Di tengah kian intensnya konsolidasi untuk Pemilu 2024, partai politik diingatkan untuk tidak melupakan tugas membantu rakyat menghadapi pandemi Covid-19.
Oleh
IQBAL BASYARI/KURNIA YUNITA RAHAYU
·4 menit baca
ANTARA FOTO/RENO ESNIR
Petugas merapihkan bendera peserta partai politik 2019 ruangan untuk pendaftaran calon anggota legislatif di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (3/7/2018).
JAKARTA, KOMPAS - Partai politik kian intens melakukan konsolidasi sekalipun Pemilu 2024 masih sekitar 2,5 tahun. Konsolidasi dini menjadi bagian penting untuk memperbaiki elektabilitas partai. Namun, partai politik diingatkan agar agenda konsolidasi tak sampai mengesampingkan kondisi masyarakat yang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.
Konsolidasi internal partai politik (parpol) kian intens belakangan. Hal ini terutama kerap terlihat pada akhir pekan. Pada Sabtu (28/8/2021), misalnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Bangka Belitung. Kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu secara daring dengan pengurus DPC dan DPW PKB di Sulawesi Tenggara. Salah satunya, untuk persiapan program penjaringan calon anggota legislatif (caleg) PKB pada Pemilu 2024.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Adapun Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meresmikan Rumah PAN Jawa Barat di Bandung dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu safari politik di Surakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah.
Muzani melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (29/8), mengatakan, pengurus Gerindra harus terus melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, ia meminta jajaran pengurus dan kader Gerindra, dari tingkat desa hingga pusat, untuk terus melakukan penguatan diri. Penguatan tak hanya dengan tindakan nyata di lapangan, tetapi juga melalui pemanfaatan media sosial.
Dalam kesempatan itu, Muzani sekaligus kembali menyuarakan keinginan Gerindra agar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden (capres) di 2024. Hal itu disebutnya didasarkan pada keinginan Gerindra memberikan bakti yang lebih besar bagi Indonesia.
Target 100 kursi
Muhaimin Iskandar menyatakan, konsolidasi internal harus terus dilakukan untuk membangun komitmen guna memenangi Pemilu 2024 atau minimal berada di peringkat kedua raihan suara terbanyak.
Pada 2024, PKB mematok target 100 kursi di DPR. Pada Pemilu 2019, PKB berada di posisi keempat peraih suara terbanyak dengan 58 kursi di DPR.
Selain pentingnya konsolidasi, ia berpesan agar semua anggota legislatif dari PKB bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Ia juga meminta seluruh jajaran pengurus PKB berinovasi, dan tidak terjebak pada formalitas atau ritual.
DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memberikan sambutan di hadapan seluruh pengurus DPP PKB, sebelum pergelaran ketoprak humor di Gedung DPP PKB, Jakarta, Jumat malam (24/7/2020).
Sementara itu, Zulkifli Hasan menemui kader dan pengurus PAN di Majalengka, Sumedang, dan Bandung. Di Bandung, ia meresmikan Rumah PAN Jabar dan bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Di hadapan kader PAN di Sumedang, Zulkifli meminta kader membantu masyarakat menghadapi pandemi.
"Apapun, sebisanya, jaga sikap, jaga empati, dan jaga perilaku. Tunjukkan kader PAN memberi solusi langsung untuk persoalan masyarakat," katanya.
Adapun Ahmad Syaikhu dalam kunjungannya ke Surakarta dan Karanganyar berpesan agar pejabat publik dari PKS, termasuk anggota legislatif, menampung dan memperjuangkan aspirasi publik.
"Anggota legislatif dari PKS harus bisa menyelesaikan persoalan warga di masing-masing daerah pemilihan. Kita semua berdoa agar semua kesulitan terutama pandemi ini bisa selesai," tutur Syaikhu.
PARTAI AMANAT NASIONAL
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kiri) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyeruput kopi dalam safari politiknya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/8/2021)
Persoalan publik
Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, lebih awal parpol melakukan konsolidasi politik atau kegiatan lainnya untuk mendekatkan diri dengan publik oleh elite parpol akan menguntungkan parpol, terutama untuk meningkatkan elektabilitas parpol pada Pemilu 2024.
”Mungkin bagi masyarakat, sisa waktu 2,5 tahun masih sangat jauh, tetapi bagi politisi atau parpol justru menjadi awal yang baik untuk memoles citra, mendekatkan diri pada rakyat, membangun basis politik, memperkuat soliditas internal, sekaligus memanaskan mesin partai politik,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan parpol untuk tidak mengesampingkan kesulitan rakyat menghadapi pandemi dan dampak ekonomi ataupun sosial yang ditimbulkan pandemi.
”Parpol harus bisa membantu persoalan yang paling krusial dirasakan rakyat saat ini, yakni krisis kesehatan, ekonomi, dan lapangan kerja. Parpol mesti tetap bisa fokus pada hal itu,” tambahnya.
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu (kiri) memberikan bantuan sembako ke warga terdampak Covid-19 di Laweyan, Surakarta, Sabtu (28/8/2021).
Sementara itu, dalam diskusi Pemuda dalam Reformasi Partai Politik, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, parpol merupakan institusi yang sangat penting dalam negara demokrasi. Partai berperan dalam pengisian jabatan pemimpin negara, anggota legislatif, kepala daerah, bahkan komisi-komisi negara. Oleh karena itu, parpol harus terus bertransformasi menjadi institusi yang modern dan demokratis.
Menurut dia, transformasi parpol harus dilakukan dengan pengubahan regulasi, yakni Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Saat ini, aturan yang terdapat dalam dua beleid itu justru menempatkan partai pada posisi sulit dan tidak mendorong partai menjalankan fungsi kelembagaan, rekrutmen, dan kandidasi secara optimal.
Contohnya, aturan pendirian partai harus berbadan hukum membuat parpol sibuk untuk memenuhi persyaratan tersebut ketimbang menjalankan rekrutmen dan pendidikan politik. Selain itu, baik UU Pemilu maupun UU Parpol tidak satu pun yang memuat indikator proses rekrutmen yang demokratis.
Namun, kata Ninis, tidak adanya revisi paket undang-undang politik tidak berarti reformasi tidak dilakukan. Selama menunggu revisi undang-undang, parpol bisa menyiasatinya dengan lebih banyak melibatkan kaum muda untuk memberikan masukan kepada partai. Dukungan yang lebih konkrit bisa diwujudkan dengan membuat kuota minimal anak muda untuk menjadi calon anggota legislatif. Selain itu, mendorong optimalisasi peraturan teknis, seperti peraturan pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk mensyaratkan pelibatan anak muda dalam kepesertaan pemilu.
