.

”Ini tidak terkait dengan pertemuan (dengan Presiden) kemarin, hanya momentumnya berdekatan. Penentuan jadwal rakernas sudah ditentukan sejak satu bulan lalu,” ujarnya.

Baca juga : Parpol Kian Intens Lakukan Konsolidasi

YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan tanggapan saat pertemuan rutin yang digelar Presiden Joko Widodo bersama ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Pelaksanaan rakernas II tahun 2021 digelar di Rumah PAN, Jakarta, dengan dihadiri pengurus DPP dan dewan pimpinan wilayah se-Indonesia. Sementara pengurus dewan pimpinan daerah hadir secara virtual di kantor dewan pimpinan wilayah masing-masing.

Agenda utama dalam Rakernas II 2021 PAN terkait dengan persiapan Pemilu dan Pilkada 2024. PAN akan membuat komite pemenangan pemilu yang terintegrasi dari semua bidang di tingkat DPW dan DPD. Struktur pemenangan ada di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Berdasarkan agenda acara yang dibagikan, ada beberapa acara, di antaranya diskusi bertajuk ”PAN, Pemilu, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang diisi oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Soetrisno Bachir, serta Ketua Dewan Pakar DPP PAN Dradjat Wibowo. Acara lain membahas pemenangan Pemilu 2024, saksi pemilu dan pilkada, serta hubungan partai dengan Fraksi PAN di legislatif.

Baca juga : Koalisi Parpol Pemerintah Kian Gemuk, Pengawasan Jangan Kendur

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Viva Yoga Mauladi

Viva menyatakan, rakernas tidak akan membahas langkah politik PAN yang bergabung dalam partai koalisi pemerintah. Sebab, pilihan itu sudah dikomunikasikan dengan jajaran pengurus di semua tingkatan wilayah dan semuanya menyatakan tidak ada keberatan. Komunikasi itu dilakukan sebelum Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka pekan lalu.

”PAN resmi menjadi partai koalisi pemerintah,” kata Viva.

Bergabungnya PAN dalam partai koalisi pemerintah bukanlah hal baru. Sebab, sejak era Reformasi, PAN selalu berada dalam partai koalisi pendukung pemerintah.

Menurut dia, bergabungnya PAN dalam partai koalisi pemerintah bukanlah hal baru. Sebab, sejak era Reformasi, PAN selalu berada dalam partai koalisi pendukung pemerintah dan menempatkan kadernya sebagai menteri di kabinet.

Langkah politik PAN ini adalah hal biasa dalam budaya politik di Indonesia. Sebab, sejak Pilpres 2004, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden terpilih melakukan politik akomodasi dengan merangkul parpol-parpol untuk berkoalisi dengan pemerintah.

”Karakter budaya politik di Indonesia mengakomodasi lawan politik yang kalah untuk bersama-sama membangun negeri dengan memperkuat posisi politik pemerintah,” ujar Viva.

Baca juga : Antara Pandemi, Konsolidasi, dan Investasi Menuju Pemilu 2024

MELATI MEWANGI UNTUK KOMPAS

Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina.

Pengajar Komunikasi Politik di Universitas Paramadina yang juga pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai, ada dua tujuan utama yang diharapkan dari penyelenggaraan Rakernas II 2021 PAN. Pertama, terkait sosialisasi dari bergabungnya PAN sebagai partai koalisi pemerintah. Kedua, rakernas itu akan memperkuat soliditas dari semua pengurus dan kader terhadap langkah PAN yang memilih bergabung dalam koalisi.

Terkait pembahasan mengenai Pemilu dan Pilkada 2024, ia memperkirakan akan ada pembahasan mengenai strategi-strategi baru yang akan dilakukan PAN. Apalagi, strategi itu diputuskan setelah PAN masuk dalam partai koalisi pemerintah.

”Dalam rakernas esok, publik akan bisa melihat wajah PAN setelah ditinggal pendiri Amien Rais dan setelah masuk partai koalisi pemerintah Jokowi,” ucap Hendri.