Zulkifli Hasan Jamin Tak Ada Amendemen Konstitusi hingga 2024
Ketua Majelis Pertimbangan PAN Hatta Rajasa mengkritisi alasan amendemen karena Indonesia tak memiliki arah pembangunan yang jelas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Ke-23 PAN, Senin (23/8/2021), di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Amanat Nasional atau PAN menegaskan kembali jati dirinya sebagai partai politik yang mendukung inklusivitas, moderasi, dan Islam wasathiyah atau tengahan. Oleh karena itu, dalam usia partai yang menginjak 23 tahun, PAN mendorong semua kadernya untuk bekerja keras dan meresapi napas PAN yang mendukung politik gagasan yang memerjuangkan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.
Selain itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidato politiknya saat memperingati Hari Ulang Tahun Ke-23 PAN yang berlangsung secara daring, Senin (23/8/2021), di Jakarta, menyinggung pula soal wacana amendemen konstitusi. Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) ini menjamin wacana amendemen tak akan terlaksana hingga pemilu selanjutnya.
Terkait kehadiran PAN di kancah perpolitikan nasional, Zulkifli mengingatkan, PAN didirikan oleh berbagai tokoh dengan beragam latar belakang pada 23 Agustus 1998. Pendirian PAN juga tidak dapat dilepaskan dari momentum Reformasi. Oleh karena itu, PAN juga adalah partai yang memiliki tugas sejarah mengawal agenda-agenda reformasi untuk dapat diwujudkan dalam mencapai Indonesia adil dan makmur.
Dalam perkembangannya, partai memang mengalami dinamika. Namun, hal itu tidak menyurutkan dan menghilangkan komitmen PAN terhadap jati dirinya. Ikhtiar untuk kembali kepada politik gagasan yang berlandaskan akhlak agama yang rahmatan lilalamin menjadi napas PAN dalam peringatan ultah ke-23 ini.
Baca juga: Zulkifli Hasan: Teguhkan Kembali Janji Kebangsaan Demi Indonesia Emas 2045
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Ke-23 PAN, Senin (13/8/2021).
”Membawa rahmat bagi sekalian alam artinya yang berguna untuk semua orang banyak, seluruh uamt manusia. Oleh karena itu, PAN inklusif, mendukung gagsaan Islam tengah, Islam wasathiyah, Islam susbtantif yang memiliki semangat kemajuan, terbuka pada dialog, menggembirakan, rahmatan lilalamin,” kata Zulkifli.
”Yang menjadi ideologi politik PAN ialah Islam garam, bukan Islam gincu, tetapi visi dan value yang kita perjuangkan,” lanjutnya di hadapan kader, baik secara langsung maupun virtual. Acara dihadiri langsung, antara lain, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay.
Zulkifli yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mendorong partai dan kadernya kembali kepada spirit awal kepartaian yang dimulai dengan modernisasi, kaderisasi, mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan individu. Kader juga diberi arahan untuk sebesar mungkin berkontribusi pada demokrasi, dan mewujudkan agenda Reformasi dalam perjalanan sejarah bangsa.
Posisi PAN yang berada di tengah itu, menurut Zulkifli, memiliki peranan penting, terutama untuk mencegah terjadinya perpecahan antarpandangan umat Islam di Tanah Air. Tujuan utamanya ialah persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam, dan warga bangsa tentunya, agar memiliki solidaritas yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan di depan.
Dari kiri ke kanan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, dalam peringatan HUT Ke-23 PAN, Senin (23/8/2021) di Jakarta.
”Kami (PAN) berada di tengah, ahlussunnah wal jamaah, Islam tradisional, Islam moderat. Coba bayangkan Indonesia tanpa PAN. Tidak terbayangkan mau jadi apa. Oleh karena itu, penting sekali ini menjadi perhatian kita. Ketika saya di CSIS kemarin ditanyai apakah berniat menjadi presiden, saya katakan tidak. Buat saya lebih penting membesarkan PAN. Itu kewajiban sejarah bagi kita untuk Merah Putih, untuk republik,” katanya.
