Partai Politik Mulai Persiapkan Pencalonan Legislatif 2024
Pemilu 2024 masih sekitar tiga tahun lagi, tetapi partai politik mulai ancang-ancang menyiapan pencalonan legislatif. Hal ini dinilai positif karena parpol menyadari pentingnya kaderisasi dan rekrutmen politik.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik mulai menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024 dengan membuka rekrutmen bakal calon anggota legislatif. Persiapan lebih awal dalam pencalegan dilakukan untuk memastikan kualitas caleg lebih baik dan memudahkan kinerja partai saat mendekati momen pemilu.
Upaya itu, misalnya, dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang membuka program pencalegan dini, Kamis (19/8/2021), secara daring di Jakarta. Dengan pencalegan dini itu, PKB menargetkan meraih 100 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemilu 2024. Adapun di Pemilu 2019, PKB mendapat 58 kursi DPR.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Wakil Ketua Umum PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid, Jumat (20/8/2021), mengatakan, pencalegan dini itu merupakan serangkaian usaha lebih awal untuk meraih kemenangan dengan target yang realistis, yaitu 100 kursi DPR.
”Kami meyakini caleg adalah salah satu kunci utama pemenangan, tetapi tidaklah mudah untuk mendapatkan caleg yang andal, kompeten, dan berpotensi menang. Ini penjaringan awal,” ucapnya.
Baca juga : KPU Tepis Isu Penundaan Pemilu 2024
Oleh karena itu, PKB berusaha lebih awal memanggil setiap warga yang memiliki niat terjun di dunia politik, mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga DPR. Dalam mekanismenya, setelah calon mendaftar, PKB akan melakukan seleksi melalui pendalaman bakat (talent scouting) serta uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
”Setelah lulus seleksi, para caleg akan kami berikan pembekalan khusus dalam strategi dan kerja-kerja meraih kemenangan,” ujar Jazilul.
PKB selanjutnya akan melakukan sejumlah upaya lain, seperti klinik pelatihan kader dan pemetaan daerah pemilihan (dapil). Tim pemenangan pemilu PKB turun ke wilayah-wilayah untuk melakukan hal itu, sekaligus memulai rekrutmen caleg di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
Baca juga : Mendukung Surat Suara Jadi Lebih Sederhana
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, partainya telah memiliki peta di setiap dapil tentang potensi caleg yang diproyeksikan akan dicalonkan dalam pemilu. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Partai Golkar akan menerbitkan surat penugasan fungsionaris kepada para bakal caleg Partai Golkar tersebut.
”Dalam satu atau dua minggu ini, kami akan menerbitkan surat-surat tugas fungsionaris kepada para bakal caleg tersebut agar mereka segera bekerja menyiapkan program-program dan jaringan di daerah,” katanya.
Selain diberikan kepada bakal caleg, surat penugasan itu juga diberikan kepada para kepala daerah yang sedang menjabat. Jaringan-jaringan yang mereka bangun akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan elektabilitas partai dan para bakal calon.
Menurut Doli, bakal caleg yang potensial untuk dicalonkan oleh partai sebagian adalah anggota DPR, anggota DPRD provinsi maupun kota/kabupaten, serta sebagian lainnya adalah kader-kader baru yang menyatakan niatnya masuk ke dalam politik.
Baca juga : Perubahan Surat Suara Pemilu 2024 Wajib Memudahkan Pemilih
”Kami sudah siapkan pemetaan setiap dapil dan rekrutmen orang-orangnya. Prosesnya pun bertahap karena kami rekrut orang 200 persen (dua kali lipat) dari jumlah kursi per dapil. Jadi, nanti akan diseleksi sehingga jumlahnya sesuai jumlah kursi per dapil,” tutur Doli.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, pencalegan dini sudah menjadi tradisi partainya. Dalam dua kali pemilu terakhir, PAN telah mengadakan pencalegan dini. ”Sudah ada peraturan partai tentang pencalegan dini dan itu juga sudah kami lakukan dalam dua pemilu terakhir. Jadi, itu sudah tradisi partai,” ucapnya.
Sebagaimana Partai Golkar, PAN juga telah memetakan siapa saja bakal caleg yang akan mencalonkan diri di setiap dapil. Sebagian dari bakal caleg itu adalah anggota legislatif di pusat dan daerah. Namun, ada pula kesempatan bagi profesional, seperti olahragawan, advokat, artis, dan berbagai profesi lainnya, untuk ikut serta menjadi caleg PAN.
”Dari satu dapil, misalnya, ada 10 kursi. Dari 10 kursi itu, mungkin caleg lamanya ada satu, sedangkan yang lain wajah baru. Jadi, nantinya akan lebih banyak calon baru daripada calon lama,” katanya.
