Menjaga Garis Depan Vaksinasi Covid-19...
Sebagian aparatur pertahanan dan keamanan TNI-Polri kini berada di garis depan bersama tenaga kesehatan, menjamin vaksinasi diberikan kepada warga. Tugas tambahan ini menuntut kesabaran dan juga mengandung risiko.
Pandemi Covid-19 mengharuskan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya menjaga pertahanan dan keamanan negara. Mereka kini juga menjadi bagian dari garda terdepan di ruang kesehatan, dan turut serta mempercepat vaksinasi.
Kamis (15/7/2021) pagi, Letnan Kolonel Kes Kholidah Hanum mulai meyuntikkan vaksin Covid-19 ke sejumlah warga yang datang ke lobi Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Memasuki hari kedua program Serbuan Vaksinasi TNI Angkatan Udara itu, peserta didominasi pelajar yang bersekolah di kompleks bandara.
”Animo masyarakat tinggi sekali. Awalnya kami menyiapkan 1.000 dosis vaksin, tetapi karena antusiasme lebih dari itu, kami tambah ketersediaan menjadi 1.300 dosis,” kata Hanum di sela-sela tugasnya.
Hanum yang juga menjabat Ketua Tim Vaksinasi Rumah Sakit Angkatan Udara Dr Esnawan Antariksa ini mengatakan, tugas tambahan sebagai vaksinator itu bukan pekerjaan mudah.
Setelah menyuntikkan vaksin, tugasnya kerap kali belum berhenti. Ia masih kerap dihubungi peserta setelah vaksinasi selesai. Umumnya, mereka mengeluhkan soal penerbitan sertifikat vaksinasi. Meski tidak terkait langsung dengan tugasnya, mau tidak mau dia harus melayani keluhan tersebut untuk memperjelas informasi kepada warga.
Baca juga : Vaksinasi Covid-19 Berpacu dengan Lonjakan Kasus Baru
Sejak vaksinasi nasional digelar pada 13 Januari 2021 dan terus dipercepat untuk mencapai target 1 juta dosis per hari pada Juli dan 2 juta dosis per hari pada Agustus mendatang, sejumlah anggota TNI diperbantukan sebagai vaksinator. Tidak hanya para dokter, mereka yang sehari-hari bekerja di rumah sakit juga dilatih untuk melakukan vaksinasi.
Salah satunya Letnan Dua Dian Ekalaga dari bagian administrasi Rumah Sakit Tingkat IV Jadimara, Manokwari, Papua. Sudah tujuh bulan terakhir, ia menjadi vaksinator di sekitar Kota Manokwari.
Menurut Dian, tugas baru ini tidak mudah. Antusiasme masyakarat untuk mendapatkan vaksin berhadapan dengan keterbatasan jumlah petugas. Contohnya, saat bertugas melaksanakan vaksinasi di kantor kejaksaan pekan kedua Juli, ia dan sembilan vaksinator lainnya harus melayani 649 peserta dalam sehari.
Menurut Dian, tugas baru ini tidak mudah. Antusiasme masyakarat untuk mendapatkan vaksin berhadapan dengan keterbatasan jumlah petugas. Contohnya, saat bertugas melaksanakan vaksinasi di kantor kejaksaan pekan kedua Juli, ia dan sembilan vaksinator lainnya harus melayani 649 peserta dalam sehari.
Selain menjadi vaksinator, anggota TNI juga menyosialisasikan protokol kesehatan sambil mengedukasi warga agar mau divaksinasi. Sersan Mayor Suherno, Babinsa Kelurahan Wai Mengaku dan Kelurahan Pasar Liwa, Lampung Barat, Lampung, mengatakan, ketika puskesmas setempat memulai program vaksinasi untuk warga lanjut usia (lansia), masih banyak yang enggan karena terpapar informasi yang salah dari media sosial. Saat itu, dari target 200 orang, hanya delapan orang yang bersedia mengikuti vaksinasi.
Oleh karena itu, ketika Kodim 0422/Lampung Barat menyelenggarakan vaksinasi, setiap babinsa diminta membawa 52 warga lansia. Ia pun berusaha mencapai target itu dengan mendatangi warga satu per satu dan memberikan penjelasan kepada mereka. Penjelasannya diterima, banyak warga yang bersedia divaksin lalu menyebarkan kabar tersebut dari mulut ke mulut. ”Sekarang orang berbondong-bondong, malah jadinya (kuota) enggak cukup,” kata Suherno.
Baca juga : Upaya Mencampur Vaksin untuk Perkuat Perlindungan
Risiko tinggi
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Komisaris Besar Farid Amansyah mengatakan, pihaknya juga mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19. Percepatan itu dilakukan dengan dua strategi, yaitu menuntaskan vaksinasi di lingkup internal Polri dan mengupayakan vaksinasi untuk warga.
Di lingkup internal Polri, hingga saat ini vaksinasi sudah mencapai 95 persen. Adapun untuk masyarakat, Polri menargetkan bisa memvaksinasi 40 juta warga atau 20 persen dari target 202 juta penduduk Indonesia.
