logo Kompas.id
Politik & HukumPerlu Konsistensi Kebijakan...

Perlu Konsistensi Kebijakan untuk Optimalkan Pembatasan

Inkonsistensi kebijakan pengendalian Covid-19 ditengarai menjadi sebab masyarakat enggan mematuhi aturan pemerintah, termasuk pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat.

Oleh
Cyprianus Anto Saptowalyono
· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/zTep2CyeYVHRLzkw-vZZdgMYazM=/1024x726/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fc1634e16-6c91-430d-a16c-44caa4d0de6f_jpg.jpg
KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Polisi memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan milik pelintas di posko penyekatan PPKM darurat di jalur pantura Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2021) petang. Pengendara yang melintas di jalur pantura diminta menunjukkan dokumen perjalanan, seperti surat tanda registrasi pekerja, dokumen bongkar muat bagi kendaraan barang, kartu vaksinasi minimal dosis satu, dan surat bebas Covid-19. Sejak akses tol ditutup, volume kendaraan di jalur pantura meningkat sekitar 20 persen dari kondisi normal.

JAKARTA, KOMPAS — Konsistensi kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk memastikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berjalan optimal. Pemerintah pun mesti memberi bantuan sosial bagi masyarakat bawah yang mengalami kesulitan ekonomi saat PPKM darurat tersebut.

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas ketika dimintai pandangan, Jumat (16/7/2021), menilai tepat kebijakan transportasi, seperti penyekatan-penyekatan untuk membatasi pergerakan. Namun, ada persoalan kompleks yang masih dihadapi, termasuk menyangkut tingkat kepatuhan atau kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Editor:
Anita Yossihara
Bagikan