Percepatan Penyerapan Anggaran Mulai Terlihat

Kemendagri terus memonitor penyerapan APBD oleh pemda menyusul lambatnya serapan ABPD. Dari hasil pemantauan sementara, pemerintah daerah mulai saling berkoordinasi untuk mempercepat serapan.

KOMPAS/SUPRIYANTO

ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah mulai mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Pemda diharapkan terus meningkatkan insentif untuk tenaga kesehatan yang menjadi garda depan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan, saat ini Kemendagri masih melakukan perekaman data serapan APBD. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah mulai saling berkoordinasi untuk mempercepat serapan.

”OPD (organisasi perangkat daerah) terkait saling koordinasi untuk bisa mempercepat sesuai dengan tugas dan fungsi serta beban anggaran masing-masing,” kata Ardian, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap insentif untuk tenaga kesehatan terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya di Kendal, Jawa Tengah, Tito menuturkan, Kendal masih butuh kerja keras karena anggaran insentif tenaga kesehatan baru cair sekitar 26,8 persen.

Baca juga: Jika Masih Lambat, Kami Akan ”Intercept”

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Cirebon, Rabu (28/7/2021).

Ia menyarankan bupati bersama kepala dinas kesehatan agar segera mencairkan insentif tenaga kesehatan. Sebab, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Insentif tersebut dapat memberikan semangat bagi tenaga kesehatan.

Bupati Pati, Jawa Tengah, Haryanto mengatakan, dalam menggunakan APBD sudah ada mekanismenya sesuai dengan strategi kebijakan anggaran. Pemda tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan anggaran.

Ia menuturkan, sejauh ini realisasi APBD di daerahnya sudah sesuai dengan rencana. Namun, ada perbedaan dalam pelaporan pertanggungjawaban sehingga dianggap masih rendah.

Haryanto mencontohkan, insentif untuk tenaga kesehatan di Pati sudah terserap hingga 100 persen pada 2020. Namun, daerahnya masih dianggap 0 persen karena ada keterlambatan dalam laporan. Menurut dia, persoalan serapan APBD yang masih rendah ini terjadi karena ada masalah administrasi.

Ia menegaskan, proses lelang di daerahnya terus berjalan. Sebagian program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, di antaranya pembangunan dermaga dan perikanan. Sementara program yang tidak terlalu mendesak dialihkan untuk refocusing penanganan pandemi Covid-19. Anggaran tersebut digunakan untuk insentif tenaga kesehatan dan bantuan sosial.

Inovasi daerah

Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni berharap pemerintah daerah meningkatkan kualitas inovasi yang dilakukan. Fatoni mengungkapkan, peningkatan kualitas inovasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: Inovasi Daerah Krusial dalam Tangani Pandemi

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. Menurut Fatoni, upaya ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, kata Fatoni, kualitas inovasi dapat ditunjang melalui peningkatan infrastruktur inovasi. Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, dan memperbanyak bimbingan teknis. ”Kualitas inovasi juga perlu didorong dengan penggunaan teknologi informasi pada proses birokrasi,” kata Fatoni.