Indonesia pun saat ini memiliki demokrasi sebagai modal yang baik untuk membangun politik kebangsaan. Seluruh kader diminta untuk serius di daerah pemilihannya masing-masing untuk mendorong demokrasi berkembang, dan mewujudkan capaian suara yang baik bagi PAN. Sebab, hanya dengan kursi dan suara yang memadai, PAN dapat ikut mewarnai kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif.
Pada Pemilu 2024, PAN menargetkan 60 kursi di DPR, dan kenaikan jumlah kursi juga diharapkan dapat terjadi di provinsi maupun kota/kabupaten. Pada Pemilu 2019, PAN meraih 44 kursi di DPR atau di atas Partai Persatuan Pembangunan yang berada di posisi buncit dengan raihan 19 kursi di DPR.
Untuk mencapai hasil pemilu yang baik, Zulkifli meminta kadernya turun dan mendekat kepada rakyat, empatik, serta menjadi solusi bagi persoalan rakyat. ”Jaga akhlak, jaga empati, bersatu, dan membela kepentingan rakyat yang sedang susah. Sulit betul rakyat, dengarkanlah suara mereka,” ucapnya.
Amendemen konstitusi
Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga menegaskan dirinya terus mengikuti perkembangan terakhir dalam politik di negeri ini.
Ia memastikan amendemen konstitusi, yang dalam beberapa waktu terakhir mengemuka sebagai suatu isu, tidak akan terwujud sampai pemilu berikutnya di 2024. Ia, antara lain, merespons kekhawatiran dari Ketua Majelis Pertimbangan PAN (MPP) Hatta Rajasa, yang mengemukakan sejumlah pertanyaan mengenai rencana amendemen konstitusi.
”Pak Hatta tidak usah khawatir. Saya ini in charge di semua perkembangan terakhir di republik ini. Tidak usaha khawatir. Tidak akan terjadi amendemen itu. Tidak akan terjadi. Kalau mungkin terjadi, waktu Zulkifli Hasan menjadi Ketua MPR, tetapi itu tidak terjadi. Sampai pemilu yang akan datang, amendemen itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, tidak usah khawatir berlebihan,” ucapnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) berbincang dengan Ketua MPP PAN Hatta Rajasa di sela-sela Rapat Konsolidasi DPP PAN dengan Fraksi PAN DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Sepuluh tantangan
Sementara itu, Hatta mengatakan, kelahiran PAN di era Reformasi memberikan kewajiban kepada kader untuk mengawal agenda-agenda Reformasi. Reformasi tidak boleh berhenti, apalagi diputar balik melawan jarum jam. Sebab, pendiri PAN juga adalah tokoh-tokoh pencetus dan penggerak Reformasi. PAN tidak dapat dipisahkan dari Reformasi itu sendiri.
”Karena kita lahir, PAN lahir dari rahimnya Reformasi. Kini, 23 tahun berlalu, suka dan duka kita hadapi bersama, berbagai badai dan tantangan pun mendera kita. Namun, kita tetap tegak kokoh berdiri, karena kita selalu bersatu,” ucapnya.
Hatta pun tidak sependapat dengan pandangan sebagian pihak yang menyalahkan Reformasi dan amendemen konstitusi 1999-2002 sehingga merasa perlu memutar arah jarum jam.
Terkait wacana amendemen konstitusi kembali yang disampaikan oleh MPR untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara, ia pun memberikan catatan kritis. Sebab, jika yang dijadikan alasan ialah karena Indonesia tidak memiliki arah pembangunan nasional yang jelas, menurut dia, itu tidak sesuai. Pasalnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kelima kanan) yang juga Ketua MPR menghadiri pelantikan bersama pengurus DPW PAN Jatim dan DPD PAN se-Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/1/2017).
Lebih jauh, Hatta mengingatkan, ada kajian dari World Economic Forum (WEF) yang menyebutkan 10 ancaman kehidupan kemanusiaan yang harus diantisipasi oleh Indonesia. PAN harus pula terlibat dalam pemberian solusi terhadap persoalan-persoalan itu.
Sepuluh hal itu ialah pandemi, krisis mata pencaharian, cuaca esktrem, kegagalan keamanan siber, kesenjangan digital, vaksinasi berkepanjangan, terorisme, kekecewaan generasi muda, kemerosotan kohesi sosial, dan kerusakan lingkungan.