Menurut Farid, ini merupakan tugas yang tidak mudah. ”Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan memvaksinasi 202 juta warga sebanyak dua dosis. Artinya, harus menyuntik 404 kali,” katanya.
Diperlukan tenaga yang besar untuk mewujudkan target tersebut. Polri pun membentuk resimen vaksinator Covid-19 (revaco). Resimen yang dimaksud terdiri atas personel kesehatan atau mitra Polri yang sudah dilatih tata laksana vaksinasi dan disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan.
Baca juga : Optimisme Autoimun pada Vaksin Covid-19
Saat ini, terdapat 10.400 vaksinator yang tersebar di 34 polda. Mereka bertugas di gerai-gerai vaksinasi di semua kantor kepolisian. Dari total jumlah tersebut, 1.605 orang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah yang kekurangan tenaga vaksinasi.
”Sesuai surat perintah Kapolri, 1.605 orang ini siap untuk digeser ke berbagai daerah. Mereka sudah pernah bertugas di Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Saat ini, sebagian ditugaskan di Jakarta untuk mempercepat penuntasan vaksinasi di Jakarta,” kata Farid.
Para petugas, tambah Farid, tentunya menghadapi risiko terpapar Covid-19. Sebab, mereka harus bertemu dengan banyak orang yang tidak bisa dipastikan kondisi kesehatannya. Farid sendiri pernah memvaksinasi seseorang yang ternyata tengah menunggu hasil tes usap reaksi berantai polimerase (PCR), tetapi tidak mengungkapkannya saat penapisan. Setelah vaksinasi usai, keluarga peserta baru mengabarkan bahwa ia positif Covid-19.
Para petugas, tambah Farid, tentunya menghadapi risiko terpapar Covid-19. Sebab, mereka harus bertemu dengan banyak orang yang tidak bisa dipastikan kondisi kesehatannya. Farid sendiri pernah memvaksinasi seseorang yang ternyata tengah menunggu hasil tes usap reaksi berantai polimerase (PCR), tetapi tidak mengungkapkannya saat penapisan. Setelah vaksinasi usai, keluarga peserta baru mengabarkan bahwa ia positif Covid-19.
Untuk itu, setiap petugas harus disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri yang terstandar. Setiap orang juga bertanggung jawab untuk tetap menjaga imunitasnya masing-masing.
”Tantangan lain adalah masih adanya pemberitaan miring dan negatif seputar vaksinasi,” kata Farid. Menurut dia, informasi palsu memengaruhi keinginan warga untuk divaksinasi. Hal itu mengakibatkan usaha petugas yang sudah mempertaruhkan nyawa menjadi kurang optimal.
Baca juga : Vaksinasi Gotong Royong Percepat Terbentuknya Kekebalan Komunal
Merujuk catatan Pusdokkes Polri, jumlah anggota yang terpapar Covid-19 mencapai 30.000 orang, termasuk para vaksinator. Sebanyak 28.000 orang di antaranya sembuh. Sekitar 2.000 orang lainnya masih dalam perawatan, beberapa di antaranya tak bisa diselamatkan.
Namun, hal itu bukan hambatan bagi Polri untuk tetap bertugas. Farid mengatakan, upaya untuk mempercepat vaksinasi nasional masih panjang. Pihaknya masih harus bekerja 24 jam dalam sepekan untuk memastikan pekerjaan ini tuntas. ”Masih jauh panggang dari api,” ujarnya.
Di samping vaksinasi, TNI dan Polri juga bekerja mengawasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, membangun rumah sakit lapangan, dan menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan. Hampir setiap hari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berkeliling dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, untuk memantau pelaksanaan itu semua.
Belum signifikan
Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan mengatakan, pelibatan TNI dan Polri dalam vaksinasi dapat mempermudah mobilisasi warga. Kedua institusi tersebut memiliki kantor dan petugas yang tersebar dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan.
Akan tetapi, keterlibatan itu belum berperan signifikan dalam meningkatkan capaian vaksinasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Kamis malam, total vaksinasi dosis pertama sudah dilakukan kepada 39,6 juta orang. Adapun dosis kedua sudah diberikan kepada 15,8 juta orang. Sementara itu, pada Rabu, vaksinasi dosis pertama telah dilakukan kepada 39,2 juta orang, sedangkan vaksinasi dosis kedua dilakukan kepada 15,6 juta orang.
Ede menilai, hal itu terjadi karena sebagian vaksinator yang terlibat masih berasal dari puskesmas. Akibatnya, selama ini belum terjadi pertambahan lokasi. Yang terjadi hanyalah pemindahan lokasi vaksinasi, dari puskesmas ke sentra vaksinasi baru yang dibuat.
Semestinya sumber daya yang dimiliki TNI-Polri dimanfaatkan secara lebih optimal untuk memperluas akses vaksinasi. Perluasan yang dimaksud adal dengan menambah jumlah pos dan tenaga vaksinator dari luar puskesmas.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, akselerasi vaksin sangat penting untuk membangun kekebalan komunitas demi kepentingan publik. Karena itu, negara wajib menyuplai vaksin kepada warganya. Itu merupakan bagian dari hak layanan kesehatan warga.