Partai Demokrat dan PKS mengajak publik ikut mengawal jalannya pemerintahan. Ini menyusul kabar PAN bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah sehingga suara oposisi di DPR tinggal 19 persen.
Oleh
IQBAL BASYARI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat mengajak publik ikut mengawal jalannya sistem pengawasan dan keseimbangan atau checks and balances pemerintahan. Suara dua partai politik di luar pemerintahan di DPR yang tinggal 19 persen diperkirakan sulit mengimbangi suara mayoritas koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Kekuatan publik diyakini bisa memperkuat suara oposisi dalam mengawal demokrasi.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan semua ketua umum partai koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/2021). Tidak seperti pertemuan sebelumnya yang diikuti ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) enam parpol, kali ini peserta menjadi tujuh parpol. Penambahan itu terjadi dengan turut sertanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Seusai pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu, Sekjen Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengumumkan bahwa kehadiran petinggi PAN merupakan tanda bergabungnya partai tersebut dalam koalisi. ”Sahabat baru kami dalam koalisi (PAN) semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokratisasi di Indonesia,” ujar Plate.
Jika kabar ini betul, berarti kini tujuh dari sembilan parpol di parlemen menjadi partai koalisi pendukung pemerintah. Tinggal menyisakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar pemerintahan dengan jumlah suara di DPR sekitar 19 persen. Adapun koalisi parpol pendukung pemerintah mendominasi dengan jumlah 81 persen kursi DPR.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera, dihubungi dari Jakarta, Jumat (27/8/2021), mengatakan, PKS menghargai pilihan PAN yang bergabung dengan partai koalisi pemerintah. Pilihan politik itu menjadi hak setiap parpol karena masing-masing memiliki strategi yang berbeda.
Besarnya kursi parpol pendukung koalisi, lanjut Mardani, dikhawatirkan memunculkan kekuasaan absolut yang rentan berujung pada korupsi. Oleh sebab itu, pengawasan yang nantinya dilakukan oleh PKS akan lebih substantif dan kreatif agar dengan minimnya suara di parlemen bisa tetap menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
”PKS ingin bersama rakyat dan melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif,” ucapnya.
Selain itu, PKS juga akan mengajak media massa dan publik untuk menjadi pengawas kebijakan pemerintah. Dukungan dari kedua elemen tersebut akan sangat membantu PKS menyuarakan kepentingan-kepentingan yang tidak didengar oleh pemerintah akibat besarnya suara dari partai pendukung koalisi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, demokrasi harus tetap dijaga. Fungsi pengawasan di parlemen tetap akan dijakankan oleh Demokrat untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.
Meskipun kini suara partai oposisi berkurang, ia yakin suaranya akan tetap kuat karena tetap didukung oleh suara publik, koalisi masyarakat sipil, dan media massa. ”Kekuatan rakyat jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan elite,” katanya.
Di sisi lain, dengan bertambahnya kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah, Demokrat berharap bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Partai pendukung koalisi bisa mempercepat penanganan pandemi dan bukan sebaliknya membuat gaduh dengan, misalnya, membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan memperpanjang masa jabatan presiden.
Demokrat, lanjut Herzaky, sejak awal memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Demokrat akan terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat serta fokus membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah.
Dinamika yang terjadi di kabinet tidak akan mengubah komitmen untuk memperjuangkan rakyat. Demokrat akan terus kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Sebab, demokrasi tetap membutuhkan checks and balances yang kini dilakukan oleh Demokrat sebagai parpol oposisi.
”Butuh kekuatan penyimbang. Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan dan tidak ada yang berani mengkritisi, salah satunya inkonsistensi pemerintah soal booster Moderna,” ujar Herzaky.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, di mana pun posisi politik PAN, apakah di dalam atau di luar pemerintahan, PAN akan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Terlebih di masa pandemi, pekerjaan-pekerjaan penanganan dampak pandemi perlu dilakukan secara gotong royong. Oleh sebab itu, semua kelompok harus turut serta mengatasi masalah ini agar pandemi segera berakhir.
”PAN selalu mendahulukan kepentingan masyarakat agar bisa segera dipenuhi, tanpa ada dikotomi berada di dalam atau di luar partai koalisi pendukung pemerintah,” katanya.