Anggota DPR Ramai-ramai Tolak Isoman di Hotel

Anggota DPR dari beberapa fraksi ramai-ramai menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel. Mereka menilai, fasilitas itu tidak dibutuhkan karena masih bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas merapikan kamar Green Hotel Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat, yang menurut rencana akan dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19, Rabu (23/9/2020). Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Barat, manajemen The Green Hotel Bekasi menjadi tempat isolasi khusus pasien positif Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah banyak dikritisi oleh publik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari beberapa fraksi ramai-ramai menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel. Fasilitas itu dinilai tidak diperlukan oleh anggota Dewan karena mereka masih bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.

Penolakan itu muncul setelah beredar surat dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 26 Juli 2021. Surat itu memberitahukan kepada semua anggota DPR bahwa kesekjenan DPR bekerja sama dengan sejumlah hotel menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19, baik yang tidak bergejala maupun yang bergejala ringan.

Saya sejak awal sudah menyuarakan agar Rumah Jabatan Anggota DPR digunakan sebagai tempat isoman.

Dalam paket fasilitas isoman itu, anggota DPR akan mendapatkan layanan pemeriksaan atau visitasi dokter, vitamin 3 kali sehari, makan 3 kali sehari, layanan tes usap PCR, dan tes antigen. Ada dua hotel yang diajak kerja sama, yakni Hotel Ibis di Grogol dan Hotel Oasis di Atrium Senen (Kompas, 28/7/2021).

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, seharusnya rumah jabatan anggota DPR RI bisa dimaksimalkan untuk isolasi mandiri dan tidak perlu fasilitas hotel.

”Saya sejak awal sudah menyuarakan agar rumah jabatan anggota DPR RI digunakan sebagai tempat isoman. Karena itu, terkait adanya usulan fasilitas hotel, sikap kami tetap sama, yaitu maksimalkan saja rumah jabatan,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Baca juga : DPR Diberi Keistimewaan, Negara Siapkan Hotel untuk Isolasi Mandiri

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Eddy Soeparno

”Rumah jabatan anggota itu kompleks yang terintegrasi dan tertutup dari warga. Itulah kenapa sejak awal saya meyakini rumah jabatan bisa digunakan untuk warga isoman,” ujar Eddy.

Karena itu, Eddy yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengajak anggota Fraksi PAN yang lain memaksimalkan dan menyediakan rumah jabatannya sebagai tempat isoman.

Pada akhirnya, jika kebijakan fasilitas isoman untuk anggota dan staf DPR itu tetap dijalankan, Eddy menegaskan tidak akan memanfaatkan fasilitas itu.

”Saya pribadi tidak akan menggunakan fasilitas itu dan tetap akan mengajak teman-teman untuk tetap memaksimalkan rumah jabatan. Lebih baik anggarannya digunakan untuk membantu rakyat di saat pandemi ini,” ucap Eddy.

Penolakan juga disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem. Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, fraksinya secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga. ”Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah,” katanya.

Ali mengatakan, Fraksi Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk berempati terhadap mereka yang penuh keterbatasan di tengah kondisi pandemi saat ini. Nasdem memandang, para anggota Dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga untuk membiayai sendiri isolasi mandiri.

Baca juga : Fasilitas DPR dan Solidaritas Sosial

Kompas

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, kebijakan Sekjen DPR itu tentu harus mengacu peraturan perundang-undangan.

”Namun, pada praktiknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Covid-19 ini,” ujar Jazuli.

Jazuli meminta agar Sekjen DPR tidak perlu menyewa fasilitas khusus, seperti hotel atau penginapan, tetapi cukup memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR, seperti Wisma DPR di Kopo, Bogor, atau fasilitas milik DPR lainnya.

”Bahkan, kami mengusulkan agar fasilitas isoman tersebut tidak hanya digunakan oleh anggota dan pegawai DPR, tetapi juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu.

Penolakan juga disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). anggota Komisi IX dari Fraksi PPP, Anas Thahir, mengatakan, kebijakan fasilitas isoman di hotel itu justru kontraproduktif dan memicu kecemburuan sosial.

YOUTUBE DPR RI

Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun (kiri) menyerahkan laporan Pansus Revisi Otsus Papua kepada pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat masa sidang V tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang, menurut Anas, lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid. Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman.

”Mungkin saja kesekjenan menyiapkan tempat isoman untuk pegawai kesekjenan. Jika hal itu juga tujuannya, tidak perlu juga menjadikan hotel sebagai tempat isoman sebagaimana tidak diperlukannya hotel khusus untuk tempat isoman anggota DPR. Jika memang pemerintah hendak menyiapkan hotel untuk tempat isoman, tempat tersebut harus bisa diakses semua pihak yang membutuhkan,” ujarnya.