Jaga Kekompakan Tangani Pandemi Covid-19

Data Satgas Penanganan Covid-19, jumlah kasus aktif naik 24.716 sehingga total kasus aktif mencapai 504.915 orang. Karena itu, Masyarakat diharapkan disiplin prokes dan patuhi kebijakan, pusat daerah diharapkan kompak.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas medis mengangkat pasien dari ambulan untuk didentifikasi atau triase di halaman RSUD dr Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/7/2021). Triase merupakan proses penentuan pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit. Skema ini dilakukan karena ruang perawatan dan IGD sudah dipenuhi oleh pasien yang sebagian besar terinfeksi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat diharapkan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di sisi lain, pemerintah diharapkan kompak dalam menangani pandemi.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Jumat (16/7/2021), jumlah kasus aktif bertambah 24.716, sehingga total kasus aktif mencapai 504.915 orang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan gaya hidup sehat serta mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan, kondisi penyebaran Covid-19 saat ini masih terus mengalami peningkatan. “Perlu upaya dari diri sendiri untuk dapat lebih menjaga imunitas,” kata Bambang melalui keterangan tertulis.

Di sisi lain, Bambang juga meminta Kementerian Luar Negeri memberlakukan larangan bagi warga negara asing yang menjadi asal virus varian Delta. Ia mendorong para ahli untuk terus meneliti perkembangan varian Delta tersebut, sehingga dapat dilakukan upaya terbaik untuk mencegah meluasnya Covid-19 dan variannya.

HUMAS BP BATAM

Wali Kota Batam Muhammad Rudi (kiri) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat meninjau lokasi calon pembangunan sirkuit di Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/6/2021).Ia juga meminta Kementerian Kesehatan bersama satuan tugas penanggulangan Covid-19 memastikan akurasi tes untuk mendeteksi varian Delta. Bambang berharap agar upaya masif untuk tes covid-19 dapat terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

“Perlu upaya dari diri sendiri untuk dapat lebih menjaga imunitas” (Ketua MPR Bambang Soesatyo)

Bambang juga mendorong pemerintah daerah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dengan mempersiapkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan, dan sarana kelengkapan pendukung penanganan covid-19 lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah berharap lembaga keagamaan dan tokoh agama berperan aktif dalam menangani pandemi. Menurut Mahfud, ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam kampanye melawan pandemi Covid-19 yang sedang melanda umat manusia di berbagai belahan dunia.

Peran tokoh agama untuk ikut mengampanyekan kesadaran akan bahaya Covid-19 sangat penting. Dia mengapresiasi sejumlah tokoh agama yang memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui video pendek di media sosial dan kemudian menjadi viral.

Kompas/Hendra A Setyawan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memerikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Menko Polhukam memberikan penjelasan mengenai usulan revisi sejumlah pasal karet di Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Usulan itu merupakan hasil rekomendasi dari tim kajian UU ITE yg sebelumnya dibentuk Kemenko Polhukam. Perubahan pasal UU ITE yang diusulkan itu diharapkan mengatasi masalah multitafsir pasal karet, serta penanganan yg diskriminatif dan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

Misalnya, kata Mahfud, Ustadz Das’ad Latief dari Makassar dan Tuan Guru Bajang dari Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Bajang NTB memberikan pesan kepada yang tidak percaya Covid-19 agar tetap di rumah supaya tidak mencelakai orang lain sesuai ajaran nabi.

“Video pendek seperti itu lalu disebarkan di medsos sangat efektif untuk memberi pemahaman kepada umat dan masyarakat,” ujar Mahfud dalam silaturahmi dan dialog virtual dengan ulama dan tokoh agama.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pemerintah perlu memastikan kekompakan penanganan pandemi di internal pemerintahan sebelum meminta rakyat kompak mematuhi protokol kesehatan. Semua elemen pemerintah mesti satu komando dan tidak ada yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sendiri.

“Video pendek seperti itu lalu disebarkan di medsos sangat efektif untuk memberi pemahaman kepada umat dan masyarakat” (Menko Polhukam Mahfud MD)

“Sebelum meminta rakyat kompak mematuhi aturan, seharusnya pemerintah menggunakan seluruh anggarannya untuk fokus ke penyelamatan nyawa, bukan hanya mengesankan rakyat tidak patuh sehingga kasus terus meningkat,” katanya.

