Masih Terbuka Peluang Jadi ASN di Papua dan Papua Barat
Peluang menjadi ASN di Papua dan Papua Barat masih terbuka, tetapi khusus untuk menjadi PPPK guru. Pendaftaran untuk formasi calon PPPK guru diperpanjang hingga 31 Juli karena sepi peminat dan kendala gangguan internet.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Hingga batas akhir pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 pada Senin (26/7/2021), jumlah pelamar mencapai lebih dari empat juta orang. Khusus pendaftaran untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru di Papua dan Papua Barat diperpanjang hingga 31 Juli 2021.
Berdasarkan data Sistem Seleksi CASN 2021, jumlah pendaftar untuk semua formasi yang sudah mengisi formulir sebanyak 4.542.134 orang. Dari jumlah tersebut, 4.030.090 calon sudah mengirimkan formulir.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, dari jumlah calon yang sudah mengirimkan formulir, sebanyak 921.361 orang mendaftar sebagai PPPK guru dan 75.337 PPPK non-guru. ”CPNS (calon pegawai negeri sipil) sebanyak 3.033.455 (orang),” kata Tjahjo, Selasa (27/7/2021).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih membuka pendaftaran khusus untuk formasi PPPK guru di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga 31 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono menekankan, perpanjangan tersebut khusus untuk PPPK guru.
Menurut Paryono, jumlah pendaftar di Papua masih minim. Berdasarkan data BKN pada 26 Juli pukul 15.35 WIB, sepuluh instansi yang paling sedikit pelamar berada di Papua.
Adapun berdasarkan surat dari Kemenpan dan RB yang diunggah di akun Facebook BKN disebutkan, ada keterlambatan pembukaan pendaftaran PPPK guru di Papua dan Papua Barat. Selain itu, jumlah pelamar yang masih sedikit disebabkan kendala akses jaringan internet dalam proses pendaftaran PPPK guru.
Perpanjangan pendaftaran ini menjadi yang kedua kalinya. Sebelumnya, panitia CASN 2021 memperpanjang pendaftaran untuk seluruh formasi CASN dari semula berakhir 21 Juli menjadi 26 Juli.
Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sofian Effendi, mengatakan, masih adanya instansi yang belum ada pelamar atau pelamarnya masih minim terjadi karena jumlah calon yang memenuhi persyaratan terbatas. Sebagai solusinya, instansi itu bisa saja mengambil pelamar dari daerah lain karena rekrutmen CASN 2021 bersifat nasional.
Menurut pengajar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Zuliansyah Putra Zulkarnain, jika dibandingkan penerimaan tahun 2019, jumlah pelamar pada tahun ini tidak berbeda jauh. Pada 2019, jumlah pendaftarnya mencapai 4,1 juta calon.
Ia melihat, beberapa pendaftar pada tahun ini kemungkinan berasal dari lulusan perguruan tinggi yang ingin mendaftar tahun lalu. Sebab, pada 2020 tidak ada penerimaan CASN.
Reformasi birokrasi
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengajak ASN dan CASN untuk menerapkan nilai inti ”Berakhlak”, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, Selasa. Nilai inti tersebut menjadi pedoman cara ASN berpikir dan bekerja melayani bangsa.
Menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, budaya melayani masyarakat masih perlu ditingkatkan. Birokrasi masih terlalu sibuk untuk melayani diri sendiri. ”Mereka terlalu fokus bagaimana menambah kewenangan organisasinya,” kata Agus.
Zuliansyah menuturkan, reformasi birokrasi harus dipandang sebagai upaya terus-menerus yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjawab tantangan perubahan. ASN yang lolos seleksi dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung.
Mereka sejak awal sudah harus dilibatkan ke dalam tim yang bekerja pada orientasi hasil bukan rutinitas. Ia berharap, setiap instansi pemerintah membangun pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi hasil kepada ASN yang baru bergabung.
Zuliansyah menjelaskan, karakter pekerjaan ini lebih pada jabatan fungsional yang sekarang menjadi fokus dari penyederhanaan birokrasi. Dengan penyederhanaan birokrasi ini, struktur eselon III dan IV sudah dikonversi ke jabatan fungsional. Ia menegaskan, hal tersebut menjadi titik penting bagi ASN yang lolos formasi sudah dipersiapkan bekerja atas dasar kompetensi teknis atau keahliannya.