Presiden Jokowi Belum Beri Kepastian Perpanjangan PPKM Darurat

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi mempertanyakan PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Menurut Presiden, kebijakan PPKM darurat ini harus diputuskan dengan pikiran jernih dan jangan sampai keliru.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/7/2021), yang videonya diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah harus segera menjawab satu pertanyaan penting terkait apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Kebijakan terkait dengan PPKM darurat ini harus diputuskan dengan pikiran jernih dan jangan sampai keliru.

”PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin ratas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (16/7/2021), yang videonya diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7/2021).

Kuncinya itu justru urusan memakai masker, terutama kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker.

Presiden juga meminta evaluasi kebijakan penyekatan jalan untuk pembatasan mobilitas masyarakat. ”Namun, kalau saya lihat malam, juga pagi saya ke Pulo Gadung (Jakarta Timur), saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus karena yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga,” tambahnya.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta kajian lebih detail mengenai efektivitas penyekatan atau ada strategi lain yang mungkin bisa diintervensi. ”Kuncinya memang justru karena klusternya sudah masuk ke keluarga. Kuncinya itu justru urusan memakai masker, terutama kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Perlu Konsistensi Kebijakan untuk Optimalkan Pembatasan

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi mural ajakan untuk tetap mengenakan masker di Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2021). Situasi pandemi yang makin memburuk saat ini hendaknya menjadi bahan evaluasi diri bagi setiap warga negara untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada masa PPKM darurat, Jakarta tembus 100.000 kasus aktif.

Selain tentang kebijakan penyekatan jalan, Presiden Jokowi juga menyoroti penanganan aparat terhadap masyarakat, pedagang kaki lima, dan pemilik toko. Peristiwa seperti pemukulan pemilik warung yang adalah seorang ibu oleh aparat satuan polisi pamong praja (satpol PP) di Sulawesi Selatan tidak perlu terjadi dan justru akan memanaskan suasana.

”Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri (Menteri Dalam Negeri) kepada (pemerintah) daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk mengadirkan komunikasi yang menimbulkan optimisme dan ketenangan. ”Masyarakat khawatir dengan Covid-19 yang naik terus, kematian tinggi dan berkaitan dengan urusan makan, perut, hati-hati. Jangan sampai di antara kita enggak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy,” katanya.

Baca juga: Indonesia Genting, Perkuat Tes dan Lacak Selama PPKM Darurat

Kompas/Priyombodo

Pemberian bantuan bahan pokok kepada awak bus saat rilis pengamanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) karena melanggar kebijakan PPKM darurat di Polda Merto Jaya, Sabtu (17/7/2021). Sebanyak 36 bus diamankan dalam rilis tersebut.

Bantuan sosial

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini. Penyaluran PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa maupun Bantuan Sosial Tunai (BST), diharapkan tidak terlambat. ”Yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan bahan pokok. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” ujar Presiden.

Kementerian Sosial dan Perum Bulog diminta tidak ragu-ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya. Presiden meminta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyaluran, termasuk pemberian obat, suplemen, dan vitamin gratis. ”Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil,” ujarnya.

Presiden Jokowi menilai 600.000 paket obat-obatan, yang disalurkan 300.000 dalam dua tahap, masih dirasa kurang.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak Kamis (15/7/ 2021). Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri.

Namun, Presiden Jokowi menilai 600.000 paket obat-obatan, yang disalurkan 300.000 dalam dua tahap, masih dirasa kurang. Untuk itu, Kementerian Keuangan diminta menambah jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat hingga lebih dari 2 juta paket bantuan.

”Kan enggak mahal, 2 juta kali Rp 63.000 yang paket pertama. Paket kedua Rp 200.000. Bukan anggaran gede, tapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya. Sekarang banyak ke Pramuka ke apotek nyari barangnya aja enggak ada,” kataPresiden Jokowi.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Sumut Meroket, PPKM Diperketat di 12 Daerah

Kompas/Wawan H Prabowo

Pedagang obat melayani warga yang membeli aneka obat, suplemen, dan alat medis di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021).

Tiga provinsi

Terkait vaksinasi, Presiden Jokowi meminta percepatan di tiga di provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Vaksinasi di Jawa Barat baru 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, dan Banten 14 persen. ”Dengan demikian, Jawa segera masuk ke herd immunity. Jadi, kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September,” ujar Presiden.

Sebelumnya, pemerintah mendahulukan percepatan vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali. Hingga saat ini, penyuntikan di Jakarta sudah 72 persen dan Bali sudah 81 persen. Presiden memperkirakan pada bulan Agustus kekebalan komunal mulai terbentuk di DKI Jakarta dan Bali. Salah satu kunci dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan percepatan vaksinasi sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO.

Menteri Kesehatan juga diminta segera menghabiskan stok vaksin yang ada di daerah.

Menteri Kesehatan juga diminta segera menghabiskan stok vaksin yang ada di daerah. Stok vaksin hanya boleh tersedia di Bio Farma. ”Tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, vaksin yang sudah masuk ke Indonesia adalah sejumlah 137 juta yang 54 juta di antaranya sudah disuntikkan. ”Artinya, stok yang ada, baik mungkin di Bio Farma maupun di Kemenkes atau mungkin di provinsi di kabupaten /kota, RS, puskesmas-puskesmas terlalu besar,” ujar Presiden Jokowi.