DOKUMENTASI PRIBADI HERZAKY DARI TWITTER

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Menurut dia, rakyat sudah sejak lama mengingatkan pemerintah terhadap ancaman ledakan kasus seperti yang terjadi saat ini. Namun, peringatan itu tak juga diterima pemerintah sehingga tidak ada upaya untuk mengantisipasi kejadian seperti yang terjadi di India.

“Pemerintah sendiri yang tidak antisipatif dan tidak siap, justru rakyat yang mengingatkan dianggap tidak kompak. Rakyat sudah benar terus-menerus mengingatkan pemerintah terhadap ancaman ledakan kasus sejak beberapa bulan lalu,” ujar Herzaky.

Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak optimal di lapangan karena aturannya multitafsir. Norma aturan PPKM Darurat membuat masyarakat bingung.

Misalnya, untuk membedakan kegiatan sektor esensial dan non esensial itu apa. Karena kebingungan itulah, wajar jika di beberapa lokasi penyekatan jalan, justru ditemukan kendaraan mengantre mengular. Selain itu, juga masih banyak kegiatan masyarakat berjalan seperti aktivitas perkantoran.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII) Eko Riyadi memberikan keterangan terkait keputusan UII mengajukan materi Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dalam konferensi pers, Senin (11/11/2019), di kampus UII, Yogyakarta. Dalam permohonan uji materi itu, UII diwakili oleh lima pemohon, yakni Fathul Wahid selaku Rektor UII, Abdul Jamil sebagai Dekan Fakultas Hukum UII, Eko Riyadi selaku Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Ari Wibowo sebagai Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi UII, serta Mahrus Ali sebagai dosen Fakultas Hukum UII.

Menurutnya, jika PPKM ingin diperpanjang, negara harus tegas mengatur sektor apa saja yang boleh beroperasi dengan jelas. Jangan sampai ada ruang warga menafsirkan sendiri kegiatan yang mereka lakukan.

Kolaborator Saintis LaporCovid-19 Iqbal Elyazar menambahkan, sejak Januari 2021, PPKM mikro sudah diperpanjang berkali-kali. Namun, kebijakan itu tidak efektif untuk mencegah kerumunan warga, yang berpotensi menularkan virus varian baru.

Dengan tingkat penularan seperti saat ini, kata Iqbal, idealnya pemerintah melakukan karantina wilayah sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan. Hanya langkah itu yang dapat dilakukan agar masyarakat patuh terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah. Namun, untuk melakukan karantina wilayah itu, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat selama berdiam diri di rumah.

“Kalau PPKM Darurat ini tidak diperpanjang, saya khawatir situasi penularan virus akan semakin parah dalam kurun waktu 2-3 minggu ke depan. Tidak ada jalan lain untuk memutus mata rantai penularan kecuali dengan karantina wilayah mengingat fasilitas kesehatan telah kolaps,” kata Iqbal.

ISTIMEWA/DOK PRIBADI

Iqbal Elyazar, ahli epidemi dan peneliti pada Eijkman-Oxford Clinical Research Unit

“Selama ini, pelaksanaan PPKM darurat masih lemah dari sisi pengawasan” (Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah)

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, PPKM darurat perlu diperpanjang. Namun, perpanjangan harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Baik oleh pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun petugas RT/RW. “Selama ini, pelaksanaan PPKM darurat masih lemah dari sisi pengawasan,” ujarnya.

Trubus menambahkan, penegakan hukum terhadap pelanggaran juga tidak boleh tebang pilih. Selama ini, sanksi hanya diberikan kepada warga yang melanggar aturan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan keluarganya cenderung dibiarkan.

Selain itu, pemerintah pusat juga semestinya tegas memberikan sanksi pada kepala daerah yang hanya melaksanakan PPKM darurat secara formalitas dan memberikan penghargaan bagi mereka yang menyelenggarakan secara optimal.

“Pemerintah pusat dan daerah harus sinergis, kompak. Penting agar kepala daerah melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dibuat di Pusat,” kata Trubus.