Vaksinasi demi Kemanusiaan, Bukan Kepentingan Politik
Partai politik gencar menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah. Parpol diingatkan untuk mengedepankan vaksinasi sebagai bentuk kerja kemanusiaan, bukan lantas mengejar kepentingan elektoral.
Oleh
RINI KUSTIASIH/IQBAL BASYARI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Vaksinasi yang dilakukan oleh hampir semua partai politik diharapkan tidak tercederai dengan kepentingan politik elektoral. Bendera parpol pun sebaiknya dikesampingkan dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan sehingga tujuan vaksinasi ataupun kegiatan sosial lain dalam penanganan pandemi benar-benar dimaksudkan untuk tujuan kemanusiaan.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi pada Jumat (27/8/2021), mengatakan, DPP PAN telah menginstruksikan pengurus di seluruh wilayah untuk ikut melakukan vaksinasi massal. Hal ini guna membantu program vaksinasi pemerintah agar cakupan vaksinasi meluas sehingga mempercepat kekebalan komunitas.
”Vaksinasi untuk semua kalangan masyarakat berusia di atas 18 tahun, tidak hanya untuk kader dan simpatisan PAN,” ujarnya.
Selain suntikan vaksin, PAN juga memberikan vitamin, obat-obatan, dan sembako kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan vaksinasi. Bahkan, di beberapa daerah, peserta mendapatkan uang tunai sebagai bantuan PAN kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.
Menurut Viva, saat ini parpol perlu mengutamakan kemanusiaan dibandingkan memikirkan pemilu. Sebab, rakyat sedang membutuhkan kehadiran parpol untuk melewati masa sulit akibat pandemi. ”Semua kekuatan harus bergerak membantu pemerintah mengatasi pandemi,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Muchamad Nabil Haroen, mengatakan, vaksinasi massal yang diselenggarakan bekerja sama dengan TNI dan Polri di daerah pemilihannya (dapil) di Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo (Jawa Tengah) diklaim sebagai perwujudan dari kontribusi partai dalam membantu pemerintah menangani pandemi. Ribuan vaksin telah didistribusikan kepada masyarakat di empat wilayah itu untuk mempercepat capaian vaksinasi yang diharapkan pemerintah.
”Vaksin itu pun bukan hanya untuk kalangan tertentu karena vaksinasi itu hak semua orang. Di Sukoharjo, misalnya, vaksinasi itu mengundang pendukung klub sepak bola, umat lintas agama, dan masyarakat umum. Sebab, ini kan bukan milik golongan tertentu dan tujuannya kemanusiaan. Tidak ada bendera partai yang dipasang karena ini kegiatan bersama TNI/Polri dan elemen masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan lain, Nabil mengadakan vaksinasi di sebuah gereja dan umat antusias memanfaatkannya. Sejumlah warga yang tidak dapat mengakses vaksin karena beberapa alasan, seperti sakit dan tempatnya terpencil, juga didatangi oleh tim khusus. ”Jadi, vaksinasi ini umum terbuka untuk semua kalangan. Untuk kader pun kami juga memberikan perhatian karena mereka juga harus divaksin, sama dengan warga lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengatakan, semua kegiatan sosial yang diadakan oleh partainya pun diklaim sebagai bagian dari kerja-kerja kemanusiaan dan bukan kepentingan kelompok atau golongan. Saat ini, semua fokus dan perhatian elemen bangsa memang harus ditujukan pada penanganan pandemi.
Begitu pula disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Sukamta. Menurut dia, semua kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan PKS di daerah terbuka untuk umum. Tidak ada pengkhususan kepada kelompok tertentu atau hanya demi meraih tujuan elektoral. Sebab, ini adalah soal kemanusiaan.
”Vaksinasi sudah habis-habisan digeber dengan melibatkan TNI dan Polri. Tetapi, kenyataannya rakyat yang antusias masih susah mendapat akses vaksin. Maka, hal yang mestinya diperbaiki dalam vaksinasi ini ialah ketersediaan dan distribusinya kepada masyarakat,” ujarnya.
Bukan kepentingan politik
Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, parpol sebenarnya bukan lembaga yang memiliki keahlian dalam melakukan vaksinasi. Pemerintah memiliki struktur yang lengkap dari pusat sampai daerah hingga puskesmas di daerah tempat tinggal warga. Namun, struktur itu tidak dioptimalkan, dan banyak bergantung pada kolabolator, seperti TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan parpol.
Persoalan distribusi itu seharusnya menjadi fokus perbaikan pemerintah. Kalaupun memang diperlukan kerja sama parpol atau kolabolator lain dalam pendistribusian vaksin, hal itu harus memiliki tujuan utama kemanusiaan dan bukan untuk kepentingan elektoral.
”Parpol pun sebaiknya ,jika memang ingin mengedepankan vaksinasi sebagai kerja-kerja kemanusiaan, tidak perlu menonjolkan bendera parpolnya. Sebab, ini bukan pada tempatnya berkampanye untuk kepentingan elektoral,” katanya.
Dari sisi pemerintah, sikap merangkul yang ditunjukkan kepada semua elemen masyarakat, temasuk parpol dalam distribusi vaksin, menurut Wasisto, itu bagian dari strategi untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin dalam menghadapi pandemi. Hal itu bukan sesuatu yang salah. Namun, untuk mencegah vaksinasi ini dimanfaatkan demi kepentingan elektoral, struktur kesehatan yang dimiliki pemerintah diharapkan juga lebih aktif bertindak di lapangan.
”Sebab, bagaimanapun, parpol adalah entitas politik yang pasti tidak bisa lepas dari kepentingan. Niat baik mereka pun dapat saja dimanfaatkan untuk tujuan di luar kemanusiaan. Soal ini, pemerintah tentu harus memperbaiki distribusi dan implementasi vaksinasi di lapangan,” ujarnya.