logo Kompas.id
Politik & HukumKonsultasi Hukum: Pemerintah Bisa Tak Layani Warga yang Menolak Vaksin

Konsultasi Hukum: Pemerintah Bisa Tak Layani Warga yang Menolak Vaksin

Untuk menekan penyebaran virus Covid-19, pemerintah menggiatkan vaksinasi. Warga yang termasuk prioritas menerima vaksin, tetapi menolak, bisa dikenai sanksi administratif, termasuk tak diberikan layanan pemerintahan.

Oleh Kompas-Peradi
· 1 menit baca

Pengantar: Harian Kompas dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) bekerja sama untuk melakukan pendidikan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat melalui konsultasi hukum yang dimuat di Kompas.id. Warga bisa mengajukan pertanyaan terkait persoalan hukum melalui e-mail: hukum@kompas.id dan kompas@kompas.id yang akan dijawab oleh sekitar 50.000 anggota Peradi. Pertanyaan dan jawaban akan dimuat setiap hari Sabtu. Terima kasih.

Pertanyaan: Pemerintah menetapkan syarat vaksinasi untuk mendapatkan layanan publik, termasuk masuk ke mal. Apa dasar hukumnya? Bagaimana hak warga yang belum divaksin, karena berbagai pertimbangan? Apalagi, pemerintah tidak menargetkan seluruh rakyat bisa divaksin? Terima kasih. (Beni, Jakarta Selatan)

Baca Juga: Konsultasi Hukum: Ganti Rugi bagi Warga yang Sudah Divaksin...

Editor: triagung
Bagikan
Memuat data..