logo Kompas.id
Politik & HukumDraf RUU Penghapusan Kekerasan...

Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disusun Ulang untuk Diperbarui

Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang lama tidak lagi digunakan, dan kini Baleg DPR pun menyerap aspirasi masyarakat maupun ahli untuk menyusun draf RUU yang baru.

Oleh
RINI KUSTIASIH
· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/ScKpEWyisftQrCvgh_PhJAw6MHY=/1024x473/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fb6ac0d54-a7a0-4704-96d6-aad8c08dd838_jpg.jpg
KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah saat rapat virtual Badan Legislasi (Baleg), Senin (12/7/2021), yang membahas soal Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

JAKARTA, KOMPAS – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyusun ulang draf Rancangan  Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan mendengarkan masukan dan pendapat ahli, serta masyarakat umum. Sejumlah perwakilan masyarakat baik yang pro maupun kontra dengan penyusunan RUU PKS itu akan didengarkan oleh Baleg sebagai bahan penyusunan draf RUU PKS.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Baleg, Senin (12/7/2021) di Jakarta, sejumlah elemen masyarakat yang selama ini cenderung memberikan catatan kritis terhadap RUU PKS mendapatkan giliran pertama kali untuk didengarkan oleh DPR. Dalam rapat yang digelar secara daring itu, hadir Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Rita Subagio; Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Nurul Amalia; pengajar Universitas Darussalam Gontor Henri Shalahuddin; Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wido Supraha; Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti.

Editor:
suhartono
Bagikan