KPU patuh menjalankan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Pilkada. Pemilu dan pilkada selanjutnya akan tetap digelar pada 2024. Tidak ada pengunduran jadwal menjadi 2027.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Logo sejumlah partai politik peserta Pemilu 2019 ditampilkan dalam acara refleksi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan persiapan Pilkada 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tetap akan berlangsung pada 2024. Tahapan, jadwal, dan persiapan lainnya yang selesai dibahas oleh tim kerja bersama akan segera diputuskan agar pelaksanaan pemilu serentak 2024 berjalan lancar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra di Jakarta, Selasa (17/8/2021), menegaskan, tidak ada pengunduran jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diisukan diundur menjadi 2027. Bahkan, persiapan menuju pemilu serentak 2024 telah dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Saat ini KPU telah menyiapkan tahapan, jadwal, dan peraturan pendukung termasuk infrastruktur teknologi untuk mendukung kelancaran Pemilu dan Pilkada 2024,” ujarnya.
Dalam melakukan persiapan itu, KPU berkoordinasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri. Mereka tergabung dalam tim kerja bersama yang telah melakukan tiga kali rapat konsinyering untuk membahas persiapan Pemilu 2024.
(Dari kiri ke kanan) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menghadiri rapat dengar dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).
Tim kerja bersama yang beranggotakan penyelenggara pemilu, DPR, dan Kemendagri dibentuk untuk mematangkan, memantapkan, serta finalisasi konsep dan desain penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka melakukan rapat sejak Mei dan hasilnya akan dibawa dalam rapat kerja Komisi II untuk menentukan tahapan dan desain Pemilu 2024.
Ada lima tema krusial yang akan jadi fokus kerja Tim kerja bersama, yakni penentuan hari pencoblosan, lamanya waktu tahapan, peraturan-peraturan teknis yang dibutuhkan, pendanaan pemilu dan pilkada, serta koordinasi dan konsolidasi dengan institusi lainnya.
Ilham mengatakan, KPU telah menyampaikan seluruh rancangan tahapan, jadwal, anggaran, dan peraturan KPU untuk Pemilu 2024 kepada tim kerja bersama. Adapun salah satu usulan dalam rapat tersebut terkait waktu pelaksanaan pemilu, yakni 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Hasil rapat tim kerja bersama yang telah tuntas akan dibawa dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR untuk segera diputuskan secara resmi.
”Pelaksanaan rapat dengar pendapat lebih cepat lebih baik agar segera tahapan Pemilu 2024 bisa segera diputuskan sehingga KPU bisa melakukan persiapan dengan lebih baik,” ujarnya.
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
Pemilih menggunakan hak pilih dan menentukan pilihannya saat Pemilu 2019 di bilik suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Kamis (25/4/2019).
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, rapat membahas persiapan Pemilu 2024 yang sedianya dijadwalkan pada masa persidangan DPR lalu ditunda akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pembahasan direncanakan dilakukan pada masa persidangan DPR kali ini yang telah dimulai sejak 16 Agustus.
”Tim kerja bersama sudah selesai melaksanakan tugasnya. Kami sudah mempunyai desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu 2024. Tinggal melaporkan secara formal di Rapat Kerja Komisi II bersama penyelenggara pemilu dan Kemendagri,” katanya.
Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menambahkan, KPU patuh pada aturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemilu sesuai jadwal. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang pada prinsipnya mengatur pemilu dan pilkada serentak nasional akan diselenggarakan pada 2024.
”KPU selaku penyelenggara pemilu fokus pada tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau sebatas memberikan masukan dan pengalaman menjalankan pemilu dan pilkada kepada Kemendagri selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislatif,” kata Raka.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F2019%2F04%2F9d%2F537%2F20190425cokb-psu+di+tps+05+denpasarjpg%2F20190425cokb-psu+di+tps+05+denpasarSILO.jpg){kind=logo}
