Hadirkan Keteladanan untuk Jaga Keyakinan Publik pada Pemerintah
Keterbukaan pemerintah, konsistensi kebijakan serta sinergi elite-rakyat, juga penting guna menjaga keyakinan publik pada pemerintah. Mengacu survei ”Kompas”, 60,7 persen publik yakin pemerintah mampu mengatasi pandemi.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·4 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo meninggalkan Apotek Villa Duta, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Masih tingginya keyakinan publik bahwa pemerintah akan mampu mengatasi pandemi Covid-10 hendaknya menjadi modal bersama untuk mengatasi pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan keterbukaan pemerintah, konsistensi kebijakan, keteladanan pemimpin, serta kolaborasi semua pihak.
Seperti diberitakan sebelumnya, survei Litbang Kompas pada Juli 2021 menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden yakin pemerintah akan mampu mengatasi pandemi Covid-19. Hanya 36,4 persen responden yang tak yakin pemerintah akan berhasil mengendalikan Covid-19. Meski demikian, angka keyakinan publik itu menurun dibandingkan hasil survei pada Desember 2020 dan Februari 2021 yang mencapai 67,9 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Rabu (28/7/2021), berpandangan, terdapat kondisi psikologis yang unik dalam situasi pandemi seperti saat ini. Berbagai kesulitan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik itu terkait kesehatan maupun ekonomi. Dalam kondisi tersebut, sangat mungkin tingkat kepasrahan atau harapan dari masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih besar.
”Karena tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak jarang, bahkan beberapa pemimpin negara atau pemerintahan negara tertentu itu justru mendapat tingkat kepuasan publik yang lebih tinggi dibandingkan dengan situasi normal. Karena ada kepasrahan yang lebih, asal pemerintah menjalankan kebijakan yang tepat,” kata Yunarto.
Dengan demikian, lanjut Yunarto, keyakinan publik yang tecermin di dalam survei tersebut menjadi peluang besar bagi pemerintah karena elemen dan energi negara ini bersatu, sedangkan tingkat partisan mengecil. Meski sebelumnya sebagian masyarakat bukan pendukung pemerintahan sekarang, dalam kondisi pandemi ini, mereka menjadi berharap dan pasrah kepada pemerintah.
Menurut Yunarto, agar keyakinan publik terhadap pemerintah semakin tinggi, yang paling penting adalah keterbukaan dan kejujuran pemerintah atas kondisi yang sebenarnya terjadi. Sikap tersebut akan membuat semakin banyak orang merasakan energi serta empati yang sama untuk berjuang melawan pandemi ini. Semisal, ketika pemerintah jujur mengakui adanya kekurangan dalam penanganan pandemi, hal tersebut justru mendapatkan apresiasi dari publik.
Seiring dengan itu, lanjut Yunarto, pemerintah mesti konsisten dengan kebijakan yang ada, termasuk mengenai pernyataan publik dari para pejabat pemerintahan. Demikian pula orang-orang yang diberi tugas ke dalam tim penanganan Covid-19 mesti solid dan tidak berubah-ubah. Yang juga tidak kalah penting adalah keteladanan pemimpin.
”Suka atau tidak, kondisi yang luar biasa ini tidak bisa selesai dengan aturan hebat yang dibuat pemerintah. Anggaran pemerintah pun tidak akan pernah cukup untuk mengatasinya. Maka, dibutuhkan kolaborasi antara elite dan warga, dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah, termasuk kolaborasi antarwarga. Di sini dibutuhkan keteladanan pemimpin untuk saling membantu,” tutur Yunarto.
Keteladanan pemimpin semisal dalam bentuk langsung turun ke lapangan memantau penyaluran bantuan sosial. Selain itu, diperlukan pula keteladanan pemimpin untuk tidak menyelenggarakan pesta atau pergi ke luar negeri. Hal semacam itu diyakini akan mendorong keyakinan publik terhadap pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera berpandangan, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintah yang cukup tinggi tersebut menjadi modal yang berharga karena terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membawa resesi ekonomi dan penderitaan masyarakat. Karena itu, pemerintah jangan menyia-nyiakannya.
Agar keyakinan itu tidak terus menurun, Mardani berharap pemerintah sungguh-sungguh mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang begitu cepat, termasuk di luar Jawa dan Bali. Sebab, harus diakui, sebagian besar fasilitas kesehatannya tidak selengkap di Jawa dan Bali. Di sisi lain, pemerintah harus mempercepat program vaksinasi di berbagai daerah.
”Vaksinasi itu mudah, gratis dan betul-betul dirasakan manfaatnya. Dan, vaksinasi memang yang direkomendasikan para pakar kesehatan. Vaksinasi juga akan menekan agar jangan sampai fasilitas kesehatan kita ambruk,” kata Mardani.
Tak hanya ekonomi
Menurut Mardani, penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan serampangan. Ketika prosedur standar tidak dilakukan, penyebaran semakin tidak terkendali. Keterbukaan data mutlak diperlukan karena akan mempermudah semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk membuat proyeksi dan antisipasi. Mardani pun meminta agar pemerintah mendengarkan saran dan masukan para pakar kesehatan dalam mempertimbangkan setiap kebijakan, tidak hanya melihat persoalan ekonomi.
Kompas/Hendra A Setyawan
Warga RW 021 Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Banten, mengikuti vaksinasi Covid-19 di lapangan setempat, Minggu (25/7/2021).
Di sisi lain, Mardani mengingatkan agar pemerintah mempercepat penyerapan anggaran, terutama anggaran kesehatan dan bantuan sosial (bansos). Anggaran untuk kedua sektor tersebut masih rendah, padahal keduanya menjadi ujung tombak dalam penanganan pandemi ini.
”Masalahnya, rantai birokrasi dan kualitas pemda. Saya melihat Pak Jokowi perlu lebih berani mengambil langkah, misal membuat perppu untuk mengatasi hal ini. Jadi yang dilakukan bukan kewenangan mengambil otoritas, tapi kewenangan melayani. Ini soal sense of crisis,” ujar Mardani.