”Sudahkah hal-hal itu diantisipasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, itu yang mesti dikawal oleh fraksi kita di DPR,” ucapnya.
Menjaga konsistensi
Sementara itu, Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya secara virtual, berharap PAN dapat tumbuh dan berkembang serta konsisten merekatkan kebangsaan dan menyuarakan kemajuan. ”Dihadapkan pada tantangan dan pandemi serta berbagai permasalahannya, kita harus bergotong royong membantu sesama sebagai cerminan politik yang berkeadaban,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F20191016_ENGLISH-KABINET-BARU_C_web_1571235687.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Presiden meminta PAN dapat menjadi teladan dengan mendahulukan agenda kemanusiaan, mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan bangsa, serta menghindari politik sektarian yang mengganggu persatuan dan kesatuan.
”Saya percaya PAN selalu istikomah membawa obor Reformasi dan konsisten pada politik amar maruf nahi mungkar, dan meneguhkan perjuangan moderasi dan inklusivisme politik,” ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir mengatakan, PAN sepeninggal Amien Rais mesti mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Amien Rais, bagaimanapun, adalah pendiri partai. Namun, kepergiannya adalah juga fakta yang mesti diterima, dan mesti diambil hikmahnya.
”Hikmahnya ialah kami harus lebih detil dalam menerapkan program-program kerja kita minimal sampai 2024 jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Waktu itu kita memiliki tokoh kharismatik, sekarang tidak ada lagi tokoh kharismatik, Pak Amien Rais, dan semoga ini akan menjadi kekuatan kita menjalankan partai ini,” ucapnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Kompleks Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir dalam tauziyah yang disampaikannya mengatakan, PAN secara historis lahir dari spirit para elite dan pergerakan Muhammadiyah untuk mengamankan dan melanjutkan perjuangan Reformasi, yang saat itu merupakan pilihan penting dan strategis bagi kehidupan bangsa.
Di ultah ke-23, PAN pun diharapkan dapat merenungkan dan mereaktualisasi gerakan partai agar mampu menjalankan fungsi kepartaian sebagaimana diamanatkan konstitusi sekaligus menghidupkan kembali jiwa, alam pikiran, dan tujuan luhur Reformasi.
PAN juga diharapkan membuktikan dirinya menyatu dengan denyut nadi rakyat. ”Segenap elite dan warga PAN harus jadi bagian utuh dari rakyat, ketika rakyat menderita, menghadapi musibah besar, dan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kebangsaan. Para elite harus berada di tengah-tengah rakyat dengan jiwa empati, simpati, dan memberi solusi,” kata Haedar.
Sebagai partai reformasi, PAN harus mampu menghidupkan kembali jiwa Reformasi yang sejati, yakni mewujudkan kehidupan demokrasi yang luhur berbasis nilai-nilai akhlak Pancsila dan kebudayaan luhur bangsa. Demokrasi yang diperjuangkan ialah demokrasi yang membawa keadilan dan kebajikan dan kemajuan rakyat.
Baca juga: Tahun Pandemi Bukan Tahun Politik
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F20190328_ENGLISH-DEBAT_C_web_1553784572.jpg){kind=logo}
Umat lintas agama berbincang di depan gambar Pancasila di Gereja Katedral, Jakarta, saat kumpul menjelang buka puasa bersama lintas agama dengan tema Menguatkan Toleransi, Persaudaraan, dan Solidaritas Kemanusiaan, Jumat (1/6/2018).
Bersama-sama dengan kekuatan politik lainnya, lanjut Haedar, PAN diharapkan pula bisa membawa proyeksi Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila yang dimaksudkan itu harus dibuktikan dalam dunia nyata, dipraktikkan dalam perilaku elite dan warga bangsa, serta bukan Pancasila yang merupakan retorika dan dogma atau klaim belaka.
”Yang terakhir, di era media sosial, dan era revolusi 4.0, sebagai bagian dari dinamika kehidupan baru masyarakat modern abad ke-21, PAN harus menjadi partai modern, yang dalam tata kelolanya berbasis sistem profesional, obyektif, dan moderat. Sekaligus juga mampu mengagregasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Haedar.