Untuk dapil DKI Jakarta, misalnya, ada Eko Hendro Purnomo untuk Jakarta Utara. Lalu, ada Denny Cagur untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Untuk Jakarta Barat, ada penyanyi Pasha Ungu yang diproyeksikan menjadi bakal caleg. Bakal caleg di daerah-daerah lain juga telah dipetakan oleh PAN, seperti Pangeran Khairul Saleh, yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR, untuk Kalimantan Selatan. Ada juga Sarifuddin Suding untuk Sulawesi Tengah.
”Semua upaya pemenangan pileg itu akan diintegrasikan ke dalam Komite Pemenangan Pemilu, baik yang ada di nasional, yakni KPPN, maupun di provinsi yang namanya KPPW dan kota/kabupaten dengan KPPD,” ungkap Viva.
Untuk Pemilu 2024, PAN menargetkan 70 kursi atau naik dari pencapaian Pemilu 2019 yang meraih 44 kursi DPR.
Siap ditugasi
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak fokus pada percepatan pencalegan untuk Pemilu 2024. PDI-P menilai fungsi rekrutmen anggota dan kaderisasi kepemimpinan politik partai merupakan fungsi yang build-in atau terlembaga dan berjalan secara sistemik.
”Dengan demikian, sebagai proses yang sistemik, PDI-P selalu siap dengan penugasan-penugasan kader partai. Proses ini jauh lebih penting daripada sekadar mempercepat proses pencalegan. Ketika momentumnya tiba untuk penetapan caleg, partai sudah siap dengan kader-kader yang telah dilatih dan digembleng di lapangan untuk ditugaskan sebagai caleg maupun sebagai kepala atau wakil kepala daerah,” papar Hasto.
Kendati kader siap kapan pun ditugasi partai untuk maju dalam pencalegan, menurut Hasto, tetap ada pemetaan politik yang dilakukan partai. Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek historis, geografis, budaya, hingga rekam jejak pemilu-pemilu sebelumnya di dapil.
”Tidak hanya itu, aspek sosiologis dan konfigurasi politik juga penting dipahami oleh kader partai sehingga ketika ditugaskan, yang bersangkutan sudah bisa memahami aspek-aspek strategis terkait kewilayahan,” katanya.
Dihubungi secara terpisah, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, sebagai partai nonparlemen, partainya siap beradu dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, untuk memenuhi target bisa masuk parlemen pada 2024, partainya sejak dini merekrut caleg. Mereka saat ini tengah menyiapkan sistem rekrutmen dalam waktu dekat.
”Di dalam dapil yang jumlahnya 80, harus ada kader Perindo yang bersaing di sana. Tahapan pertama bagi bakal caleg adalah lulus seleksi administrasi, selanjutnya seleksi melalui wawancara langsung,” ujarnya.
Pendekatan positif
Persiapan lebih awal yang dilakukan partai-partai dalam pencalegan, menurut Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz, adalah sesuatu yang positif. Sejumlah parpol diketahui telah memiliki sekolah partai yang fungsi utamanya untuk kaderisasi. Artinya, parpol mulai menyadari peran penting mereka dalam rekrutmen politik sekaligus kaderisasi.
Dari sisi teknis, penyiapan caleg sejak awal, baik dalam rekrutmen terbuka maupun melalui proses kaderisasi yang berjenjang di internal partai, adalah upaya yang dilakukan oleh partai merespons pengalaman dari Pemilu 2019.
”Dalam Pemilu 2019, kan, semuanya fokus pada pemilu presiden. Pemilu legislatif terlupakan. Dengan penyiapan parpol-parpol sedari awal dalam pencalegan, pileg akan mendapatkan perhatian lebih dari parpol, dan terbuka potensi bagi parpol untuk menghadirkan caleg-caleg yang lebih berkualitas melalui seleksi maupun kaderisasi,” kata August.
Penyiapan bakal caleg sejak awal juga memudahkan kerja-kerja parpol nantinya di dalam pemilu karena mereka tidak harus tergopoh-gopoh dalam menentukan siapa caleg yang akan diusung di dalam pemilu legislatif. Dari sisi kinerja, hal ini akan meringankan parpol, yang juga harus menghadapi pilpres. Parpol juga akan lebih dapat menajamkan soal program ketimbang penentuan caleg saat mendekati pemilu.
”Mekanisme pencalegan yang dibuka lebih awal dan durasi waktu yang lebih panjang sebelum 2024 itu akan lebih membuka proses kandidasi atau nominasi. Harapannya, parpol-parpol itu lebih bisa memperoleh caleg-caleg yang potensial,” kata August.